PSSI sampaikan komitmen kepelatihan Patrick Kluivert. (Dok. PSSI)

PSSI: Patrick Kluivert Bakal Libatkan Pelatih Lokal

Indonesia | Rabu, 22 Januari 2025

PIFA.CO.ID, SPORTS - Langkah baru diambil oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memperkuat sepak bola nasional dengan melibatkan pelatih lokal sebagai bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia Putra Senior. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelatih Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi melalui transfer pengetahuan dari pelatih internasional.

Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia Senior, akan memimpin seleksi kandidat asisten pelatih lokal, didukung oleh dua asisten pelatih yang sebelumnya telah dipilih oleh PSSI. Proses ini diharapkan dapat menemukan talenta terbaik yang mampu berkontribusi secara signifikan pada pengembangan sepak bola nasional.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa program ini adalah salah satu bagian dari rencana jangka panjang untuk menciptakan ekosistem kepelatihan yang berkelanjutan.

"Sejak awal kami sepakat dengan Patrick Kluivert untuk melibatkan pelatih lokal dalam tim kepelatihan. Ini bukan hanya soal pengalaman, tapi juga upaya kami memperkaya pengetahuan pelatih Indonesia melalui kerja sama langsung," ujar Erick.

Data terbaru menunjukkan PSSI telah melaksanakan hampir 200 program pelatihan bagi pelatih lokal, meliputi lisensi D hingga Pro, dengan total lebih dari 5.000 pelatih terlatih. Erick menekankan bahwa kerja sama dengan FIFA dan AFC telah berkontribusi besar pada peningkatan jumlah dan kualitas pelatih, dengan pertumbuhan signifikan mencapai 40% selama periode ini.

Dalam proses seleksi, database PSSI akan digunakan untuk menyaring 10 kandidat terbaik. Setelah itu, Patrick Kluivert bersama timnya akan memilih dua asisten pelatih yang dianggap paling cocok untuk mendukung program kerja Timnas Indonesia.

"Kami berharap kandidat terpilih tidak hanya belajar, tetapi juga mampu membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia ke depannya," tambah Erick.

PSSI juga menekankan pentingnya memberikan ruang seluas-luasnya kepada pelatih lokal di berbagai tingkatan. Contoh nyata sudah terlihat, seperti Nova Arianto yang menjadi bagian dari tim pelatih Timnas U17 dan Indra Sjafri di Timnas U20. Bahkan, kebijakan melarang pelatih asing di Liga 2 menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan pelatih Indonesia mendapatkan lebih banyak peluang.

Selain itu, Erick menyatakan bahwa PSSI berkomitmen membangun jalur karier kepelatihan di tingkat daerah untuk memperluas potensi pengembangan sepak bola nasional.

"Penguatan di level daerah adalah fondasi bagi kemajuan sepak bola kita. Program ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem sepak bola yang kokoh dan berkelanjutan," tutupnya.

Dengan pendekatan baru ini, PSSI berharap mampu menciptakan lebih banyak pelatih berkualitas yang tidak hanya mendukung Timnas Indonesia, tetapi juga membawa perubahan positif bagi masa depan sepak bola di seluruh negeri.

Rekomendasi

Sports

Prediksi dan H2H Inter Milan vs Atalanta di Semifinal Supercoppa Italiana 2024

Indonesia

| Kamis, 2 Januari 2025

Politik

Jokowi Buka-bukaan soal Pemerintahan Prabowo, Bantah Masih Cawe-cawe

Indonesia

| Rabu, 12 Februari 2025

Lokal

KemenPPPA Minta Polisi Hukum Berat Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sanggau

Sanggau

| Sabtu, 4 Januari 2025

Sports

Menang Telak Lawan Tuan Rumah, Inter Milan Gasak Lecce 4-0

Italia

| Senin, 27 Januari 2025

Sports

Resmi, PSSI Pecat Shin Tae-yong dari Pelatih Timnas Indonesia

Indonesia

| Senin, 6 Januari 2025

Lifestyle

Dokter: Paparan Gawai Berlebihan Bisa Picu Gejala Autisme Virtual pada Anak Usia Dini

Indonesia

| Jumat, 18 April 2025

Pifabiz

Feni Rose Soroti Reaksi Penggemar Fuji soal Kedekatan Aisar Khaled dan Jennifer Coppen

Pifabiz

| Sabtu, 4 Januari 2025

Lokal

Tunggu Surat PHK dan Pesangon Usai RS ProMEDIKA Pontianak Ditutup

Pontianak

| Rabu, 9 April 2025

Lokal

Karang Taruna Tebar 450 Kg Lele, Warga Pontianak Antusias Ikuti Lomba Mancing di Parit

Pontianak

| Senin, 13 Januari 2025

Teknologi

Cedera Parah, Ole Romeny Diragukan Tampil Lawan Kuwait dan Lebanon

Timnas Indonesia

| Rabu, 16 Juli 2025

Berita Terkait

Lokal

Petani Perempuan di Kalbar Perlu Mendapatkan Pengakuan dan Akses Setara

PIFA, Lokal - Merespon tantangan yang dihadapi oleh petani perempuan di Kalimantan, Perkumpulan Gemawan merancang program dengan kerangka kerja perubahan sistem. Sebagai langkah konkret, Gemawan mengajak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Kalimantan untuk merumuskan skenario dan strategi bersama dalam mewujudkan sistem masa depan yang diinginkan, Kamis (29/8/2024) di Rumah Gerakan Gemawan. Kegiatan ini meliputi penggalian ide dari peserta terkait skenario dan strategi, serta inisiasi kerjasama untuk menentukan peran dan tanggung jawab dalam merealisasikan sistem masa depan yang diinginkan. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Gemawan, Laili Khairnur, kerangka kerja ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. "Dalam 10-30 tahun ke depan, diharapkan akan terwujud sistem pertanian yang mendukung dan menghargai hak-hak petani perempuan, serta melindungi sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Petani perempuan disini meliputi mereka yang bergerak di sektor pangan, hortikultura, maupun kehutanan," ungkapnya. Dalam program ini, Gemawan mengadopsi strategi 3R, yaitu Recognition (Pengakuan), Representation (Representasi), dan Redistribution (Redistribusi), untuk memperkuat posisi dan pemenuhan hak-hak petani perempuan. Strategi ini bertujuan untuk memastikan perempuan diakui dalam peran mereka, diwakili dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya. Strategi 3R ini tidak hanya berfungsi untuk menguatkan posisi petani perempuan, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan negara, pasar, dan masyarakat dalam menjamin akses serta kontrol sumber daya bagi mereka. "Ini penting, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang semakin berdampak pada ketahanan komunitas petani," lanjutnya. Menurut Laili, meski peran petani perempuan cukup besar, pengakuan yang diberikan kepada petani perempuan masih jauh dari memadai. "Peran mereka sangat besar, tapi rekognisi (pengakuan, red) yang mereka dapatkan tidak sebanding. Mereka sering tersingkirkan dalam akses legalitas, misalnya dalam kepemilikan kartu petani atau program pertanian. Pemerintah masih melihat petani itu sebagai laki-laki, padahal dalam prakteknya banyak petani yang perempuan," ujar Laili Khainur. Ia menekankan perlunya perubahan mindset dalam melihat petani perempuan, terutama terkait akses terhadap pelatihan dan program-program yang selama ini tidak menjangkau mereka. "Petani perempuan jadi tidak bisa mendapatkan akses pelatihan dan program, sehingga mereka menjadi miskin karena tidak memiliki akses tersebut," tambahnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Laili Khainur menegaskan bahwa rekognisi terhadap petani perempuan sangat penting. Salah satunya melalui pendaftaran mereka di Kelompok Wanita Tani (KWT) atau mendapatkan kartu petani. "Negara harus mempermudah proses ini," katanya. Selain itu, Laili juga menyoroti pentingnya kepemimpinan petani perempuan yang terintegrasi dengan program-program desa. Misalnya, melalui alokasi anggaran khusus atau melalui pelatihan kader di tingkat desa, universitas, atau lembaga yang fokus pada petani perempuan. "Selanjutnya, diperlukannya sistem informasi iklim juga penting agar petani tahu kapan musim hujan, kapan waktu tanam, dan perhitungan panen. Selain itu, harus ada anggaran khusus berbasis gender untuk isu pertanian, karena jika masih netral, petani perempuan akan semakin tersingkirkan," jelasnya. Dengan strategi-strategi tersebut, Laili berharap petani perempuan di Kalimantan bisa mendapatkan pengakuan dan akses yang setara, serta mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Ditambahkan Konsultan Peneliti dari Visi Integritas, Adnan Topan Husodo, ada dua aspek besar yang memulai penelitian ke petani perempuan, yaitu aspek ekonomi dan politik. "Dua aspek besar ini yg memulai penelitian kita ke petani perempuan karna banyak konteks yang mengelilingi," jelasnya saat memaparkan temuan terkait petani perempuan. Berawal dari analisis situasi terkini yang menunjukkan kerentanan dan ketahanan perempuan di berbagai peran, baik sebagai petani, pelaku ekonomi, maupun warga negara. Kemudian mengungkap bahwa petani perempuan di Kalimantan masih menghadapi masalah struktural yang menghalangi akses mereka terhadap sumber daya dan partisipasi dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik. "Identitas ganda yang mereka emban, sebagai perempuan, petani, dan ibu rumah tangga, menambah beban yang tidak seimbang dengan peran strategis mereka di masyarakat," pungkasnya

Pontianak

| Jumat, 30 Agustus 2024

Nasional

Sampaikan Arahan Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut, Presiden Jokowi: Jangan Anggap Ini Masalah Kecil!

Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal terkait perkembangan kasus obat penyebab gagal ginjal dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (24/10/2022), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya, salah satunya untuk mengutamakan keselamatan masyarakatmasyarakat dan meminta agar tak anggap remeh kasus itu. “Jangan menganggap ini masalah kecil. Ini adalah masalah besar,” tegasnya, mengutip Setkab RI. Presiden sudah memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan (Menkes( Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan sementara peredaran obat yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal. Kebijakan ini diambil pemerintah sambil menunggu hasil investigasi yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) “Lakukan ini secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif,” tambah Presiden. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga meminta BPOM untuk menarik dan menghentikan peredaran obat sirup yang secara eviden terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal. “Saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya,” tegasnya lagi. Kepala Negara juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya. “Ini harus kita pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan. Laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal terutama pada anak,” pungkasnya. Terakhir, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan pelayanan kesehatan termasuk pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi dan menangani masalah gagal ginjal di tanah air. Presiden juga meminta agar pengobatannya digratiskan. “Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali,” tutupnya. (yd)

Bogor

| Selasa, 25 Oktober 2022

Lokal

Pemkab Kubu Raya Serahkan DPA dan UP ke 37 SKPD

Berita Lokal, PIFA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (11/1). DPA dan UP diserahkan langsung oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan secara simbolis kepada 37 kepala SKPD Kabupaten Kubu Raya dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Pakta Integritas Tahun Anggaran 2023. Bupati Muda Mahendrawan menyampaikan, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 lalu mampu melebihi target dari serapan anggaran secara nasional minimal 90 persen. Serapan APBD Kubu Raya di tahun 2022 lalu mampu terserap 95,89 persen. "Itu luar biasa, pada kondisi yang banyak penyesuaian, realisasi serapan anggaran bisa di atas 90 persen. Begitu pula dengan program pemulihan ekonomi, serapannya juga bisa di atas 90 persen," kata Bupati Muda. Bupati Muda mengatakan pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berupaya untuk merealisasikan serapan anggaran hingga 95 sampai 96 persen, meski di 2023 ada sistem yang sedikit berubah yakni terkait pola Dana Alokasi Umum (DAU). "Kita akan berupaya seperti di tahun 2022. Serapan anggaran di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sudah melampaui dari kewajiban secara undang-undang, jumlah eksekusi anggarannya hampir 100 persen," terang Bupati Muda. Pada 2022 lalu, kata Bupati, seluruh kegiatan pada infrastruktur tidak ada yang gagal. Artinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bekerja dengan tepat. Untuk itu di tahun 2023 ini dirinya optimis serapan anggaran Kubu Raya bisa lebih dari 90 persen, begitu juga dengan target pendapatan juga telah ditingkatkan. "Sesuai dengan slogan kita ''Berlari lebih kencang, berproses lebih cepat dan bertindak lebih nyata'. Kita optimis serapan anggaran tahun ini bisa mencapai 95 atau 96 persen," ujarnya. Kepala BPKAD Kabupaten Kubu Raya Gunawan Putra mengatakan strategi untuk pencapaian target serapan anggaran ini memang memerlukan adanya inovasi dengan sistem informasi yang dapat melipat ruang dan waktu. "Sehingga proses pencairan dan penyerapan dana itu, pada tahun-tahun sebelumnya kita lebih cepat, pada 3 Desember kita sudah selesai melaksanakan semua transfer transaksi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya," jelas Gunawan Putra. Gunawan mengatakan pada tahun 2022 lalu total APBD Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 1,6 triliun, dan yang terealisasi sebesar Rp1,56 triliun atau 95,8 persen. "Jika dibandingkan dengan tahun 2021 pendapatan APBD dari target sebesar Rp 1,557 triliun, terealisasi sebesar Rp 1,553 triliun atau 99,12 persen," kata Gunawan.

Pontianak

| Jumat, 30 Agustus 2024

Bogor

| Selasa, 25 Oktober 2022

Kubu Raya

| Rabu, 11 Februari 2023