Puncak Arus Mudik Nataru di Bandara Internasional Supadio Pontianak Tembus 8.900
Lokal | Selasa, 23 Desember 2025
Puncak Arus Mudik Nataru di Bandara Internasional Supadio Pontianak Tembus 8.900. (Antara)
Lokal | Selasa, 23 Desember 2025










Lokal

Berita Sambas, PIFA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (TMP) C Sintete, melaksanakan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN), Selasa 28/12/2021. Asisten 2 Setda Kabupaten Sambas Drs. Uray Heriyansyah M.Si, mengatakan dalam sambutannya Pemusnahan Milik Negara yang dilakukan kantor Bea Cukai Sintete ini adalah langkah penyelamatan penting untuk barang negara. “Kegiatan yang dilaksanakan sangat penting sekali, barang yang disita tidak sedikit nilainya,” ungkapnya. Menurut Uray Heriyansyah, bagi Kabupaten Sambas sebagai daerah dengan PAD yang tidak besar, diharapkan dapat dibantu dengan dana dana dari Pemerintah pusat. “Kami berharap sekali tentu dengan dana dana Pemerintah Pusat, sebagai pilihan lain,” ucapnya. Uray Heriyansyah mengatakan kinerja yang sudah baik ini dapat ditingkatkan lagi dalam rangka tugas tugas sinergitas bersama. “Jangan sampai tindakan ini tidak dilakukan, karena bagaimana pun tindakan ini dilakukan supaya negara tetap tegak,” ujarnya. Uray Heriyansyah berharap mudah mudahan di Tahun 2022 kinerja Kantor Bea Cukai lebih ditingkatkan lagi dan lebih baik lagi. (RS)
Politik

PIFA.CO.ID, POLITIK - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet adalah kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap usulan dari Pengamat politik Rocky Gerung yang menginginkan perombakan dalam jajaran kabinet."Dalam konteks ini, kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk merespons secara langsung isu-isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. "Kita harus menghormati batas-batas kewenangan yang ada," tambahnya.Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga enggan memberikan tanggapan terkait isu perombakan kabinet tersebut. "Enggak paham," ucap Airlangga singkat.Pada kesempatan sebelumnya, Rocky Gerung menyoroti momentum reformasi 1998 sebagai momen penting untuk memperbaiki transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia. Dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertema tersebut, Rocky mengemukakan bahwa pemilihan diksi "reformasi" ketimbang "revolusi" merupakan kelemahan epistemik dalam sejarah tahun 1998.Rocky juga mengungkapkan dukungannya terhadap gagasan ekonomi sosialis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi pribadi mereka beberapa tahun lalu. Menurutnya, perombakan kabinet bisa menjadi peluang bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visi ekonomi sosialis tersebut."Maka tugas presiden adalah untuk mengganti mereka yang tidak mendukung gagasan sosialisme, dan inilah yang disebut sebagai perubahan paradigma baru," jelas Rocky.Perombakan kabinet menjadi topik hangat dalam diskusi publik mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ekonomi dan politik saat ini.
Nasional

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan menegaskan bahwa pagu bahan baku sudah ditetapkan sejak awal dengan nilai yang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).Dadan menjelaskan bahwa perbedaan pagu tersebut berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia Barat, sedangkan untuk daerah dengan indeks kemahalan yang lebih tinggi, seperti Papua dan Puncak Jaya, pagu bahan baku disesuaikan.“Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” ujarnya.Menurut Dadan, penyusunan pagu bahan baku dilakukan oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari. “Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing. Jika dalam 10 hari ada kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Jika ada kekurangan, akan dikoreksi,” jelasnya.Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi pengurangan harga makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.“Informasi ini belum diverifikasi dan divalidasi, tetapi karena sifatnya pencegahan, kami sampaikan agar bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).KPK juga menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan dana program MBG di tingkat daerah. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair. Kami menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegas Setyo.Dadan dan jajaran BGN sebelumnya telah bertemu dengan pimpinan KPK pada Rabu (5/3/2025) untuk meminta arahan terkait tata kelola keuangan program MBG. Dalam pertemuan itu, KPK memberikan masukan agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyimpangan.