Petugas mendata warga terdampak banjir. (Dok. BPBD Ketapang)

Ramadhan, BPBD Ketapang Siagakan Petugas di Daerah Rawan Banjir Ketapang

Ketapang | Jumat, 24 Maret 2023

PIFA, Lokal - Memasuki bulan Ramadan, petugas BPBD Kabupaten Ketapang masih harus bersiaga di lokasi banjir di sejumlah titik di kabupaten tersebut.

Korlap Wilayah 1 Rawan Banjir BPBD Ketapang, Handika melaporkan petugas disiagakan di lima kecamatan rawan banjir. Diantaranya Kecamatan Simpang Hulu, Sungai Laur, Sandai, Nanga Tayap dan Muara Pawan.

Meskipun demikian, dari kelima kecamatan itu kondisi beberapa titik sudah mulai surut. Sementara debit air yang masih cukup tinggi berada di Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur dan Desa Sungai Kelik yang berada di Kecamatan Nanga Tayap.

"Banjir di Ketapang kini telah terjadi lebih dari sepekan," katanya.

Di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, sebanyak 1.650 kepala keluarga atau 5.180 jiwa terdampak banjir. Selain itu, ada 871 rumah terendam.

"Ketinggian air mencapai 1,5 meter di halaman rumah warga. Sementara tak ada masyarakat yang mengungsi," katanya.

Sementara itu di Kecamatan Sungai Laur, banjir berdampak terhadap 323 kepala keluarga (KK) atau 718 jiwa. Banjir di sini sempat mencapai ketinggian hingga dua meter.

Banjir tersebut disebabkan karena meluapnya Sungai Pawan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sehingga merendam permukiman warga serta beberapa ruas jalan desa.

Akibatnya, akses jalan terputus. Warga mengandalkan sampan dan rakit sederhana untuk beraktivitas. Bahkan ada pula sebagian mereka yang terisolir.

Meminimalisir terjadi korban jiwa dan kerugian materil, BPBD Ketapang membentuk tim untuk melakukan mitigasi serta monitoring ke desa-desa yang
terdampak banjir.

Tim tersebut, diinstruksikan agar segera melakukan monitoring di wilayah yang terdampak banjir serta membantu masyarakat untuk kegiatan evakuasi jika terjadi banjir susulan.

"Memantau debit air, jika makin meninggi diminta evakuasi warga ke tempat pengungsian," katanya. (ap)

Indonesia

| Minggu, 9 Februari 2025

Berita Terkait

Nasional

Penjelasan Kemenag Soal Usulan Biaya Jemaah Haji 2023 yang Naik

PIFA, Nasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Biaya haji ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan tersebut naik signifikan jika dibanding Bipih tahun 2022. Hilman Latief menjelaskan bahwa kenaikan terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat, dengan prinsip yang lebih berkeadilan yakni komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. "Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis," jelas Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari laman Kemenag. Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%. Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%. "Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak," jelasnya. Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. "Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi," tambahnya. Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang. "Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat," urainya. Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). Dia menyebut, mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya "Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal! Amin," tutupnya. (yd)

Jakarta

| Minggu, 22 Januari 2023

Lokal

DPRD Kalbar Dorong Perluasan Kewenangan KPID Awasi Penyiaran di Media Digital

Berita Kalbar, PIFA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Angeline Fremalco menyebutkan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), butuh penguatan kelembagaan. Misalnya dalam bentuk perluasan kewenangan serta peningkatan anggaran. Perluasan kewenangan itu, kata Angeline berkaitan dengan pengawasan penyiaran di media digital. Sebab, seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi saat ini, menempatkan penyiaran tidak hanya di televisi dan radio saja. “Sekarang ini kan, perilaku masyarakat sudah mulai meninggalkan tv dan radio ya. Seperti yang kita ketahui dengan media-media digital, media sosial dan konten-konten. Jadi lingkupnya (pengawasan) perlu diperluas,” ujar Angeline, usai gelar fit and proper test, calon komisioner KPID Kalbar, Jumat (8/7/2022). Menurut Angeline, legislatif di pusat juga tengah menggodok aturan dengan merevisi payung hukum yang menaungi tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang melekat di KPID. Hal tersebut, mesti jadi perhatian juga bagi calon komisioner KPID yang baru saja melewati proses fit and proper test. “Kan ada kemungkinan ini revisi undang-undang. Sehingga nanti bidang kerja mereka makin luas. Jadi mereka harus siap dan berkomitmen penuh untuk bekerja di sini. Kita gali mereka yang terpilih nanti punya kecintaan terhadap masyarakat dan penyiaran di Kalimantan Barat,” paparnya. Sementara itu terkait peningkatan anggaran, Angeline menjelaskan KPID harus diperkuat melalui aturan khusus. Meski saat ini sudah ada payung hukum melalui Undang-undang Penyiaran, namun belum cukup kuat mengakomodir hal tersebut. Anggaran KPID selama ini, hanya diberikan melalui dana hibah pemerintah yang nilainya dianggap masih cukup kecil. Sehingga, tak cukup untuk seluruh kebutuhan KPID. Mengingat, luasnya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga ini. Minimnya anggaran, berimbas terhadap belum maksimalnya kinerja. “Namanya hibah ini kan kita tidak bisa terlalu kita tekan. Sekarang keluhan mereka adalah memang hibah mereka yang relatif kecil untuk sebuah lembaga. Maka itu, hal ini perlu didorong juga,” tutupnya. (Anp)

Kalbar

| Sabtu, 9 Juli 2022

Lokal

Target Penerimaan Pajak Kalbar Naik

Berita Lokal, PIFA – Target penerimaan pajak di Kalimantan Barat tahun ini berubah. Semula sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2022 target penerimaan Kanwil DJP Kalbar sebesar Rp7,59 Triliun, kini menjadi Rp8,85 triliun. “Mulai 8 Juli, sesuai dengan terbitnya Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-366/PJ/2022,” ungkap Kepala Kanwil DJP Kalbar, Kurniawan Nizar, dalam keterangan tertulis, kemarin. Nizar menjelaskan, perubahan target penerimaan ini sejalan dengan penyesuaisan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2022 dan sesuai Peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022. Perubahan target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar tersebut, nantinya akan diberikan ke tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di lingkungan Kanwil DJP Kalbar. “Agar dilakukan penyesuaian target yang diamanahkan,” jelasnya. Perubahan rencana penerimaan KPP Pratama Kanwil DJP Kalbar tercatat, pertama pada unit kerja KPP Pratama Pontianak Barat dengan target penerimaan mencapai Rp1.200,88 miliar. Kedua pada unit kerja KPP Pratama Singkawang dengan target penerimaan mencapai Rp1.055,89 milar. Ketiga pada unit kerja KPP Pratama Ketapang dengan target penerimaan mencapai Rp1.200,02 miliar. Selanjutnya keempat pada unit kerja KPP Pratama Kubu Raya dengan target penerimaan mencapai Rp1.003,25 miliar. Kelima pada unit kerja KPP Pratama Sanggau dengan target penerimaan mencapai Rp1.236,34 miliar. Keenam pada unit kerja KPP Pratama Sitang dengan target penerimaan mencapai Rp1.002,53 miliar. Ketujuh pada unit kerja KPP Pratama Pontianak Timur dengan target penerimaan mencapai Rp2.159,82 miliar. Nizar menerangkan, terkait perubahan target penerimaan tersebut, kinerja penerimaan Kanwil DJP Kalbar sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 tercapai Rp6,01 triliun atau sebesar 67.91 persen dari total target penerimaan sebesar Rp8,85 triliun dengan pertumbuhan sebesar 63,09 persen dari tahun sebelumnya dengan periode sama. (ap)

Jakarta

| Minggu, 22 Januari 2023

Kalbar

| Sabtu, 9 Juli 2022

Kalbar

| Jumat, 29 Juli 2022