Relawan Midji-Didi: Politisasi Jembatan Sungai Sambas Besar oleh Lasarus Demi Pilkada?
Kalbar | Minggu, 10 November 2024
PIFA, Lokal - Koordinator Midji-Didi Milenial Center (MCC), Irfan Hanafi, menanggapi pernyataan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang meminta agar pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB) tidak dipolitisasi dalam rangka Pilkada 2024. Menurut Irfan, apa yang dikatakan Lasarus justru seperti menyindir dirinya sendiri.
"Pak Lasarus harusnya ngaca dulu sebelum ngomong," kata Irfan, Jumat (8/11).
Ia mengungkapkan bahwa Lasarus dalam kunjungan kerja meninjau pembangunan JSSB membawa serta calon-calon kepala daerah seperti calon Bupati Sambas Satono dan calon Gubernur Kalbar Ria Norsan, keduanya didukung oleh PDI Perjuangan.
“Padahal, mereka tidak ada hubungannya dengan pembangunan jembatan tersebut,” tegasnya.
Irfan mempertanyakan tujuan Lasarus mengajak calon kepala daerah ke lokasi JSSB. Apakah kunjungan itu dalam rangka tugas negara atau justru agenda kampanye terselubung?
"Lucu juga, calon bupati dan gubernur diajak meninjau jembatan, tapi Penjabat Bupati Sambas justru tidak tampak. Jadi siapa yang mempolitisasi sebenarnya?" katanya.
Ia menegaskan bahwa membawa calon kepala daerah ke lokasi proyek dapat dianggap bagian dari politisasi. Irfan pun mempertanyakan apakah dengan langkah tersebut masyarakat akan lebih simpati kepada calon-calon tersebut.
"Masyarakat sekarang sudah cerdas," tambahnya.
Irfan juga menjelaskan peran Sutarmidji dalam mewujudkan pembangunan JSSB. Ia menyebut bahwa janji pembangunan jembatan ini telah disampaikan Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019, usulan yang diinisiasi oleh Sutarmidji sebagai dewan pengarah Tim Kampanye Daerah.
“Pak Sutarmidji mengusulkan pembangunan JSSB untuk direalisasikan ketika Pak Jokowi terpilih lagi,” terangnya.
Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa peran Sutarmidji selaku gubernur sangat krusial karena semua program pusat memerlukan usulan dari daerah.
“Bukan soal anggaran dari mana, tapi kalau tidak diusulkan gubernur, program itu mustahil terlaksana,” ujarnya, menambahkan bahwa fungsi DPR RI hanya sebagai pengawas dan penganggar.
Irfan juga mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Sambas, khususnya mantan Bupati Atbah, yang membebaskan lahan untuk proyek tersebut.
"Tanpa peran gubernur dan bupati Sambas, jembatan ini tak akan terwujud," tutupnya, menyoroti kehadiran calon-calon kepala daerah yang menurutnya tidak relevan dengan proyek.
