PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kritik sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatra. Prabowo menegaskan bahwa kondisi saat ini masih terkendali dan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Jakarta, Senin (15/12).

Prabowo memastikan negara hadir dalam penanganan bencana dan tidak tinggal diam. Ia menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, termasuk menyiapkan rencana pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah juga berencana segera membangun hunian sementara serta hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Dalam penanganan darurat, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengerahkan sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri ke daerah bencana. Jumlah tersebut setara dengan 50 batalyon yang disiagakan untuk membantu evakuasi, distribusi bantuan, serta pengamanan wilayah terdampak.

“Kita sudah kerahkan 50 ribu TNI/Polri, itu setingkat 50 batalyon di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir,” kata Prabowo sambil menghela napas.

Tak hanya personel, pemerintah juga mengerahkan dukungan udara berupa lebih dari 60 unit helikopter serta belasan pesawat untuk mempercepat penanganan bencana dan distribusi logistik.

Menanggapi pihak-pihak yang menilai negara tidak hadir, Prabowo menilai tudingan tersebut tidak sepenuhnya murni.

“Kita waspada saja, unsur-unsur yang memang punya agenda-agenda lain,” ujarnya