PIFA, Politik – Polemik royalti atas pemutaran lagu di tempat usaha kembali mencuat, menyusul kasus pelanggaran hak cipta yang menimpa jaringan restoran Mie Gacoan. Sejumlah pelaku usaha kini memilih memutar lagu luar negeri atau musik instrumental untuk menghindari kewajiban membayar royalti. Namun, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, menegaskan bahwa pilihan tersebut tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum. "Mau gunakan lagu luar negeri atau instrumentalia, itu tetap ada hak kita dari pemilik lagu tersebut. Nah, untuk lagu-lagu internasional, kita punya reciprocal agreement dengan badan-badan ini di seluruh dunia," kata Dharma kepada IDN Times, Selasa (5/8/2025). Dharma menjelaskan bahwa lagu-lagu Indonesia yang diputar di luar negeri pun mendapatkan hak royalti yang disalurkan melalui LMK. “Lagu-lagu Indonesia pun ketika dibawakan di seluruh dunia, mereka juga membayar royalti ke Indonesia melalui LMK,” ujarnya. Ia menepis anggapan bahwa membayar royalti akan memberatkan pelaku usaha. Sebaliknya, ia menyebut bahwa hal itu merupakan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis yang sehat dan patuh hukum. Namun, ia juga mengakui adanya sejumlah kendala dalam penerapan aturan ini, terutama sikap enggan dari sebagian pelaku usaha. “Proses hukumnya juga panjang dan melelahkan. Jadi kasus Mie Gacoan itu juga bukan ujuk-ujuk langsung kita masuk ke pidana. Tidak, itu sudah kita lakukan komunikasi sejak tahun 2022,” katanya. Tarif royalti di Indonesia, kata Dharma, tergolong paling rendah dibandingkan dengan negara lain. “Kalau saya sandingkan dengan negara-negara lain, kita paling rendah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha bebas menggunakan lagu apapun untuk menunjang usahanya, asalkan mengikuti mekanisme perizinan yang sah. “Gunakan lagu apa pun, silakan, sepanjang lagu tersebut membantu untuk usaha-usaha tersebut, bisa lebih baik dan lebih maju,” katanya. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsansongko, menambahkan bahwa pelaku usaha tidak bisa sembarangan memutar lagu dari layanan streaming seperti Spotify atau YouTube. “Layanan streaming bersifat personal. Ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, itu sudah masuk kategori penggunaan komersial sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).