PIFA, Lokal - Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melahirkan seorang bayi setelah diduga menjadi korban rudapaksa berulang kali. Terduga pelaku disebut merupakan tetangga korban yang telah lanjut usia, sekitar 70 tahun.

Kuasa hukum korban, Jakaria Irawan, memastikan pihaknya telah melaporkan kasus tersebut secara resmi ke Polsek Sandai. Ia mendesak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan itu secara serius dan profesional.

“Laporan sudah kami masukkan. Kami meminta polisi segera bertindak dan menangkap terduga pelaku,” kata Jakaria kepada wartawan, Jumat (13/12/2025).

Menurut Jakaria, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi lebih dari satu kali. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi rumah korban yang tidak memiliki fasilitas toilet, sehingga korban kerap menumpang ke rumah terduga pelaku.

“Kami sangat prihatin dan mengutuk keras kejahatan ini. Korban masih anak-anak dan kini telah melahirkan,” ujarnya.

Sebagai kuasa hukum, Jakaria menyatakan siap menghadirkan seluruh bukti pendukung agar perkara tersebut segera naik ke tahap penyidikan. Ia juga meminta kepolisian segera melakukan pemanggilan dan penahanan terhadap terduga pelaku untuk mencegah potensi intervensi maupun penghilangan barang bukti.

“Langkah cepat diperlukan agar proses hukum berjalan objektif dan tidak ada upaya menghambat penegakan hukum,” tegasnya.

Jakaria menegaskan, perbuatan terduga pelaku jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan harus diproses dengan ancaman hukuman maksimal demi keadilan bagi korban.

Pendampingan hukum terhadap korban juga dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kapuas Raya Indonesia Ketapang (LBH-KRIK). Ketua LBH-KRIK, Iga Pebrian Pratama, menyebut kelahiran bayi dari korban menjadi bukti kuat terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut.

“Ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan keji. Aparat penegak hukum harus memprosesnya sesuai Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Iga.

Ia menjelaskan, ancaman pidana bagi pelaku berkisar antara 5 hingga 15 tahun penjara, dengan pemberatan hukuman apabila pelaku memiliki kedekatan atau relasi kuasa terhadap korban.

“Bukti sudah cukup kuat, mulai dari keterangan saksi, bukti medis, hingga fakta kelahiran. Kami mendesak segera penetapan tersangka,” ujarnya.

Selain penindakan hukum, Iga juga meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui instansi terkait memberikan perlindungan serta pendampingan menyeluruh bagi korban dan bayinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.