Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengaku heran masih ada pihak yang mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alasan membebani atau memboroskan anggaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Prabowo, program tersebut bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia, ibu hamil, hingga kelompok lanjut usia (lansia), sehingga ia mempertanyakan alasan program itu dinilai sebagai pemborosan.

"Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan," ujar Prabowo.

Singgung Kebocoran Anggaran Selama Puluhan Tahun

Prabowo menilai kritik terhadap Program MBG bertolak belakang dengan minimnya perhatian terhadap kebocoran anggaran negara yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia mengatakan, selama bertahun-tahun banyak dana negara yang hilang, namun tidak mendapatkan sorotan yang sama seperti program makan bergizi.

"Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sidang Kabinet Bahas Percepatan Program Pemerintah

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kesempatan itu, seluruh peserta sidang tampak mengenakan kemeja putih.

Prabowo memimpin rapat dari meja utama yang berada di depan jajaran menteri yang duduk berderet di sisi kanan, kiri, dan hadapannya.

Sebelum sidang dimulai, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyampaikan bahwa agenda rapat berfokus pada arahan Presiden terkait percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan dan program prioritas pemerintah.

"Undangannya sidang paripurna ya. Kemungkinan untuk arahan presiden untuk percepatan program-program pembangunan dan program unggulan presiden," kata Hasan.