PSSI Gandeng UNESA Kembangkan Sepak Bola Wanita
Indonesia | Jumat, 17 Januari 2025
Penandatangan kerja sama PSSI-UNESA di Gedung Rektorat Kampus 2 UNESA. (Dok. PSSI)
Indonesia | Jumat, 17 Januari 2025
Lokal
Berita Lokal, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengutarakan, Percepatan dan Penguatan Perhutanan Sosial (P3S) menjadi upaya pengentasan kemiskinan dan konflik tenurial. “Sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan,” kata Midji dalam Rakor Pokja P3S di Hotel Aston, Senin (15/8/2022). Perhutanan sosial terang Midji, memiliki lima skema. Yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Dia pun meminta agar tak banyak teori dalam tata kelola Perhutanan Sosial. Melainkan harus praktek langsung kerja dan menjalankan apa yang sudah menjadi hukum alam di hutan tersebut. "Jangan sampai ketika masyarakat mengembangkan hutan sosial dengan menanam, tetapi setelah berproduksi (hasil hutan) malah tidak nyambung dengan pemasarannya, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua," pesannya. Menurutnya, Pemprov Kalbar juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial. "Saya berharap dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dari hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan sebagainya, harus diperhatikan," harapnya. Selanjutnya, dia meminta jenis tanaman yang unik dapat dikembangkan karena bisa menjadi alternatif untuk dikonsumsi tanpa produk olahan. "Pohon dan tanaman seperti ini yang harus dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat sampai mereka paham," ujarnya. Selain membuka Rakor, Gubernur juga menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial secara simbolis dan dilanjutkan dengan menyaksikan penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama. (ap)
Lokal
Berita Kalbar, PIFA - Danlantamal XII Laksamana Pertama TNI Suharto, S.H., M.Si (Han) mengikuti kegiatan Gowes Forkopimda Kalbar Road To Saprahan Khatulistiwa Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar yang mengambil Start bertempat di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (24/6/2022). Kegiatan gowes ini dimulai dari pukul 06.00 Wib diikuti oleh peserta kurang lebih 100 orang sebagai penyelenggara Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar Bapak Agus Chusaini bersama dengan pejabat Forkopimda Kalbar. Pejabat yang hadir Sekda dr. Harisson, M.Kes. mewakili Gubernur Kalbar, Pangdam XII/Tpr diwakilkan Irdam Brigjen TNI Widhioseno, S.E., M. Hum., Kapolda Kalbar, Irjen. Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., Kajati Kalbar, DR. Masyhudi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, H. Amiryat, S.H.,M.H., Kabinda Kalbar Brigjen Pol Rudy Tranggono, S.S.T., M.K. R. Sementara itu Wadan Lantamal XII Kolonel Marinir Sugiyanto, S.T., M.M. dan para asisten Danlantamal XII juga ikut serta meramaikan acara Gowes Forkopimda Kalbar Road To Saprahan Khatulistiwa Tahun 2022. Sambutan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar sebagai ketua penyelenggara menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran para tamu undangan dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Saprahan Khatulistiwa 2022 yang dilaksanakan atas kerjasama dari Bank Indonesia dengan Pemprov Kalbar, Instansi TNI-Polri, Pemkot Pontianak, Perbankan, OJK, Dispora dan instansi lain yang terkait. "Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi Forkopimda dengan Bank BI serta para pejabat perbankan yang rencana ke depan akan kami laksanakan rutin, untuk menjalin silaturahmi untuk kita semua," jelas Kepala kantor perwakilan BI Acara ditutup dengan Scan transaksi Experience Qris UMKM secara simbolis oleh Forkopimda Kalbar didampingi Kepala kantor perwakilan. (ja)
Politik
PIFA, Politik - Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih, menanggapi isu pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Surakarta. Saat ditemui usai mengikuti Upacara Hari Lahir Ke-78 Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada hari Senin, Gibran memberikan tanggapan singkat terkait isu tersebut. "Nanti saja ya, nanti lihat saja ya," ujar Gibran ketika ditanya mengenai rencana pengunduran dirinya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai pertimbangan mundur dari jabatan tersebut, Gibran tetap memilih untuk tidak memberikan jawaban secara rinci. "Nanti aja ya soal itu," tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Budi Murtono mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai rencana pengunduran diri Gibran. "Saya belum tahu beliau mengundurkan diri kapan atau bagaimana belum tahu. Cuma kemarin intinya kami diminta konsultasi mekanisme pengunduran diri ke Kemendagri," jelas Budi. Budi menjelaskan bahwa sesuai aturan, proses pengunduran diri harus diawali dengan pengiriman surat ke DPRD. Selanjutnya, diperlukan proses izin dari Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Nanti kalau sudah turun, pak wakil wali kota ditunjuk sebagai Plt wali kota," ujarnya. Proses pengunduran diri, mulai dari pengajuan surat, sesuai dengan standar operasional prosedur dari Kemendagri, membutuhkan waktu 20 hari. "Sejauh ini belum mengajukan surat secara resmi. Tidak ada aturan harus mengundurkan diri kapan, menjabat sampai hari H dilantik boleh. Tetapi setelah dilantik sebagai wapres jabatan sebagai kepala daerah diletakkan," tambah Budi. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan Gibran akan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Proses tersebut masih menunggu langkah resmi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.