PIFA, Politik - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima tawaran Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024. Suara PDI-P ini mencuat setelah Gibran secara resmi mendaftarkan diri bersama Prabowo sebagai bakal pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023).

Kabar ini membuat PDI-P menjadi sorotan hangat di kalangan netizen, bahkan trending di Twitter.

Pernyataan ini disampaikan oleh Puan Maharani, salah satu tokoh utama PDI-P. Ia mengklarifikasi bahwa PDI-P telah menerima keputusan Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Meskipun Gibran telah meminta izin, hal ini tidak berarti ia keluar dari PDI-P. 

"Sudah ketemu, ngobrol-ngobrol dan sudah enggak masalah. Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo," kata Puan di Gedung High End, Jakarta Pusat. dikutip PIFA dari Kompas.

Puan menegaskan bahwa Gibran masih dianggap sebagai kader PDI-P. Hingga saat ini, PDI-P tidak mendapat informasi resmi bahwa Gibran akan meninggalkan partai. Dalam pertemuan terakhir, Gibran tidak mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P. Namun, karena keterlibatannya sebagai calon wakil presiden Prabowo, Gibran tidak mungkin lagi memegang posisi strategis dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Di sisi lain, pemecatan Gibran oleh PDI-P dianggap tidak mungkin terjadi. Ahli politik, Jannus Kaimudin, menjelaskan bahwa langkah tersebut dapat memicu konflik antara Megawati dan Presiden Jokowi. Hal ini juga dapat membuat posisi PDI-P semakin rapuh dalam pemerintahan dan menimbulkan tekanan politik yang signifikan. Seiring dengan perkembangan ini, keputusan PDI-P terhadap Gibran menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional menjelang Pilpres 2024. (hs)