PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat keputusan pemerintah yang akan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Puan meyakini bahwa kenaikan ini akan berdampak negatif pada sektor usaha, terutama industri manufaktur, UMKM, dan sektor padat karya yang akan mengalami penurunan akibat menurunnya daya beli masyarakat.

"Pada akhirnya roda ekonomi di sektor riil berpotensi melambat yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK di tahun-tahun mendatang," kata Puan dalam keterangannya, Kamis (19/12).

Puan mengungkapkan bahwa kenaikan PPN 12 persen juga akan berdampak pada penurunan daya beli rumah tangga, yang diprediksi bisa mencapai 0,37 persen atau setara Rp40,68 triliun. Kondisi ini, menurut Puan, akan menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp65,33 triliun dan memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

"Sektor padat karya seperti industri tekstil sudah mengalami pelemahan selama beberapa waktu terakhir. Semoga kenaikan PPN ini tidak memperparah keadaan," kata politikus PDIP itu.

Puan menyatakan bahwa meskipun kenaikan PPN tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, serta jasa pendidikan dan kesehatan, kenaikan harga tetap diprediksi terjadi. Hal ini disebabkan oleh efek turunan dan interkonektivitas rantai pasok pangan yang membebani pengusaha karena PPN bersifat multistage tax atau dikenakan pada setiap jenjang rantai produksi dan distribusi.

"Pemerintah harus memiliki langkah antisipasi apabila kenaikan harga bahan pokok terjadi akibat kenaikan PPN," kata Puan.

Dia mendukung langkah pemerintah yang berencana menerapkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Namun, Puan mengingatkan pentingnya stimulus juga diberikan pada sektor-sektor industri kerakyatan.

"Kita harus bisa memastikan semua sektor dapat terlindungi dengan adanya kenaikan PPN. Apalagi bagi sektor UMKM dan industri padat karya agar kenaikan PPN tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan menggerus kehidupan masyarakat," ucapnya. (ad)