Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk oleh jajaran direksi selama 30 tahun terakhir.

Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Menurutnya, sebagian perusahaan tersebut selama ini tidak memberikan pertanggungjawaban yang memadai kepada negara.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pengelolaannya harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," ujarnya.

Prabowo Temukan 1.074 BUMN dan Anak Usaha

Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Namun, setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan dilakukan pendataan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 perusahaan dalam struktur BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurut Prabowo, sebagian BUMN tersebut tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ia juga menyoroti laporan keuangan sejumlah perusahaan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Persoalan tersebut, kata dia, perlu segera dibenahi, terlebih sejumlah BUMN memiliki kerja sama dengan perusahaan asing.

Selain opsi pengadilan ad hoc, Prabowo juga membuka kemungkinan pemberian mekanisme semacam amnesti bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan menyatakan bertobat.

"Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," kata Prabowo.

750 BUMN Lebih Akan Ditutup

Prabowo juga menyampaikan pemerintah tengah melakukan perampingan jumlah BUMN. Sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup, sementara pemerintah menargetkan jumlah perusahaan BUMN tersisa paling banyak 300 pada akhir tahun.

"750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," ujarnya.

Menurut Prabowo, perampingan tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Dana hasil penghematan akan dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.