Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dirumorkan kena pecat. (Detikcom)

PSSI akan Gelar Konferensi Pers Siang Ini Soal Isu Pemecatan Shin Tae-yong

Indonesia | Senin, 6 Januari 2025

PIFA.CO.ID, SPORTS - PSSI dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin (6/1/2025) siang WIB. Mengutip Bola.com, konferensi ini diyakini akan membahas spekulasi terkait masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Rumor pemecatan Shin Tae-yong menjadi perbincangan hangat setelah anggota Exco PSSI, Khairul Anwar, menyampaikan ucapan perpisahan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Khairul menyampaikan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong dan mengapresiasi peran pentingnya dalam transformasi sepak bola Indonesia.

"Terima kasih Shin Tae-yong atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia," tulis Khairul.

Unggahan tersebut langsung memicu reaksi besar dari masyarakat dan para penggemar Timnas Indonesia. Tangkapan layar unggahan itu menyebar luas di media sosial, mengundang beragam komentar dan spekulasi.

Konferensi Pers PSSI pada 6 Januari 2025

Dalam rangka merespons isu yang beredar, PSSI akan mengadakan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Acara ini juga akan dihadiri Wakil Ketua Umum 1 PSSI, Zainuddin Amali, Sekjen PSSI Yunus Nusi, serta manajer Timnas Indonesia, Sumardji.

Namun, dalam pengumuman resmi PSSI mengenai konferensi pers ini, nama Shin Tae-yong tidak disebutkan. Konferensi pers tersebut diharapkan menjadi momen bagi PSSI untuk memberikan kejelasan terkait rencana baru dan perkembangan terkini Timnas Indonesia.

Amerika Serikat

| Sabtu, 1 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Bupati Landak Minta Pihak Desa Adakan Program Bagi Ibu Hamil

Berita Landak, PIFA – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan sosialisasi penurunan angka stunting melalui 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Angkanyar yang merupakan desa binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Landak di Kecamatan Kuala Behe dengan dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Landak, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Kuala Behe, Kaposek Kuala Behe, Kepala Puskesmas Kuala Behe, Kepala Desa se-Kecamatan Kuala Behe, Kader PKK Kecamatan Kuala Behe, Kader PKK Desa Angkanyar, Kader Posyandu Desa Angkanyar, Ibu Hamil dan Ibu menyusui Desa Angkanyar yang bertempat di Balai Kemasyarakatan Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Rabu (13/4/22).rs Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 meliputi kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengasuhan anak di keluarga, serta pendayagunaan lahan pekarangan. Dalam sambutannya Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia termasuk di Kabupaten Landak dimana anak-anak Kabupaten Landak tumbuh kembang mereka bisa sesuai dengan pertumbuhannya. “Intinya kehadiran Saya disini untuk mengingatkan untuk memberikan perhatian lebih pada anak-anak kita agar tumbuh kembangnya menjadi baik dimasa yang akan datang," ucap Karolin. Bupati Karolin menjelaskan apabila desa bisa memberikan program kepada ibu hamil seperti penmeriksaan gratis kepada ibu hamil, hal ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada mereka serta dapat mengurangi risiko kematian ibu saat melahirkan. “Ada baiknya desa membuat program untuk ibu hamil bekerjasama dengan pihak puksesmas seperti pemeriksaan darah bagi ibu, apakah mereka anemia atau tidak. Tolong untuk pemeriksaan kepada ibu hamil ditingkatkan supaya mencegah risiko kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkap Karolin. Terakhir Bupati Landak berpesan kepada ibu hamil untuk melakukan vaksinasi dalam menjaga imun tubuh mereka saat hamil hingga melahirkan, dengan syarat vaksinasi masa hamilnya sudah 3 bulan. "Ibu hamil wajib vaksin setelah hamilnya berusia 3 bulan, tidak ada efek apa-apanya untuk ibu hamil yang vaksin, hal ini untuk menjaga mereka dan kandungannya terhadap COVID-19," pesan Karolin. (rs)

Landak

| Sabtu, 16 April 2022

Sports

MotoGP Belanda 2024: Jadwal dan Update Terbaru

PIFA, Sports - Akhir pekan ini, MotoGP Belanda akan kembali memanaskan Sirkuit Assen. Seri kedelapan MotoGP 2024 akan digelar setelah jeda empat pekan, dengan balapan yang berlangsung dari 20 hingga 30 Juni 2024. Jorge Martin dari Pramac Ducati masih memimpin klasemen MotoGP 2024 dengan perolehan 171 poin. Di posisi kedua, pembalap utama Ducati, Francesco Bagnaia, mengejar dengan 153 poin. Dalam dua musim terakhir, Bagnaia mendominasi di Assen. Sebelumnya, Fabio Quartararo dari Yamaha berhasil meraih kemenangan pada 2021. Marc Marquez, yang baru saja mendapatkan kontrak dari tim pabrikan Ducati, akan berusaha menunjukkan kemampuannya untuk mendampingi Bagnaia musim depan. Selama tujuh seri bersama Gresini, Marquez belum meraih kemenangan, namun sudah tiga kali naik podium. Jadwal lengkap MotoGP Belanda akhir pekan ini dapat dilihat di bawah ini. Jadwal MotoGP Belanda 2024 Jumat, 28 Juni: Latihan Bebas 1: 15.45 - 16.30 WIB Latihan: 20.00 - 21.00 WIB Sabtu, 29 Juni: Latihan Bebas II: 15.10 - 15.40 WIB Kualifikasi I: 15.50 - 16.05 WIB Kualifikasi II: 16.15 - 16.30 WIB Sprint Race: 20.00 WIB Minggu, 30 Juni: Main Race: 19.00 WIB

Belanda

| Senin, 24 Juni 2024

Lokal

BPK Kalbar Serahkan LHP dan IHPD TA 2024, Pemprov Kalbar Raih Opini WTP Keenam Berturut-turut

PIFA, Lokal – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Kalbar.Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Raden Yudi Ramdan Budiman, kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, dan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.Acara ini turut disaksikan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, jajaran Pimpinan DPRD Provinsi, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson. Hadir pula pejabat struktural dan fungsional dari BPK Kalbar, termasuk Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar I, John Ferdinand Rotinsulu, Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar II, Saepuloh, Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan, Mochammad Imam Asyhari, serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalbar.Dalam sambutannya, Raden Yudi Ramdan Budiman menegaskan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. “Komitmen kami di BPK adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Hal ini bukan hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara dan daerah,” ujarnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan penghargaan WTP keenam berturut-turut yang diraih oleh Pemprov Kalbar sejak Tahun Anggaran 2020, mencerminkan konsistensi dan kesungguhan dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.Namun, BPK juga mencatat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Di antaranya adalah kekurangan volume dan ketidaksesuaian harga satuan dalam paket pekerjaan konstruksi pada empat SKPD, pengelolaan kas yang belum memadai di Bendahara Penerimaan Bapenda, serta permasalahan dalam penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tetap, termasuk aset yang belum diketahui keberadaannya.“BPK menghimbau agar Pemerintah Provinsi Kalbar segera mengimplementasikan SIPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SIPD ini juga merupakan langkah penting dalam mendukung program nasional dan strategi pencegahan korupsi,” tambahnya.Ia juga menekankan bahwa capaian opini WTP bukan hanya sekadar simbol keberhasilan administratif, melainkan harus menjadi cerminan pemanfaatan sumber daya publik untuk kesejahteraan masyarakat secara maksimal.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi kepada BPK dan tim pemeriksa atas kinerja mereka. Ia mengapresiasi profesionalisme dan integritas yang ditunjukkan selama proses audit berlangsung, serta menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh temuan dalam laporan ditindaklanjuti secara konkret. Gubernur juga berjanji akan memantau langsung langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh masing-masing kepala perangkat daerah.Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, turut memberikan pernyataan yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga. “Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus kita tingkatkan agar kinerja pemerintahan Provinsi Kalbar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Barat dapat tercapai,” ujarnya.