Presiden Jokowi menegaskan bahwa program pembangunan lumbung pangan atau food estate merupakan upaya pemerintah mengantisipasi krisis pangan. (Humas Setkab)

PIFA, Nasional - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa program pembangunan lumbung pangan atau food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Presiden setelah menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI yang ke-78, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (18/08/2023) siang.

 

“Kita itu membangun food estate (lumbung pangan) itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat (gandum) problem di semua negara, yang makan gandum semuanya ini masalah sekarang ini, problem, harga juga naik drastis,” tegas Presiden, mengutip laman Setkab RI.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa pembangunan food estate ini melibatkan kerjasama antara berbagai kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Presiden menganggap kolaborasi ini sebagai bagian integral dari proses tersebut.

 

“Yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian. Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di [Kementerian] Pertahanan,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa pengembangan food estate di berbagai wilayah Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Ia menyatakan bahwa hasil panen pertama biasanya kurang memuaskan, dan tingkat keberhasilan baru akan meningkat pada panen keenam atau ketujuh.

 

“Tanaman pertama biasanya gagal, menanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen, ketiga baru biasanya, ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” kata Presiden.

Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa berbagai tantangan dan masalah mungkin akan terus muncul dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

 

“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun, lupakan,” tandasnya.

PIFA, Nasional - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa program pembangunan lumbung pangan atau food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Presiden setelah menghadiri Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI yang ke-78, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (18/08/2023) siang.

 

“Kita itu membangun food estate (lumbung pangan) itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat (gandum) problem di semua negara, yang makan gandum semuanya ini masalah sekarang ini, problem, harga juga naik drastis,” tegas Presiden, mengutip laman Setkab RI.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa pembangunan food estate ini melibatkan kerjasama antara berbagai kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Presiden menganggap kolaborasi ini sebagai bagian integral dari proses tersebut.

 

“Yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian. Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di [Kementerian] Pertahanan,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa pengembangan food estate di berbagai wilayah Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Ia menyatakan bahwa hasil panen pertama biasanya kurang memuaskan, dan tingkat keberhasilan baru akan meningkat pada panen keenam atau ketujuh.

 

“Tanaman pertama biasanya gagal, menanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen, ketiga baru biasanya, ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” kata Presiden.

Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa berbagai tantangan dan masalah mungkin akan terus muncul dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

 

“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun, lupakan,” tandasnya.

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya