RUU tersebut dirancang untuk memungkinkan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee. Isu yang disorot mencakup penerapan darurat militer singkat oleh Yoon serta tuduhan korupsi yang melibatkan ibu negara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Park Chan-dae, pemimpin fraksi DP, segera setelah rapat Kabinet yang dipimpin oleh Han berakhir tanpa pembahasan terkait dua RUU tersebut.

“Kami akan segera memulai prosedur pemakzulan terhadap Presiden sementara dan Perdana Menteri Han Duck-soo,” ujar Park dalam pertemuan partai. Ia menambahkan, “Tidak ada cara lain untuk menafsirkan ini selain (sebagai taktik) untuk mengulur waktu dan memperpanjang pemberontakan.”

DP sebelumnya telah mengancam akan memakzulkan Han jika RUU itu tidak disahkan pada Selasa. Namun, hingga kini, partai tersebut belum menentukan kapan langkah tersebut akan dilakukan. DP kemungkinan masih menunggu perkembangan, termasuk apakah Han akan menunjuk hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kunci dalam proses keputusan pemakzulan Presiden Yoon terkait dekret darurat militer.

Sementara itu, seorang pejabat senior dari Kantor Perdana Menteri mengungkapkan kekecewaannya terhadap ancaman pemakzulan yang dilontarkan oleh DP. “Saya sangat menyayangkan dan meyakini mereka akan mempertimbangkan ini lebih hati-hati ke depannya,” katanya kepada wartawan. (Ant)