Berita Nasional, PIFA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri serta mendengarkan langsung arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022).

Dalam sambutan yang disampaikan, Presiden mengaku heran Indonesia masih mengimpor barang-barang yang sebetulnya dapat dibuat di dalam negeri.

"Contoh, CCTV dibeli secara impor, padahal banyak memproduksi di dalam negeri. Bahkan, seragam dan sepatu TNI-Polri pun dibeli dari luar. Jangan diteruskan! Benda-benda seperti itu bisa Kita produksi di dalam negeri," tegas Ir. H. Joko Widodo.

Selain itu, Presiden juga menyinggung Menteri Kesehatan yang masih membeli alat kesehatan dari luar negeri (impor), seperti tempat tidur untuk rumah sakit.

"Saya melihat ada yang memproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang. Kenapa harus impor. Saya berpikir, mungkin kita tidak bekerja secara detail dan teliti, sehingga tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah barang impor," tutur Kepala Negara.

Presiden juga menekankan pengadaan barang dan atau jasa harus dapat menghidupkan kembali perekonomian nasional. Presiden juga merincikan Anggaran Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp 526 Triliun, sedangkan Anggaran Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 535 Triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 Triliun. 

Seusai acara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia, harus menggunakan produk dalam negeri.

"Belanja pengadaan barang dan atau jasa di Kalbar sebesar Rp 2,9 Triliun dimana dari nilai tersebut total belanja barang dalam negeri sebesar Rp 700 Miliar. Sedangkan, sisanya sebesar Rp 2 Triliun untuk belanja barang impor," jelas H. Ria Norsan.

Wagub berharap Pemprov Kalbar dapat melaksanakan seluruh arahan Presiden, termasuk menggunakan barang lokal Indonesia dalam pengadaan barang dan atau jasa di Kalbar, serta harus bangga dengan produk buatan dalam negeri.

"Beberapa contoh barang telah disebutkan Bapak Presiden, seperti tempat tidur rumah sakit, CCTV, dan lain-lain. Penggunaan produk dalam negeri harus diutamakan karena Presiden akan memantau langsung provinsi mana saja yang banyak menggunakan produk dalam negeri dan akan diumumkan. Jika pemda tidak berhasil, dana transfer pusat terancam dikurangi," imbuh Wagub Kalbar.

Selanjutnya, Pemprov Kalbar diharapkan dapat melampaui target 40% belanja pengadaan barang dan atau jasa yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia.

"Untuk kedepannya, belanja pengadaan barang dan atau jasa Pemprov Kalbar bisa mencapai 40% dari total Rp 2,9 Triliun. Harapan saya bisa lebih dari target yang ditetapkan Bapak Presiden, bahkan bisa mencapai 100%," tutup Wagub. (RS)