PSSI Akhiri Kerja Sama dengan Indra Sjafri Usai Timnas U22 Gagal Penuhi Target di SEA Games 2025
Sports | Sabtu, 3 Januari 2026
PSSI Akhiri Kerja Sama dengan Indra Sjafri Usai Timnas U22 Gagal Penuhi Target di SEA Games 2025. Detikcom
Sports | Sabtu, 3 Januari 2026









Nasional

Berita Nasional, PIFA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri serta mendengarkan langsung arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022). Dalam sambutan yang disampaikan, Presiden mengaku heran Indonesia masih mengimpor barang-barang yang sebetulnya dapat dibuat di dalam negeri. "Contoh, CCTV dibeli secara impor, padahal banyak memproduksi di dalam negeri. Bahkan, seragam dan sepatu TNI-Polri pun dibeli dari luar. Jangan diteruskan! Benda-benda seperti itu bisa Kita produksi di dalam negeri," tegas Ir. H. Joko Widodo. Selain itu, Presiden juga menyinggung Menteri Kesehatan yang masih membeli alat kesehatan dari luar negeri (impor), seperti tempat tidur untuk rumah sakit. "Saya melihat ada yang memproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang. Kenapa harus impor. Saya berpikir, mungkin kita tidak bekerja secara detail dan teliti, sehingga tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah barang impor," tutur Kepala Negara. Presiden juga menekankan pengadaan barang dan atau jasa harus dapat menghidupkan kembali perekonomian nasional. Presiden juga merincikan Anggaran Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp 526 Triliun, sedangkan Anggaran Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 535 Triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 Triliun. Seusai acara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder di Kalbar maupun di Indonesia, harus menggunakan produk dalam negeri. "Belanja pengadaan barang dan atau jasa di Kalbar sebesar Rp 2,9 Triliun dimana dari nilai tersebut total belanja barang dalam negeri sebesar Rp 700 Miliar. Sedangkan, sisanya sebesar Rp 2 Triliun untuk belanja barang impor," jelas H. Ria Norsan. Wagub berharap Pemprov Kalbar dapat melaksanakan seluruh arahan Presiden, termasuk menggunakan barang lokal Indonesia dalam pengadaan barang dan atau jasa di Kalbar, serta harus bangga dengan produk buatan dalam negeri. "Beberapa contoh barang telah disebutkan Bapak Presiden, seperti tempat tidur rumah sakit, CCTV, dan lain-lain. Penggunaan produk dalam negeri harus diutamakan karena Presiden akan memantau langsung provinsi mana saja yang banyak menggunakan produk dalam negeri dan akan diumumkan. Jika pemda tidak berhasil, dana transfer pusat terancam dikurangi," imbuh Wagub Kalbar. Selanjutnya, Pemprov Kalbar diharapkan dapat melampaui target 40% belanja pengadaan barang dan atau jasa yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia. "Untuk kedepannya, belanja pengadaan barang dan atau jasa Pemprov Kalbar bisa mencapai 40% dari total Rp 2,9 Triliun. Harapan saya bisa lebih dari target yang ditetapkan Bapak Presiden, bahkan bisa mencapai 100%," tutup Wagub. (RS)
Lokal

PIFA, Lokal - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H., M.H. membuka Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kapuas Hulu 2025 pada tanggal 4 Maret 2024, bertempat di Gedung DPRD. Dalam acara tersebut, Bupati menyampaikan urgensi untuk mengutamakan peningkatan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Diaan menegaskan bahwa pembahasan RKPD ini merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025. Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan haruslah sejalan dengan sasaran pembangunan dan prioritas tahun anggaran yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. "Jadi rumuskan kebijakan dan kegiatan yang efektif dan efisien, dalam penggunaan sumber dana, karena sudah banyak aturan pemerintah pusat dalam penggunaan anggaran," ungkap Fransiskus Diaan. . Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, ketertiban umum, serta sarana dan prasarana lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan serta prinsip penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih menjadi prioritas utama. "Utamakan peningkatan infrastruktur dasar, ketertiban umum, dan Sarana dan prasarana lainnya," pesan dia. Bupati juga menyoroti prioritas tahun sebelumnya yang melibatkan Dinas Pendidikan, PUPR, dan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, Forum RKPD Kapuas Hulu 2025 diharapkan dapat menjadi wadah efektif dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2025, sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan di masa mendatang.
Nasional

Berita Nasional, PIFA - Pemerintah kembali membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja. Komite Cipta Kerja telah memutuskan pada semester pertama tahun 2022 Program Kartu Prakerja masih bersifat semi bantuan sosial (bansos), sama seperti periode sebelumnya. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja Gelombang 23 secara resmi dibuka. Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500 ribu orang. Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, Kamis (17/02/2022), di Jakarta, dikutip dari rilis Humas Kemenko Perekonomian. Komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten/kota kemiskinan ekstrem. Bansos melalui Kartu Prakerja diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem. Program ini juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50 ribu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Airlangga menyebut, program ini memberikan jaminan kepada mereka karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Kemudian Program Kartu Prakerja juga akan mendorong penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk dapat lebih terhubung dalam sistem program ini. Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru (new normal) bagi masyarakat untuk selalu belajar. “Jika telah menyelesaikan pelatihan, manfaatkan fitur ‘rekomendasi pekerjaan’ untuk melihat lowongan kerja yang sesuai kompetensi dan pelatihan yang telah diselesaikan. Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Prakerja untuk melamar pekerjaan,” terang Menko Airlangga. Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia melalui ekosistem yang dibangun dengan kemitraan multi-pihak. Saat ini terdapat 6 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 596 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 kementerian/lembaga dan 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data. Selama dua tahun pelaksanaan program ini telah memberikan dampak positif dalam mendorong ketahanan dan inklusi keuangan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, riset evaluasi dampak program yang dilakukan oleh The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia memperlihatkan secara ilmiah bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, kebekerjaan, kewirausahaan, serta pendapatan para penerimanya. “Tidak berlebihan bila Program Kartu Prakerja dijadikan contoh sukses program pemerintah yang sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yakni Recover Together, Recover Stronger, sehingga Kartu Prakerja bisa direplikasi di negara-negara berkembang lainnya,” kata Menko Perekonomian. Pencapaian tersebut memperlihatkan Program Kartu Prakerja telah berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi, yaitu meningkatkan keterampilan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Paket lengkap Kartu Prakerja berupa pelatihan dan insentif adalah sebuah inovasi program pemerintah dalam merespons secara cepat dan positif atas dampak pandemi, membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk merespons tantangan masa kini berupa disrupsi digitalisasi. Sejak dibuka pada 11 April 2020, jumlah penerima Program Kartu Prakerja saat ini telah mencapai sekitar 11,4 juta orang dari 22 gelombang pendaftaran. Sebanyak 87 persen penerima tersebut belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, sehingga mengikuti pelatihan Prakerja menjadi pengalaman pelatihan pertama bagi mereka. Kepada 11,4 juta alumni Program Kartu Prakerja, Menko Airlangga berharap agar mereka terus mengasah pengetahuan, mempraktikkan ilmu yang diperoleh, dan menyempurnakan sikap untuk menjadi pekerja atau wirausahawan yang sukses. "Pemerintah juga punya Program KUR bagi UMKM. Salah satu persyaratan pembiayaan UMKM adalah know your customer (KYC), dan kalau dia mempunyai sertifikasi penambahan keterampilan dan kompetensi dari Kartu Prakerja akan menambah kredibilitasnya,” tutupnya. (yd)