Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi. (Dok. BPMI Setpres)

PIFA, Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di kementerian/lembaga melalui e-katalog. E-katalog saat ini mencakup lebih dari empat juta produk, meningkat dari sebelumnya yang hanya 50 ribu produk. Hal ini merupakan contoh nyata dari perbaikan sistem yang telah dilakukan.

“Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus,” tegas Presiden dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023) pagi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika ada pejabat yang diduga telah melompati sistem dan terlibat dalam praktik korupsi, pemerintah akan menghormati proses hukum yang berlaku.

Presiden Jokowi menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi ini menjadi prioritas, dan pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem secara menyeluruh guna meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor.

PIFA, Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di kementerian/lembaga melalui e-katalog. E-katalog saat ini mencakup lebih dari empat juta produk, meningkat dari sebelumnya yang hanya 50 ribu produk. Hal ini merupakan contoh nyata dari perbaikan sistem yang telah dilakukan.

“Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus,” tegas Presiden dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/7/2023) pagi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika ada pejabat yang diduga telah melompati sistem dan terlibat dalam praktik korupsi, pemerintah akan menghormati proses hukum yang berlaku.

Presiden Jokowi menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi ini menjadi prioritas, dan pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sistem secara menyeluruh guna meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor.

0

0

You can share on :

0 Komentar