PDIP kritik food estate yang dipimpin oleh oleh Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena mangkrak. (Tribunnews)

PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto lantaran mangkrak dan diduga disalahgunakan. Dia dengan tegas menyebut bahwa proyek gagal itu merupakan kejahatan lingkungan lantaran membabat habis hutan, namun tak ada hasilnya. 

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto, dikutip PIFA dari CNN Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikannya sekaligus merespons soal dugaan adanya aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Hasto pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri kasus yang merugikan negara itu. 

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tegas Hasto.

Sebagai informasi, Program ood estate atau yang dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan tersebut digagas langsung oleh Presiden Jokowi.

Proyek yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini turut masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Indonesia tahun 2020-2024. (yd)

PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto lantaran mangkrak dan diduga disalahgunakan. Dia dengan tegas menyebut bahwa proyek gagal itu merupakan kejahatan lingkungan lantaran membabat habis hutan, namun tak ada hasilnya. 

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto, dikutip PIFA dari CNN Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikannya sekaligus merespons soal dugaan adanya aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Hasto pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri kasus yang merugikan negara itu. 

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tegas Hasto.

Sebagai informasi, Program ood estate atau yang dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan tersebut digagas langsung oleh Presiden Jokowi.

Proyek yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini turut masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Indonesia tahun 2020-2024. (yd)

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya