Prabowo Bahas Proyek Sampah Jadi Energi di Hambalang, Libatkan Sejumlah Menteri
Politik | Kamis, 26 Maret 2026
Prabowo Bahas Proyek Sampah Jadi Energi di Hambalang, Libatkan Sejumlah Menteri. Setpres
Politik | Kamis, 26 Maret 2026










Lokal

Berita PONTIANAK, PIFA - TNI AL- Lantamal XII dan mitra masyarakat berikan bantuan logistik untuk di salurkan ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Jum'at, 12 November 2021. TNI AL- Lantamal XII Pontianak gelar upacara pelepasan logistik di markas komando Jalan Komdor Yos Sudarso No.1 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalbar. Sebanyak 25 karung beras biasa 10 kilo, Beras si padi 350 karung masing- masing 8 kilo, Beras Golden car 350karung 50kg, dan Supermie 50 dus. Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak, Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rukman menjelaskan, ini merupakan hasil dari koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Kalbar. "Seperti yang kita tahu, bahwasanya terkini yang masih terdampak banjir di Kabupaten Sintang justru itu maka kami berinisiatif memberikan Sembako," jelasnya. Andi Rukman berkata, sebanyak 100 personel tentara TNI-AL Lantamal yang pergi ke Kabupaten Sintang. "Kita melibatkan semua termasuk tenaga kesehatan, apabila perlu adanya evakuasi warga yang masih ada dirumah,maupun pemberian logistik lainnya," katanya. Andi Rukman menambahkan akan membawa perahu karet untuk mendistribusikan Sembako logistik yang diberikan masyarakat korban banjir. Ia mengungkapkan, TNI AL- Lantamal juga menerima bantuan logistik untuk di salurkan ke korban banjir wilayah Kalbar. "Apabila ada donatur maupun mitra yang ingin menyalurkan kita siap, dan kita sebagai kepanjangan tangan serta kita yang akan mendorong distribusi ke Kabupaten Sintang, apabila sudah cukup kita berikan bantuan ke Kabupaten lainnya yang terdampak," ujarnya.
Nasional

Berita Nasional, PIFA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengamanatkan penjabat (Pj.) gubernur untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan. Pernyataan disampaikan Mendagri saat melantik lima Pj. gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (12/05/2022). Adapun kelima pejabat yang dilantik tersebut adalah Pj. Gubernur Banten, Pj. Gubenur Kepulauan Bangka Belitung, Pj. Gubernur Gorontalo, Pj. Gubernur Sulawesi Barat, dan Pj. Gubernur Papua Barat “Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan semua program-program yang dipikirkan akan sangat sulit sekali dieksekusi,” pinta Mendagri, dikutip dari laman Setkab RI. Berikut lima penjabat gubernur yang dilantik untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada pertengahan Mei 2022 ini: Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kemendagri, Akmal Malik yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. Dirjen Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten. (yd)
Nasional

PIFA, Nasional - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kabar ramai‑ramai mundurnya petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tidak benar disebabkan kemarahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, pada Minggu (31/1/2026).Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak marah dan sama sekali tidak memberikan tekanan terhadap pimpinan pasar modal maupun lembaga pengawas keuangan. “Nggak, beliau mah santai saja,” kata Purbaya dari pernyataannya di Wisma Danantara pada Minggu (1/2/2026). Menurutnya, narasi bahwa pengunduran diri pejabat BEI dan OJK dipicu kemarahan Presiden adalah spekulasi yang tidak berdasar.Purbaya menjelaskan bahwa pengunduran diri sejumlah petinggi OJK dan Direktur Utama BEI lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penurunan IHSG dalam beberapa hari terakhir. “Pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan,” ujarnya, sebagaimana dikutip Kompas TV. Isu ini mencuat setelah IHSG mengalami tekanan tajam, termasuk pemberhentian perdagangan sementara (trading halt) dan koreksi lebih dari 5 persen dalam sehari.Menkeu juga menepis anggapan bahwa ada ultimatum atau arahan langsung dari Presiden agar pejabat BEI dan OJK mengundurkan diri. “Enggak ada. Tidak benar itu,” tegas Purbaya pernyataannya di Wisma Danantara. Ia meminta publik tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah, BEI, dan OJK tetap berjalan normal.Purbaya menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Yang terpenting sekarang adalah memastikan stabilitas dan komunikasi yang jelas ke publik. Fundamental ekonomi kita tetap kuat, dan itu yang terus kami jaga bersama,” katanya. Upaya tersebut termasuk memastikan penggantian pejabat yang mundur dilakukan secara cepat dan profesional.Dengan bantahan resmi dari Menkeu, pemerintah berupaya meredam kepanikan pasar dan mengarahkan perhatian pada aspek fundamental ekonomi serta mekanisme pengawasan yang berjalan. Narasi politis yang mengaitkan anjloknya IHSG dengan emosi Presiden dinilai berpotensi memperburuk sentimen investor. Purbaya mengingatkan bahwa penilaian pasar global terhadap Indonesia tidak hanya bergantung pada satu peristiwa, tetapi pada konsistensi kebijakan dan stabilitas makroekonomi.Pernyataan Purbaya bertujuan memperjelas posisi pemerintah sekaligus menegaskan bahwa pengunduran diri petinggi BEI dan OJK adalah keputusan profesional, bukan hasil tekanan politik. Langkah ini diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan pelaku pasar dan mencegah spekulasi berlebihan di tengah volatilitas IHSG yang masih tinggi.