Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. (The Jakarta Post)

Prabowo Subianto: Untuk Apa Bangun Gedung-Gedung kalau Negara Tidak Aman

Indonesia | Sabtu, 13 Juli 2024

PIFA, Nasional - Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa keamanan merupakan faktor krusial bagi sebuah negara. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi harus selaras dengan upaya menjaga keamanan negara.

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, pelabuhan, bandara. Untuk apa kita bangun kereta api cepat, untuk apa kita bangun jalan raya, untuk apa kita bangun waduk, kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi," kata Prabowo saat memberikan arahan kepada Calon Perwira Remaja di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, pada Sabtu (13/7/2024).

Prabowo menggarisbawahi bahwa perlindungan negara harus sejalan dengan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menetapkan tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Baru setelah itu, upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia bisa dijalankan.

"Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran, itu kedua. Pertama, melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia," tegasnya.

Rekomendasi

Sports

Mbappe Hattrick, Real Madrid Singkirkan Man City dengan Gaya!

Spanyol

| Kamis, 20 Februari 2025

Sports

Marselino Ferdinan Tegaskan Indonesia Tidak Mau Seri, Hanya Targetkan Kemenangan

Indonesia

| Selasa, 25 Maret 2025

Pifabiz

Inara Rusli dan Virgoun Berdamai, Rencanakan Bukber Demi Anak-anak

Indonesia

| Kamis, 6 Maret 2025

Sports

Ole Romeny Cetak Gol Perdana di Inggris saat Oxford United Takluk dari Coventry City

Inggris

| Minggu, 2 Maret 2025

Politik

Demokrat Sesalkan Sikap Partai yang Instruksikan Kepala Daerah Tak Hadiri Retret di Akmil

Indonesia

| Minggu, 23 Februari 2025

Lokal

Bupati Kapuas Hulu Resmi Buka Pekan Gawai Dayak di Seberuang: Pesta Budaya Sarat Makna dan Pelestarian Adat

Kapuas Hulu

| Jumat, 20 Juni 2025

Pifabiz

Surat Wajib Militer Kim Soo-hyun kepada Kim Sae-ron Kembali Mencuat, Ungkap Kerinduan dan Panggilan Sayang?

Indonesia

| Kamis, 13 Maret 2025

Teknologi

Fujifilm Luncurkan GFX100RF, Kamera Digital dengan Lensa Fix Pertama dalam Seri GFX

Indonesia

| Sabtu, 22 Maret 2025

Nasional

Presiden Prabowo Cabut Empat Izin Tambang di Raja Ampat, Satu Dihentikan Sementara

Nasional

| Selasa, 10 Juni 2025

Lifestyle

Resep Membuat Es Buah Rendah Kalori untuk Berbuka Puasa Ramadhan

Indonesia

| Jumat, 14 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Dewan Kalbar Sebut Wacana Kenaikan Harga BBM Tak Beralasan

Berita Lokal, PIFA – Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diwacanakan pemerintah tak beralasan. Hal itu malah akan memberatkan masyarakat. Dia pun meminta agar pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM tersebut. "Kami berharap pemerintah pusat tak jadi menaikkan harga BBM subsidi ini," tegas Subhan Nur, kemarin. Politisi Partai Nasdem itu meminta pemerintah serius mengkaji seluruh dampak dari keputusan yang diambil. Jangan sampai malah menimbulkan kekacauan. Pemerintah katanya, tak boleh menjadikan rakyat sebagai kambing hitam dari kebijakan yang diputuskan. Menurut Subhan, Indonesia harus mencontoh negara tetangga Malaysia. Sebab, subsidi di negara tersebut juga diberikan kepada rakyatnya. Tapi, tak pernah menimbulkan gejolak. "Mereka juga subsidi minyak, beras untuk rakyat. Tak ribut di sana. Ambil contoh yang baiklah jangan kita gengsi," katanya.. Dia menambahkan, klaim pemerintah yang menyebut beban subsidi ratusan triliun untuk BBM subsidi pun telah dibantah sejumlah pengamat ekonomi. "Pengamat ekonomi sebagian besar itu menyebut dari sekian ratus triliun yang diklaim untuk subsidi ternyata tak sampai segitu," tutupnya. Sebelumnya, elemen mahasiswa di Kota Pontianak menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kalbar pada Kamis (1/9/2022) dan Jumat (2/9/2022). Mahasiswa menyampaikan aspirasi di hadapan unsur pimpinan DPRD dan ketua komisi. Mahasiswa menyampaikan empat poin utama tuntutan mereka. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, kedua menuntut pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Satgas Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Kemudian ketiga, menuntut DPRD Provinsi Kalbar agar dapat mendesak pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga BBM, dan terakhir mendesak wakil rakyat mendengarkan suara rakyat. Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM sekaligus akan memicu kenaikan harga transportasi dan produksi. Jika hal itu terjadi, rakyat akan kesusahan membeli bahan pangan dan bahan prioritas lain. Mahasiswa menilai alasan pemerintah soal APBN yang telah membengkak akibat subsidi BBM hanyalah sebuah alasan yang klise. (ap)

Pontianak

| Sabtu, 3 September 2022

Nasional

DPR RI Dorong Dana Desa 2024 Naik Jadi Rp 5 Miliar

PIFA, Nasional - Pimpinan DPR RI mengusulkan kenaikan anggaran dana desa untuk tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin). Gus Imin menerangkan bahwa usulannya mengenai peningkatan anggaran dana desa hingga lima kali lipat atau mencapai Rp5 miliar per desa pada tahun 2024 diajukannya karena mayoritas Kepala Desa (Kades) sudahberhasil mengelola dana desa dengan sukses. “Saat ini yang kita khawatirkan, salah sasaran atau penyelewengan dana desa yang dikhawatirkan tidak terwujud. Mungkin ada satu atau dua (kasus penyelewengan). Tapi secara umum (pengelolaan dana desa) sukses,” terang Gus Imin, dikutip dari laman resmi DPR RI. Selain itu, Ketua Umum PKB juga menambahkan bahwa strategi pembangunan nasional seharusnya mengalami perubahan, dari yang sebelumnya dilakukan dari atas (top down), menjadi dilakukan dari bawah (bottom up), yaitu dari desa. Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan mempercepat kemajuan Indonesia. “Bahwa kita harus berani mengubah strategi pembangunan nasional dari yang sebelumnya dari atas, diubah dari bawah, dan itu desa. Desa harus menjadi pusat pembangunan nasional di masa akan datang,” pungkasnya. Gus Imin juga optimis bahwa pengalokasian dana desa sebesar Rp5 miliar per desa akan mendorong pembangunan tidak hanya di setiap desa, tetapi juga dalam skala nasional. "Kita berani berkomitmen bahwa anggaran dana desa sebesar lima miliar ini akan mempercepat pembangunan desa secara massif," tegasnya. Dia juga telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan lima kali lipat. Menurutnya, APBN memiliki kapasitas yang sangat mampu untuk menggeser anggaran ke dana desa. Jika usulan tersebut terealisasi, sejumlah Rp500 triliun akan dialokasikan untuk program dana desa. “Itu artinya butuh Rp400 triliun. APBN kita Rp 3 ribu triliun kalau dipilah Rp 500 triliunnya saja untuk dana desa pasti pembangunannya akan terasa untuk masyarakat apalagi kalau seribu triliun,” tuturnya. Meskipun demikian, Gus Imin mengingatkan bahwa komitmen dan kemampuan Kepala Desa dalam mengelola anggaran harus terus diasah. Komitmen pelaksanaan yang baik harus dijaga oleh Kades. Terus partisipasi masyarakat untuk aktif harus ditingkatkan. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah keberhasilan pak Jokowi bahwa anggaran tidak dari atas tapi dari bawah. Jadi tepuk tangan dan jempol untuk itu," tutup dia. (yd)

Indonesia

| Minggu, 21 Mei 2023

Lokal

66 Sertifikat Wakaf Diserahkan Kepada Masyarakat

Berita Kalbar, PIFA - Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten III Sekda Prov Kalbar), Drs. H. Alfian Salam, M.M., bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Ery Suwondo, S.H., menghadiri Penyerahan Sertifikat Wakaf oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, secara virtual di Aula Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar, Senin (25/4/2022). Sebanyak 66 sertifikat tanah wakaf diserahkan secara simbolis kepada 8 Kantor Tanah Kab/Kota Wilayah Kalbar yang dilakukan secara simbolis. "Program wakaf ini terus berkelanjutan, sekitar 573 sertifikat diserahkan tahun 2022. Tanah sertifikat ini untuk mencegah tidak hilang maupun menjadi sengketa," kata Kakanwil ATR/BPN Kalbar rilis yang diterima PIifa. Ery berharap pihaknya dapat meningkatkan kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sertifikat tanah wakaf. "Saya harap terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan BWI supaya sertifikat ini lebih cepat lagi penyelesaiannya," harap Kakanwil BPN. Pada kesempatan yang sama, Asisten III Sekda Prov Kalbar mengapresiasi kegiatan yang diharapkan terus berkembang oleh pemerintah melalui BPN dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. "Ini merupakan hak terkait kepentingan sosial, khususnya di bidang keagamaan. Sertifikat wakaf juga menguatkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab umat dalam hal wakaf," ucap H. Alfian. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, masyarakat diminta untuk berkomunikasi dengan Kantor Pertanahan atau ATR/BPN agar hal-hal penting terkait pengurusan sertifikat wakaf bisa mendapatkan kejelasan. "Supaya ada kejelasan terkait dengan hak, lahan, maupun tanah, yang akan dikelola untuk kepentingan sosial dalam hal ini keagamaan. Masyarakat jangan ragu untuk berurusan dengan instansi pemerintah, karena bagaimanapun ini merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diperhatikan," pesan Asisten Administrasi dan Umum Sekda Prov Kalbar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan selalu mendukung dalam memberikan informasi maupun komunikasi kepada masyarakat dan harus didukung oleh ATR/BPN agar masyarakat mengerti dan memahami tanpa ada keraguan. (rs)

Pontianak

| Sabtu, 3 September 2022

Indonesia

| Minggu, 21 Mei 2023

Kalbar

| Rabu, 27 April 2022