Pemerintah Prancis mendesak Israel segera menangkap dan mengadili warga Israel yang diduga mengepung serta memblokade rumah-rumah warga Palestina di Desa Qusra, Tepi Barat.

Kementerian Luar Negeri Prancis menilai aksi yang dilakukan para pemukim Israel tersebut merupakan tindakan ilegal. Paris juga meminta otoritas Israel memastikan perlindungan terhadap warga sipil Palestina di wilayah pendudukan.

"Prancis mengecam sekeras-kerasnya pendudukan sejumlah rumah warga Palestina di desa Qusra, Tepi Barat, oleh para pemukim Israel, serta tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina," kata Kemlu Prancis.

Kementerian tersebut juga menyerukan agar para pelaku segera diproses secara hukum.

"Prancis menyerukan kepada otoritas Israel untuk menangkap dan membawa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut ke pengadilan," bunyi pernyataan kementerian itu menambahkan.

Dilansir AFP, aksi pengepungan di Qusra, yang berada di dekat Nablus, telah berlangsung sejak Minggu pekan lalu. Para pemukim Israel disebut menolak upaya militer untuk memindahkan mereka dari lokasi tersebut.

Akibat pengepungan, warga Palestina di kawasan itu mengaku kesulitan mendapatkan pasokan makanan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Aksi tersebut juga mendapat kecaman dari Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu utama Israel. Namun, kecaman dari Washington belum menghentikan aksi pengepungan terhadap rumah-rumah warga Palestina.

Prancis menyebut kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus mengalami peningkatan. Paris juga kembali menyoroti kebijakan pembangunan permukiman Israel yang dinilai memperburuk situasi di lapangan.

"Prancis kembali menegaskan kecamannya terhadap kebijakan permukiman Israel, yang mengancam solusi dua negara dan memperburuk ketegangan di lapangan," kata Kemlu Prancis.

Kecaman serupa juga disampaikan Inggris. Menteri Urusan Timur Tengah Inggris Stephen Doughty melalui akun X miliknya menyatakan keprihatinan atas laporan kekerasan yang terjadi di Qusra.

"Saya terkejut dengan laporan kekerasan pemukim di #Qusra," kata dia di X pada Kamis (13/8).

Doughty menegaskan warga yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan, sementara pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

"Permukiman ilegal melanggar hukum internasional dan merusak upaya terwujudnya solusi dua negara," kata dia.