Antara

Prabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk Rakyat

Politik | Sabtu, 15 Agustus 2026

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut.

"Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Ia mencontohkan upaya penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dinilai selama ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menargetkan pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.

Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia.

"Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.

Pilihan Judul

Prabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk Rakyat

Prabowo: Kita Harus Diawasi dan Dikritik, tapi Harus Kerja Cepat

Prabowo Minta Pemerintah Tetap Dikritik, tapi Kerja Cepat untuk Rakyat

Prabowo: Demokrasi Harus Jalan, Pemerintah Juga Harus Kerja Cepat

Prabowo Sebut Pemerintah Butuh Kritik demi Kerja Cepat untuk Rakyat

Prabowo: Pemerintah dan DPR Sinergis, Bukan Berarti Tak Ada Demokrasi

Rekomendasi

Lokal

Untan Rayakan Dies Natalis ke-66: Merajut Harmoni, Mengukir Prestasi, Membangun Negeri Berkelanjutan

Lokal

| Rabu, 21 Mei 2025

Lokal

Pelaku Sodomi Anak Kelas 3 SD di Rumah Kosong Mengaku Pernah Menjadi Korban

Pontianak

| Rabu, 23 April 2025

Sports

Carlo Ancelotti Resmi Pamit dari Real Madrid, Akhiri Era Gemilang dan Siap Menuju Timnas Brasil

Spanyol

| Sabtu, 24 Mei 2025

Sports

Arsenal Resmi Datangkan Bek Muda Cristhian Mosquera dari Valencia

Sports

| Jumat, 25 Juli 2025

Nasional

Presiden Prabowo Minta Harga Tiket Pesawat Turun

Indonesia

| Sabtu, 15 Februari 2025

Sports

PSSI Buka Akreditasi Media untuk Indonesia vs Bahrain

Indonesia

| Minggu, 2 Maret 2025

Sports

Erick Thohir Tegaskan Komitmen PSSI Kembangkan Pelatih Lokal Bersama Patrick Kluivert

Indonesia

| Selasa, 21 Januari 2025

Nasional

Kasus Kematian Prada Lucky: 20 Prajurit TNI Jadi Tersangka, Termasuk Seorang Perwira

Nasionald

| Selasa, 12 Agustus 2025

Sports

Alex Pastor Tiba di Indonesia, Siap Kerja Keras untuk Timnas

Jakarta

| Minggu, 2 Februari 2025

Lifestyle

Hati-hati! Ini Makanan yang Tak Boleh Dikonsumsi Bersamaan dengan Pisang

Indonesia

| Minggu, 23 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Soal RKUHP, Angeline Apresiasi Mahasiswa Masih Kritis

Berita Lokal, PIFA – Gejolak terhadap RKUHP dengan 14 poin krusial, masih bergulir di tanah air. Di Kota Pontianak, gabungan mahasiswa menggelar aksi ke DPRD Kalbar pada pekan lalu. Mereka mendesak DPRD Kalbar, ikut bersuara terkait hal tersebut. Menyikapi persoalan itu, Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco mengapresiasi para mahasiswa yang masih terus tegak menyuarakan aspirasi. Menurutnya, sikap kritis itu memang dibutuhkan sebagai penyeimbang dalam demokrasi Indonesia. “RKUHP gerakan cukup masif seluruh Indonesia. Kita apresiasi adik-adik mahasiswa yang sangat kritis menyikapi nasib bangsa ini. Dan kita menyambut positif penyampaian aspirasi dan menerima terkait penolakan RKUHP itu,” kata Angeline, kemarin. Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi persoalan hukum, Angel menyebutkan pihaknya sudah menyalurkan aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa pada aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu tersebut. “Kami tentu langsung bergerak cepat menyampaikannya. Dan sifat kami hanya bisa menampung dan meneruskan aspirasi ke DPR RI. Sebab hal ini kan kewenangan penuhnya di DPR RI,” ujarnya. Di sisi lain, Angeline juga mengapresiasi aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di gedung wakil rakuat itu, berlangsung dengan aman dan damai tanpa aksi anarkis. Penyampaian aspirasi itu pun berlangsung tertib sehingga poin tuntutan bisa disampaikan dengan baik. “Saya mengapresiasi penyampaian aspirasi berjalan tertib dan lancar. Tidak melakukan tindakan anarkis. Kita senang sekali proses demokrasi berjalan dengan baik. Adik-adik menyampaikan pendapat dengan baik tanpa ada konflik,” paparnya. RKUHP terus mengundang perdebatan publik. DPR RI juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lebih masif dalam menyosialisasikan terkait 14 pasal dalam RKUHP yang masih menimbulkan gejolak. Langkah tersebut dianggap sangat penting sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, sehingga menjadi paham atas substansi aturan yang dibuat dalam RKUHP tersebut. 14 pasal krusial itu diantaranya; Hukum yang hidup dalam masyarakat atau the living law, pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Kemudian, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan. Selanjutnya, advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinahan, terakhir soal kohabitasi dan pemerkosaan. (anp)

Pontianak

| Selasa, 12 Juli 2022

Lokal

Kegiatan Pelatihan Perkoperasian Dalam Menyusun Pelaporan Keuangan Dibuka Langsung Oleh Bupati Kapuas Hulu

Kapuas Hulu - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan membuka Kegiatan Pelatihan Perkoperasian dalam menyusun pelaporan keuangan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu di gedung FKUB, Senin (6/9/2021). Dilansir dari media Forkominfo Kabupaten Kapuas Hulu, Sosialisasi diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pengurus koperasi aktif di Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu menyambut baik pelatihan tersebut. "Saya menyambut baik program pelatihan yang diselenggarakan dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan kabupaten kapuas hulu ini, karena sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2021-2026," kata Bupati. Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adanya dana alokasi khusus nonfisik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tahun anggaran 2021 sangat membantu dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan koperasi dan usaha mikro di Kapuas Hulu. Bupati menegaskan laporan keuangan koperasi sangat berkaitan dengan akuntansi, sehingga para pengurus koperasi, terutama bendahara, harus terus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya mengenai keuangan koperasi dan akuntansi koperasi. Terlebih dengan kemajuan teknologi saat ini, maka penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laporan keuangan, tidak dapat dihindarkan lagi. "Kita harus memutuskan, untuk maju, ataukah tetap dengan kondisi stagnan yang membuat kita akan semakin tertinggal dari kemajuan jaman," ujarnya. Dia menyampaikan, usaha yang dijalankan oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabankan. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan koperasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dari 297 koperasi di kabupaten Kapuas Hulu, baru 96 koperasi yang berstatus aktif. Sedangkan 161 koperasi berstatus tidak aktif. "Saya berharap melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi ini, akan semakin menambah jumlah koperasi aktif di kabupaten Kapuas Hulu. Koperasi aktif membantu perekonomian masyarakat," ujarnya. Bupati berpesan kepada para peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. "Peserta harus menggali sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan dari para narasumber, serta dapat mengimplementasi hasil pelatihan ini di koperasinya masing-masing," tuntasnya.

Tim Redaksi

| Senin, 6 September 2021

Pifabiz

Beredar Rumor Ruben Onsu Cabut Gugatan Cerai Terhadap Sarwendah, Minola Angkat Bicara

PIFAbiz- Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa kliennya akan mencabut gugatan cerai terhadap istrinya, Sarwendah. Menurut Minola, informasi tersebut tidak benar dan tidak dapat dipercaya karena bukan berasal dari Ruben atau dirinya sendiri. "Dari mana informasi itu? Kami tidak mengetahui adanya rencana pencabutan tersebut," ujar Minola Sebayang di kantornya di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Minola menegaskan agar masyarakat tidak mempercayai informasi yang tidak berasal langsung dari Ruben Onsu atau dari pihaknya. "Kalau bukan dari Ruben atau saya, bagaimana bisa dipastikan kebenarannya? Kalau kami saja tidak mengetahui hal itu, bisa jadi itu adalah hoaks," tambahnya. Selain itu, Minola juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu sendiri merasa kaget dan terkejut dengan merebaknya isu tersebut. "Ketika saya konfirmasi kepada Ruben, reaksinya hanya 'Gila ya'," ungkap Minola. (b)

Pontianak

| Selasa, 12 Juli 2022

Tim Redaksi

| Senin, 6 September 2021

Jakarta

| Kamis, 27 Juni 2024