Foto Ilustrasi: Suara Lampung

PTM Dibuka, Seorang Siswi SMP di Ketapang Melahirkan di WC Sekolah

Ketapang | Rabu, 27 Oktober 2021

Berita Ketapang, PIFA - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Ketapang, Kalimantan Barat Jahilin membenarkan adanya seorang siswi kelas tiga di sebuah SMPN di Ketapang yang melahirkan dalam WC sekolah.

Jahilin mengatakan, Pada hari itu juga orang tua dan calon suami siswi yang melahirkan itu datang menjemput.

"Bahwa kejadian itu benar adanya, memang ada seorang siswi SMPN di Ketapang melahirkan di WC sekolah pada jam pelajaran," ungkap Jahilin kepada awak media dilansir dari Inews Kalbar, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/10/2021)

Ia mengungkapkan jika tak salah kejadian tersebut pada 22 Oktober 2021 dan siswi tetap membolehkan untuk mengikuti ujian sekolah mengingat yang bersangkutan sudah kelas tiga dan terdaftar di sistem sebagai peserta

"Saat kejadian siswi tersebut sudah ditangani oleh pihak sekolah dibawa ke bidan di Ketapang. Pada hari itu juga siswi itu dijemput oleh orang tua dan calon suami atau suami siswi itu," ungkapnya.

Ia mengaku maklum karena para pelajar dua tahun tidak masuk kelas sekolah.

"Sehingga anak didik tidak begitu terdeteksi oleh guru dan kepala sekolah. Setelah dua tahun tiba-tiba masuk dan siswi itu ternyata tidak diketahui sudah berbadan dua. Siswi juga tidak ada lapor ke sekolah sehingga terjadilah melahirkan dalam WC sekolah itu," lanjutnya.

Jahilin menegaskan terhadap kejadian ini pihaknya cukup prihatin karena di Ketapang lebih banyak belajar secara daring karena pandemi COVID-19 sehingga para pelajar kurang maksimal diawasi dan terdeteksi oleh para guru di sekolah.

"Semoga kejadian ini jadi pelajaran dan menjadi cambuk kita bersama supaya tidak ada lagi anak putus sekolah karena berbadan dua atau terpaksa kawin," ujarnya.

Ia berpesan karena masih muda harapannya agar para anak muda mengutamakan sekolah dari pada memilih hidup menikah dan berkeluarga.

Jahilin menambahkan kalau pun jika siswi itu tidak ikut ujian, harapannya siswi itu tetap melanjutkan pendidikannya.

"Nanti bisa mengikuti sekolah atau pendidikan penyetaraan yakni Paket B dan Paket C. Sehingga masa depan pendidikannya tidak masalah," katanya.

Thailand

| Rabu, 30 April 2025

Berita Terkait

Nasional

Penjelasan Kemenag Soal Usulan Biaya Jemaah Haji 2023 yang Naik

PIFA, Nasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Biaya haji ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan tersebut naik signifikan jika dibanding Bipih tahun 2022. Hilman Latief menjelaskan bahwa kenaikan terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat, dengan prinsip yang lebih berkeadilan yakni komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. "Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis," jelas Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari laman Kemenag. Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%. Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%. "Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak," jelasnya. Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. "Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi," tambahnya. Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang. "Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat," urainya. Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). Dia menyebut, mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya "Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal! Amin," tutupnya. (yd)

Jakarta

| Minggu, 22 Januari 2023

Internasional

Ricuh di Sidang DPR Serbia: Oposisi Lempar Granat Asap dan Gas Air Mata

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Rapat pertama sesi musim semi parlemen Serbia pada Selasa (4/3/2025) berubah menjadi chaos setelah anggota parlemen oposisi melakukan aksi ekstrem dengan menyalakan suar, melempar granat asap, dan gas air mata di dalam ruang sidang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap gelombang protes antikorupsi yang telah mengguncang Serbia dalam beberapa bulan terakhir, menargetkan pemerintah yang dipimpin oleh koalisi Partai Progresif Serbia (SNS) dan Presiden Aleksandar Vučić.Insiden tersebut terjadi tak lama setelah koalisi SNS menyetujui agenda sidang. Sejumlah anggota parlemen oposisi segera meninggalkan kursi mereka, menyerbu meja Ketua Parlemen Ana Brnabić, dan terlibat bentrokan fisik dengan petugas keamanan. Menurut laporan The Guardian, situasi semakin memburuk ketika beberapa politikus oposisi melemparkan granat asap dan gas air mata ke tengah ruangan. Siaran langsung televisi menangkap momen dramatis saat asap hitam dan merah muda memenuhi ruang rapat, memaksa sidang terhenti sementara.Dalam pernyataannya yang disiarkan langsung, Brnabić dengan tegas mengecam aksi tersebut. “Revolusi warna kalian telah gagal, dan negara ini akan terus hidup. Negara ini akan bekerja dan terus meraih kemenangan,” katanya, merujuk pada dugaan upaya oposisi untuk menggulingkan pemerintah melalui kekacauan. Ia juga mengungkapkan dampak serius dari insiden ini: dua anggota parlemen terluka, salah satunya dilaporkan mengalami stroke dan berada dalam kondisi kritis. “Parlemen akan tetap bekerja dan terus membela Serbia,” tegas Brnabić, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur di tengah tekanan.Kekacauan di parlemen ini merupakan puncak dari ketegangan politik yang telah membara di Serbia. Sejak akhir 2024, negara Balkan ini diguncang oleh protes antikorupsi yang dipelopori oleh mahasiswa dan didukung oleh kelompok oposisi. Demonstrasi ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengunduran diri pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Menurut BBC (5/3/2025), tekanan terhadap pemerintah Vučić semakin meningkat setelah sejumlah pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Serbia pada Januari lalu, mengundurkan diri di tengah skandal yang terungkap.Presiden Aleksandar Vučić, yang telah berkuasa sejak 2012, menghadapi kritik tajam atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sistemik di bawah pemerintahannya. Meski SNS tetap menjadi kekuatan politik dominan, popularitas Vučić mulai terkikis akibat tuduhan tersebut, yang diperkuat oleh laporan investigasi media independen seperti Balkan Insight. Protes yang awalnya damai kini semakin radikal, dengan aksi di parlemen menjadi simbol eskalasi perlawanan oposisi.Aksi di parlemen menuai kecaman dari berbagai pihak. Pemerintah Serbia menyebutnya sebagai “upaya destabilisasi negara,” sementara kelompok oposisi bersikeras bahwa ini adalah respons terhadap penutupan ruang demokrasi oleh SNS. Organisasi internasional, termasuk Uni Eropa yang telah lama memantau perkembangan demokrasi di Serbia sebagai kandidat keanggotaan, menyatakan keprihatinan atas situasi ini. Juru bicara UE menyatakan kepada Reuters (5/3/2025) bahwa “kekerasan dalam institusi demokrasi tidak dapat diterima dan harus diselidiki secara menyeluruh.”Sementara itu, kondisi dua anggota parlemen yang terluka menjadi sorotan. Rumah sakit di Belgrad melaporkan bahwa salah satu korban dalam perawatan intensif, meningkatkan ketegangan politik lebih lanjut. Di luar gedung parlemen, ratusan demonstran berkumpul pada malam harinya, menyerukan pembubaran parlemen dan pemilu baru.Analis politik menilai insiden ini dapat menjadi titik balik bagi Serbia. “Pemerintah Vučić berada di persimpangan—mereka bisa memilih represi lebih keras atau membuka dialog dengan oposisi. Namun, dengan sikap keras Brnabić dan Vučić, opsi pertama tampak lebih mungkin,” ujar Milan Jovanović, seorang pengamat politik dari Universitas Belgrad, kepada Al Jazeera (5/3/2025).

Serbia

| Rabu, 5 Maret 2025

Politik

Bacapres Anies, Ganjar, dan Prabowo Pukau Rakernas Apeksi XVI dengan Gaya Pidato Berbeda

PIFA, Politik - Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, yang merupakan tiga calon potensial untuk posisi presiden (Bacapres), turut hadir dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis (13/7/2023). Ketiganya pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan visi Indonesia ke depan jika mereka terpilih sebagai Presiden Indonesia. Dilansir dari suara.com, dalam acara tersebut, Anies, Ganjar, dan Prabowo memaparkan beragam isu mulai dari kelanjutan IKN, korupsi, hingga pembangunan infrastruktur. Tidak hanya memberikan paparan, ketiganya juga berinteraksi dengan para peserta, termasuk para wali kota dari seluruh Indonesia. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah gaya pidato yang berbeda dari masing-masing bacapres. Mereka memiliki pesona tersendiri saat menyampaikan paparan mereka. Ganjar Pranowo tampil sebagai pembicara pertama yang diberikan waktu untuk memaparkan pandangannya. Dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah itu membahas berbagai tema seperti korupsi, lingkungan hidup, dan birokrasi dalam pemerintahan. Ia tampil santai dan luwes, sering kali menyapa peserta dengan senyuman yang menarik. Setelah Ganjar, giliran Anies Baswedan naik panggung dalam acara Rakernas Apeksi XVI di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti Ganjar, Anies juga tampil santai dalam menyampaikan paparannya. Ia berjalan di atas panggung dengan aktif, sesekali melemparkan senyuman terutama saat membahas tata ruang perkotaan. Presentasinya mencakup topik pendidikan, lingkungan hidup, serta permasalahan dan perilaku masyarakat di DKI Jakarta. Terakhir, Prabowo Subianto menjadi pembicara pamungkas dalam acara tersebut. Berbeda dengan dua pembicara sebelumnya yang tampil santai dan luwes, Prabowo terlihat kaku dan tetap berdiri di atas podium sambil menguraikan presentasinya dengan gaya yang tegas. Meskipun diminta untuk membahas isu perkotaan, Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra ini lebih memfokuskan pada pertahanan dan hilirisasi. Di tengah paparannya itu, Prabowo beberapa kali memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo yang dianggap berhasil menjalankan tugasnya. Dalam Rakernas Apeksi XVI, hadirnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto memberikan warna dan gaya pidato yang berbeda. Ketiganya berhasil memukau dengan paparan visi dan pandangan mereka untuk Indonesia ke depan. Dengan gaya santai dan interaktif, Ganjar dan Anies berhasil menarik perhatian, sementara Prabowo dengan gaya tegasnya memberikan paparan yang fokus pada pertahanan. Acara ini menjadi panggung bagi ketiga bacapres untuk berbagi wawasan dan meraih dukungan dalam perjalanan politik mereka menuju kursi presiden. (hs)

Jakarta

| Minggu, 22 Januari 2023

Serbia

| Rabu, 5 Maret 2025

Makassar

| Jumat, 14 Juli 2023