Ratusan tenaga kontrak Kalbar melakukan audensi ke Kantor Gubernur menuntut Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK 2024. (Dok. PIFA/Lydia Salsabila)

Lokal

Ratusan Tenaga Kontrak Kalbar Audensi ke Kantor Gubernur, Tuntut Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK 2024

Pontianak | Senin, 10 Maret 2025

PIFA.CO.ID, LOKAL - Persatuan Tenaga Kontrak Kalimantan Barat (Kalbar) datangi Kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi dan permohonan audiensi terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK Tahun 2024 pada Senin (10/3/25).

Pantauan dilokasi sejak pukul 10.00 wib ratusan tenaga kontrak telah memadati Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Mereka kompak menggunakan setelan kemeja putih dan celana hitam.

Fitriadi, salah satu perwakilan tenaga kontrak yang hadir menjelaskan tujuan utama dari audensi ini. Fitriadi mengatakan keputusan DPR RI dan pemerintah melalui MenPanRB, terkait penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan CP3K sangat merugikan dan memberatkan mereka.

“Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kami merasa keputusan ini merugikan dan memberatkan kami. Berdasarkan hasil RDP antara DPR RI dan pemerintah melalui MenPanRB, diterbitkan surat terkait penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan CP3K. CPNS yang seharusnya diangkat pada bulan Oktober 2024, kini diundur ke Oktober 2025, dan CP3K diundur lagi ke Maret 2026.”

Lebih lanjut, Fitriadi menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga kontrak yang mengikuti seleksi ini sudah melewati berbagai tahapan tes sejak tahun 2024 dan merasa keputusan penundaan ini terlalu memberatkan, terutama bagi mereka yang sudah berusia mendekati masa pensiun.

“Banyak di antara kami yang lulus tes namun sudah memasuki usia pensiun. Seandainya pengangkatan ini dilaksanakan pada Maret 2026, banyak yang sudah pensiun dan belum menerima SK pengangkatan, bahkan langsung mendapatkan SK pensiun. Ini yang menjadi perhatian kami,” tambah Fitriadi.

Dalam aksi ini, para tenaga kontrak meminta agar pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mendesak DPR RI dan MenPanRB untuk mengkaji ulang keputusan tersebut dan mengembalikan jadwal pengangkatan ke bulan Maret-April 2025.

Sebagai informasi, sebanyak 1.226 tenaga kontrak yang telah mengikuti seleksi PPPK Alokasi Kebutuhan Tahun 2024 dinyatakan lulus dan telah melaksanakan proses pemberkasan. Terdiri dari 191 orang guru, 10 orang tenaga kesehatan, dan 1.025 orang tenaga teknis, mereka kini berharap pengangkatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang lebih cepat.

Sambas

| Kamis, 22 Mei 2025

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah Minta Pemda Awasi Pengendalian LPG 3 Kg

Berita Nasional, PIFA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pemerintah daerah ikut andil dalam mengawasi penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg agar tetap sasaran. Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022. SE ini ditujukan kepada 29 gubernur yang daerahnya telah terkonversi minyak tanah ke LPG yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. “Kami mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan LPG 3 kg sebagaimana dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Tutuka dalam SE. Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. "Adapun, kelompok rumah tangga yang dimaksud yakni konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Sementara untuk usaha mikro yakni konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas," demikian disampaikan dalam rilis di laman Setkab RI. Kemudian pengguna lain LPG 3, sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran adalah nelayan sasaran dan petani sasaran. Dijelaskan dalam SE terseebut, nelayan Sasaran adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power. Adapun Petani Sasaran adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektare, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektare dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 Horse Power. Dalam SE itu, Dirjen Migas menegaskan bahwa pemerintah melarang konsumen LPG, antara lain restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (di luar ketentuan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las, menggunakan LPG 3 kg yang merupakan LPG bersubsidi. (yd)

Jakarta

| Senin, 25 April 2022

Lokal

Warga Sungai Nipah Antusias, Sutarmidji Siap Benahi Jalan Rusak di Mempawah!

PIFA, Lokal - Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, mengadakan silaturahmi dengan ratusan masyarakat Desa Sungai Nipah, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Minggu (27/10) malam. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi warga untuk berdialog langsung dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya terkait kondisi jalan di desa tersebut yang masih rusak dan memerlukan perhatian serius.Warga Sungai Nipah berharap, jika Sutarmidji kembali menjabat sebagai gubernur, dirinya dapat membantu memperbaiki akses jalan yang rusak di desa mereka. Menanggapi hal tersebut, Sutarmidji menyatakan kesiapannya untuk membantu melalui intervensi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat."Untuk jalan depan itu bukan hal sulit, cuma harus diset ulang karena pengerjaan sebelumnya tidak sesuai spesifikasi yang tepat. Pilihannya hanya dua, bongkar habis atau dicor ulang dengan ketebalan minimal 12 sentimeter. Kalau di bawah itu, pasti cepat rusak lagi," jelasnya.Sutarmidji, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023, menambahkan bahwa jalan lingkungan seperti di Desa Sungai Nipah bisa dikerjakan melalui program Karya Bakti TNI. Menurutnya, metode tersebut adalah solusi terbaik karena dapat dikerjakan dengan standar beton yang kuat dan kokoh. "Yang bagus itu lewat bakti TNI. Bongkar, lalu dibeton kembali dengan perbandingan cor semen yang pas, satu sak semen tiga pasir atau lima pasir dua batu. Setelah itu bisa diaspal agar lebih tahan lama," paparnya.Selain permasalahan infrastruktur, Sutarmidji juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan, terutama kepesertaan BPJS kesehatan bagi warga tidak mampu. Menurutnya, kepesertaan BPJS yang dibiayai pemerintah harus lebih terjamin dan dikelola dengan lebih baik, terutama melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menekankan perlunya pembenahan data penerima PBI dengan memanfaatkan aplikasi khusus yang mampu mencatat data warga secara lengkap.“Data PBI harus diperbaiki. Selama warga tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka berhak tetap memegang kartu BPJS (PBI) yang dibiayai pemerintah,” tutup Sutarmidji.Silaturahmi ini menjadi momentum bagi Sutarmidji untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan infrastruktur dan layanan kesehatan yang lebih baik. Masyarakat Sungai Nipah menyambut positif komitmen Sutarmidji dan berharap janji-janji tersebut bisa direalisasikan jika dirinya kembali memimpin Kalimantan Barat.

Kalbar

| Selasa, 29 Oktober 2024

Politik

PDIP Yakin Elektabilitas Ganjar Pranowo akan Bergerak Naik Menuju Pilpres 2024

PIFA, Politik - Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengalami kenaikan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai politik (parpol) koalisi pendukung Ganjar Pranowo memperhatikan dinamika hasil survei yang menjadi salah satu perhatian penting dalam kontestasi lima tahunan Pilpres. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa ke depan parpol akan meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar. PDIP telah menyiapkan Juru Kampanye Ganjar, termasuk Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang juga terlibat dalam kampanye pemenangan Ganjar. Meskipun hasil survei tidak selalu menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas, parpol pendukungnya tidak alergi dengan hasil survei dan memanfaatkannya sebagai alat untuk mengevaluasi strategi politik. Andrea menyebut Ganjar Pranowo memiliki modal yang baik, yaitu kesukaan masyarakat terhadapnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat presiden lainnya. Namun, tingkat kedikenalan Ganjar masih perlu ditingkatkan agar elektabilitasnya bisa mencapai maksimal. "Memang tingkat kedikenalan GP (Ganjar Pranowo) belum maksimal, sedangkan tingkat kesukaan kepada GP relatif lebih baik dari bacapres lain. Sehingga kalau kedikenalan GP ini maksimal, saya yakin elektabilitas GP akan naik, dan tendensi kita lihat sedang bergerak naik," ungkap Andreas, mengutip SindoNews, Selasa (25/7/2023). Dengan sisa waktu sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar dan partai pendukungnya berencana untuk meningkatkan intensitas pertemuan dengan masyarakat dalam upaya untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo lebih luas dan meningkatkan tingkat kesukaan masyarakat terhadapnya.

Jakarta

| Senin, 25 April 2022

Kalbar

| Selasa, 29 Oktober 2024

Indonesia

| Rabu, 26 Juli 2023