Sebelumnya, HA sempat dikabarkan tidak menghadiri panggilan Polres Singkawang terkait kasusnya. Berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit di Pontianak, HA dinyatakan harus beristirahat hingga 27 September 2024 karena masalah kesehatan. Namun, kehadirannya dalam pelantikan ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Saat didekati wartawan, HA memilih untuk tidak memberikan komentar dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukumnya yang turut hadir dalam pelantikan.

Rifky Pradana Suahputra, salah satu kuasa hukum HA, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan Gelar Perkara Khusus (GPK) di Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Langkah ini diambil karena mereka merasa ada pelanggaran dalam proses penyidikan terhadap kliennya.

"Kami menduga ada pelanggaran struktural di dalam proses penyidikan terhadap klien kami yang mana setidaknya proses ini melanggar STR Kapolri tentang netrariltas polri," ujar Rifky seperti dikutip dari Suarakalbar.id jejaring PIFA, Rabu.

Akbar Hidayatullah, kuasa hukum lainnya, menambahkan bahwa penetapan status tersangka terhadap HA dilakukan tanpa cukup bukti dan terkesan prematur.

"Kami menduga ada rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang tidak proper, yang tidak presisi," tegasnya.

Pihak HA juga menunggu keputusan dari Kabareskrim untuk memastikan bahwa semua prosedur penanganan kasus sesuai aturan hukum.

"Jadi kami belum mengetahui apa putusan dari Kabareskrim. Nanti apapun yang dilaksanakan oleh Polres Singkawang itu harus sesuai petunjuk dan arahan dari Kabareskrim," tambah Akbar.

Mengenai kondisi kesehatan HA, Akbar menjelaskan bahwa kliennya memang mengalami gangguan jantung, dengan salah satu bagian jantungnya mengalami pembengkakan dan kebocoran. Meski demikian, tim kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan alasan kesehatan untuk menunda pemeriksaan oleh polisi, tetapi lebih fokus pada pengajuan GPK ke Mabes Polri.