Langkah tersebut menuai kritik keras dari publik dan oposisi politik, yang menyebut tindakan itu sebagai "drama politik" yang mengganggu stabilitas negara. Kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, mengonfirmasi bahwa penyelidikan resmi terhadap Yoon telah dimulai, menyusul sejumlah pengaduan yang diajukan.

"Kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," kata Park dalam konferensi pers pada Minggu (8/12).

Meski penyelidikan tengah berlangsung, upaya parlemen Korea Selatan untuk memakzulkan Yoon tidak berhasil karena kurangnya dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Namun, tekanan politik tetap menguat, dengan beberapa pihak mendesak Yoon untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Yoon Suk Yeol terkait tuduhan tersebut. Kasus ini menjadi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah kepresidenan Korea Selatan, yang berpotensi membawa implikasi serius bagi stabilitas politik negara tersebut. (ad)