Presiden Prabowo Minta Maaf Program Makan Bergizi Belum Menyeluruh
Indonesia | Senin, 20 Januari 2025
Presiden RI, Prabowo Subianto. (Detikcom)
Indonesia | Senin, 20 Januari 2025
Lokal
PIFA, Lokal - Penjabat Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menegaskan pentingnya pencegahan korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan diiringi pengawasan ketat oleh atasan. Hal ini disampaikan dalam apel Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Kantor Wali Kota, Senin (9/12).Menurut Edi, korupsi merupakan hambatan utama pembangunan. Ia mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan realisasi pembangunan hanya mencapai 60 persen. “Jika korupsi bisa diberantas, gaji pegawai pemerintah bahkan berpotensi meningkat sepuluh kali lipat,” ujarnya.Edi mendorong pembenahan sistem administrasi sebagai langkah kunci pemberantasan korupsi, terutama dalam proyek fisik yang sering rawan penyimpangan. Tema Hakordia 2024, Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Indonesia Maju, ia maknai sebagai panggilan untuk mengembalikan semangat kolektif melawan korupsi yang sempat menurun.
Lokal
Hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM Untan) bersama beberapa BEM Fakultas yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Untan selenggarakan Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar. Berlangsung di Tugu Digulis Untan, ada 8 tuntutan yang dilayangkan oleh massa Aksi, Jumat (2/7/2021). Sebelum Aksi berlangsung, postingan BEM Untan terkait ajakan Aksi hari ini di akun Instagramnya sempat mendatangkan pro dan kontra karena agenda Aksinya dilaksanakan saat Kota Pontianak dalam kondisi zona merah COVID-19 dan masa perpanjangan PPKM Mikro. Hasil penelusuran Tim Pontianak Informasi, rata-rata komentar di akun bem_untan itu disampaikan oleh mahasiswa/i Untan sendiri. Beberapa dari mereka ada yang menyayangkan waktu pelaksanaan Aksi karena tidak tepat dengan kondisi Pontianak sekarang. Di samping itu, ada juga yang mendukung Aksinya. “Mahasiswa seharusnya bisa menjadi pengarah masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, bukan jadi pelanggar protokol,” ucap Deo Gratias Efrem saat dimintai pendapatnya via DM Instagram. “Menyalurkan aspirasi itu tidak harus turun lapangan melibatkan banyak massa. Tindakan tersebut tidak bijak karena kondisi Pontianak sekarang lagi red zone,” sampai Tri Yoga Utama via DM Instagram. Menanggapi komentar di postingan itu, satu diantara peserta Aksi Lilis Suryani menilai tanggapan itu adalah hal yang wajar. “Sebenarnya untuk kritikan mahasiswa terhadap Aksi hari ini, menurut saya itu wajar-wajar saja. Saya kira mereka mungkin sedang mengkhawatirkan kesehatannya dan orang-orang disekitarnya,” ucapnya. Menteri Kajian Strategis dan Advokasi BEM FKIP Untan itu menegaskan, mahasiswa sebagai Agent of Change harus proaktif menanggapi tiap kebijakan yang ada dan berjuang dengan caranya masing-masing. Menurutnya, perjuangan itu bisa dilakukan dengan aksi turun ke jalan, lewat media, tulisan, penelitian, dan lain-lain. Setelah itu, Wakil Ketua BEM Untan Munawar juga menyampaikan tanggapan yang senada dengan Lilis. Koordinator Wilayah Kalimantan BEM Seluruh Indonesia itu berpesan, jangan sampai keterbatasan kondisi sekarang menyurutkan semangat pergerakan dan perjuangan mahasiswa. “Untuk teman-teman mahasiswa, jangan sampai kita tidak ada gerakan dengan keterbatasan kondisi sekarang, banyak gerakan yang bisa kita bangun. Baik itu gerakan-gerakan di tepi jalan ataupun gerakan melalui media. Jadi, jangan sampai surut semangat pergerakan dan perjuangannya,” pesannya. Berikut ini adalah daftar tuntutan yang dilayangkan oleh Peserta Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar: Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652/tahun 2021 atas penonaktifan 75 pegawai KPK disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama. Menuntut Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap dirjen pajak dsb. Menjamin tidak adanya ancaman terhadap mahasiswa dan civitas akademik ketika menggunakan hak kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya tidak ada larangan ketika turun aksi Membuat tata aturan disiplin mahasiswa yang isinya perlindungan terhadap Mimbar Bebas Akademik/ Aksi turun kejalan Menentang keras segala bentuk tindak represifitas aparat kepolisian terhadap massa aksi yang menyatakan pendapat Menuntut Kapolri untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara yang ingin mengemukakan pendapat sebagaimana telah dijamin oleh UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. / 28E Ayat (3) UUD 1945 Menuntut Polri untuk tidak melakukan segala bentuk tindak represifitas oleh aparat terhadap gerakan mahasiswa.
Lokal
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak warga untuk memperketat protokol kesehatan, Dia juga menghimbau warga Pontianak untuk menggunakan masker dua lapis mengikuti anjuran ahli kesehatan. Imbauan tersebut disampaikan Edi usai menyikapi tingginya lonjakan kasus positif Covid-19 dan munculnya beberapa varian baru virus corona di Indonesia sekarang. “Karena kita tidak tahu di Kota Pontianak apakah sudah masuk varian baru atau belum, kalau itu sudah ada maka akan lebih cepat penyebarannya,” ungkapnya usai pelaksanaan vaksinasi di GOR Pangsuma, Jumat (9/7/2021). Kemudian, ia juga mengimbau warga yang terpapar Covid-19 tanpa bergejala atau Orang Tanpa Gejala (OTG) untuk segera menghubungi petugas puskesmas terdekat. “Nanti petugas puskesmas akan memantau kondisi pasien, termasuk jika bergejala ringan silakan langsung ke puskesmas. Obat-obatan bagi pasien positif Covid-19 akan diberikan secara gratis. Para tenaga kesehatan akan melayani semaksimal mungkin warga yang terpapar agar segera pulih dan dinyatakan negatif,” jelasnya. Pihaknya juga sedang mempersiapkan rusunawa untuk penambahan ruang isolasi di Kota Pontianak. “Kita apresiasi langkah Pak Gubernur Kalbar yang juga mempersiapkan rumah sakit lapangan sebagai upaya antisipasi melonjaknya warga yang terkonfirmasi positif,” ucap Edi. Mengakhiri percakapan wawancaranya, Edi juga mengimbau seluruh masyarakat Pontianak untuk mengikuti vaksinasi massal, baik itu yang digelar pemerintah, TNI/Polri maupun komunitas serta puskesmas. Menurutnya, program vaksinasi merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah parahnya risiko dan dampak Covid-19. “Silakan masyarakat yang belum divaksin datang ke tempat-tempat pelaksanaan vaksin untuk mendapatkan vaksin Covid-19,” ajaknya.