Berita Nasional, Jakarta – PIFA, Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam penugasan baru. Tercatat dalam jabatan ke-6 ini, Menko Luhut ditunjuk sebagai Ketua Komite proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Perpres itu sendiri diteken Presiden Jokowi pada Rabu (6/10) dan penunjukkan Luhut sebagai Ketua Komite dinyatakan dalam pasal 3A.

"Jadi dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite," tulis pasal 3A Perpres tersebut, dikutip dari Viva, Sabtu (9/10/2021).

Masih di Pasal 3A, dalam ayat 2 disebutkan bahwa Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertugas untuk menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan apabila ada masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Komite juga memiliki tugas menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung)

Pada pasal 15 turut menekankan perubahan ketua Komite yang sebelumnya dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga menjadi Menkomarves Luhut. Selanjutnya Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung," tulis Perpres tersebut.
Disebutkan pula mengenai rencana penyertaan modal negara, pemberian penjaminan pemerintah.

Luhut diketahui menggantikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang dalam Perpres sebelumnya menjadi koordinator pada proyek tersebut.

Sementara Pasal 16 berbunyi, “Konsorsium badan usaha milik negara dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pimpinan Komite”.