Prabowo Terbang ke Riau, Pastikan Api Karhutla Benar-Benar Padam
Nasional | Senin, 24 Agustus 2026
Presiden RI Prabowo Subianto terbang ke Pulau Sumatra untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan hingga tuntas. Sebelumnya, Prabowo juga telah meninjau dan memimpin penyusunan kebijakan penanganan karhutla di Kalimantan.
"Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat," ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8).
Menurut Teddy, kunjungan Prabowo bukan hanya untuk memastikan proses pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi.
Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat terkait, terutama gubernur, Pangdam, serta Kapolda.
"Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api," kata Teddy.
Pencegahan Diperkuat
Teddy mengatakan pemerintah akan memperkuat sistem pencegahan karhutla melalui berbagai langkah, mulai dari penyediaan sumur bor dan embung sebagai sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini titik panas (hotspot), hingga kesiapan desa-desa yang rawan karhutla.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya ketika api sudah muncul.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Selain memastikan pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab karhutla.
Teddy menegaskan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam kebakaran tersebut, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.



















