PIFA, Politik - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan akan memutuskan gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait penetapan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dalam Pemilu 2024 pada Kamis, 10 Oktober 2024. Pembacaan putusan akan dilakukan secara elektronik melalui e-court, sebagaimana tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini telah berlangsung lebih dari empat bulan, dengan sidang pertama digelar pada 30 Mei 2024. Dalam perjalanan sidang, Majelis Hakim PTUN Jakarta menerima permohonan intervensi dari pihak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang kini berstatus sebagai pihak tergugat II intervensi.

PDIP, melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri, mengajukan gugatan ini pada 2 April 2024, dengan meminta PTUN Jakarta untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pilpres dan Pileg. PDIP memohon agar KPU mencabut keputusan tersebut sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mereka juga meminta pasangan Prabowo-Gibran, yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024, untuk dicoret dari daftar calon presiden dan wakil presiden terpilih.

PDIP mendesak Majelis Hakim agar Keputusan KPU 360/2024 dibatalkan dan tidak ada tindakan administratif yang dilakukan KPU sampai perkara ini selesai. Dalam petitumnya, PDIP menginginkan agar keputusan tersebut dicabut serta pasangan Prabowo-Gibran dikeluarkan dari hasil resmi Pemilu 2024.

Keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang akan diumumkan pada 10 Oktober 2024 ini menjadi salah satu titik penting dalam sengketa hasil Pemilu 2024, yang telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan politik di Indonesia. (ad)