Prabowo Respons Kasus Keracunan MBG: Keberhasilan Capai 99,994 Persen
Politik | Jumat, 13 Februari 2026
Prabowo. Setpres
Politik | Jumat, 13 Februari 2026










Lokal

Pontianak-DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kalbar Tahun 2021 di Ruangan sidang DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak, Selasa (28/9/2021). Rapat Paripurna beragendakan mendengarkan pendapat dan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Barat tentang Raperda terhadap perubahan APBD Kalbar Tahun 2021. Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kalbar, M Kabing L dihadiri oleh anggota DPRD Kalbar serta, Pemprov Kalbar yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Samuel. Dalam rapat ini dihadiri oleh 46 anggota DPRD Kalbar terdiri dari 8 Fraksi ini menyepakati Raperda tentang perubahan APBD untuk ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan Pemerintah Provinsi Kalbar. Salah satu Fraksi menyampaikan melalui juru bicaranya Enui Lestari, PDIP menerima dan menyetujui Raperda tentang perubahan APBD untuk ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan pemerintah Provinsi Kalbar. “Untuk segera dilaksanakan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Kalbar. Semoga dapat dimaksimalkan,” ujarnya. Sementara itu Pejabat Skretaris Daerah, Samuel meminta semua pihak yang mempunyai hubungan kerjasama dan kemintraan ini bisa bekerjasama dengan baik dalam rangka meningkatkan kinerja. “Saya mengintruksikan agar segera menjalankan program yang tertuang dalam program perubahan yang tertuang di dalam Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagai dokumen teknis agar dapat mengejar target realisasi anggaran” tegasnya. Sementara itu sekda mengatakan ada beberapa program APBD induk yang menjadi program prioritas dan beberapa masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi. “ya itu menjadi masukan untuk eksekutif agar merealisasikan program kegaitan yang sampai saat ini presentasinya masih rendah dan akan menjadi prioritas” ucapnya.
Nasional

PIFA, Nasional - Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kesepakatan itu diumumkan bersama Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA). Keputusan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri delapan negara pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat. Para menlu menyebut keputusan itu diambil secara kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Trump, khususnya terkait konflik di Gaza. “Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” demikian pernyataan bersama tersebut, dikutip Kamis (22/1/2026). Dalam pernyataan itu dijelaskan bahwa misi Dewan Perdamaian mengacu pada Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dewan ini bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, serta mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. “Upaya tersebut berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai hukum internasional, guna membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan,” lanjut pernyataan tersebut. Selain delapan negara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, meski hingga kini belum mengonfirmasi keikutsertaannya. Disebutkan pula bahwa undangan keanggotaan Dewan Perdamaian telah dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia. Setiap negara yang ingin memperoleh kursi tetap dilaporkan diminta memberikan kontribusi dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun. Namun, dalam pernyataan resmi Arab Saudi, tidak ada penyinggungan mengenai kewajiban pembayaran tersebut. Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Namun, piagam badan ini tidak secara eksplisit membatasi perannya hanya pada Gaza dan dinilai berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kondisi ini memicu kritik dari sejumlah sekutu AS, termasuk Prancis, yang mengindikasikan tidak akan bergabung. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Meski demikian, Netanyahu menyatakan keberatan atas masuknya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi ke dalam Dewan Eksekutif Gaza yang berada di bawah struktur badan tersebut. Pembentukan Dewan Perdamaian berlangsung di tengah dinamika geopolitik kawasan, termasuk upaya sejumlah negara Teluk memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan pemerintahan Trump melalui komitmen investasi serta kerja sama bisnis.
Lokal

Berita Sintang, PIFA - Camat Ketungau Hulu, Jamhur menyampaikan stok kebutuhan pokok masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sintang-Malaysia, dipastikan masih aman, meski akses jalan darat dari Sintang-Binjai lumpuh akibat terendam banjir sejak beberapa hari terakhir, Kamis (28/10/2021). Camat Ketungau Hulu, Jamhur dilansir dari Tribun Pontianak mengatakan sebab, selama ini pasukan sembako di Kecamatan Ketungau Hulu, khususnya rata-rata diambil dari Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. “Sembako di Ketungau Hulu, rata-rata diambil dari Balai Karangan (Sanggau), jadi masih aman. Sementara ini aman,” katanya Akses darat Sintang-Binjai terendam banjir sejak beberapa hari terakhir akibat luapan sungai Kapuas. Ruas jalan ini, menghubungkan dari pusat kota kabupaten menuju empat kecamatan jalur perbatasan, seperti Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hili, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Khusus untuk wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, kebutuhan pokok lebih banyak diambil Kecamatan Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, daripada ke kota Kabupaten Sintang. Karena, jarak dari Senaning-Balai Karangan, relatif lebih dekat dan terjangkau dibandingkan ke Sintang. “Asalkan jalan senaning balai karangan aman dan lancar (sembako aman). Jarak senaning - sintang 189 km. Senaning - balai karangan 95 km. Lebih dekat ke balai karangan,” ungkapnya. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (KIMTAS), Ambresius Murjani juga menyebut, distribusi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan aman meski ruas jalan lumpuh akibat banjir. Termasuk di Kecamatan Ketungau tengah. “Kalau untuk daerah perbatasan tidak ada kendala distribusi barang kebutuhan masyarakat. Ini dikarenakan distribusi barang dari Balai Karangan atau Kecamatan Sekayam (Kabupaten Sanggau) sangat lancar dan jauh lebih murah ketimbang barang dari Sintang. (Ketungau Tengah) Aman, kan kendaraan air sangat lancar,” katanya.