Kasus Kampanye di Sekolah: Bawaslu Kalbar Sebut Tidak Ada Pelanggaran Pidana

PIFA, LOKAL - Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Lismaryani, istri mantan Gubernur Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik setelah beredar rekaman video di media sosial.Lismaryani diduga melakukan kampanye di lingkungan SMA Negeri 1 Sungai Raya, mengajak pemilih untuk mendukung pasangan calon gubernur nomor urut 01, Sutarmidji-Didi Haryono, yang memicu polemik dan laporan dari pendukung pasangan nomor urut 02, Ria Norsan-Krisantus Kurniawan (NKRI), kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar. Kasus ini mencuat setelah relawan NKRI menuding Kepala Dinas Pendidikan Kalbar memfasilitasi kampanye tersebut di dalam lingkungan sekolah, yang seharusnya netral dari kegiatan politik. Dugaan pelanggaran tidak hanya terjadi di SMA Negeri 1 Sungai Raya, tetapi juga di SMA Negeri 1 Mempawah. Uray Juliansyah, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kalbar, mengonfirmasi bahwa pihaknya segera merespons laporan tersebut. "Dari informasi yang kami dapatkan, dugaan pelanggaran ini tidak hanya terjadi di SMA Negeri 1 Sungai Raya, tetapi juga di SMA Negeri 1 Mempawah," ujarnya pada Jumat (18/10/2024). Setelah temuan awal, Bawaslu mengadakan rapat pleno untuk menilai apakah laporan ini memenuhi syarat formil dan materil untuk diproses lebih lanjut. Setelah melalui proses verifikasi, kasus ini resmi didaftarkan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Tahapan pembahasan di Gakkumdu dimulai untuk memastikan semua proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku," tambah Uray. Proses ini melibatkan klarifikasi terhadap terlapor, pemeriksaan saksi, serta konsultasi dengan ahli teknologi informasi dan bahasa untuk memverifikasi bukti yang ada. Bawaslu juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi kejadian guna memperkuat bukti-bukti yang diajukan. "Kami memastikan setiap langkah dilakukan dengan cermat untuk memastikan bukti-bukti valid dan tidak ada yang terlewat," jelas Uray. Namun, dalam rapat pleno Gakkumdu yang digelar pada 18 Oktober 2024, kasus ini dihentikan. Meski unsur subjek dan perbuatan telah terpenuhi, beberapa unsur lain yang disyaratkan untuk menindak pelanggaran pidana pemilu tidak terpenuhi. "Meski ada bukti, jika unsur pidana tidak terpenuhi secara menyeluruh, maka kasus tidak bisa dilanjutkan," tegas Uray. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu tetap mengacu pada Undang-Undang Pilkada, termasuk Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 187 Ayat 3 Jo Pasal 69 huruf H dan I.

Pontianak

| Sabtu, 19 Oktober 2024

Dua Bocah Tewas Tenggelam di Parit Rengas Kapuas Sungai Kakap, Belum Diketahui Penyebabnya

Berita Kubu Raya, PIFA - Dua anak kecil tewas tenggelam di parit rengas Kapuas, Desa Rengas Kapuas RT/1RW 13 Kecamatan Sungai Kakap. Jumat (12/11/2021) Menurut keterangan ketua RT/1RW 13 Syareh, kedua anak tenggelam tersebut masih berhubungan saudara sepupu. “Tenggelam di Sungai tak jauh dari SUPM Jalan Pembangunan Desa Rengas Dalam, diperkirakan pukul 12 lewat tenggelam ” ujarnya. Menurutnya, kedua anak tersebut ditemukan warga Pukul 14:30. Syareh mengungkapkan kedua anak tenggelam tersebut masih saudara sepupuan. Korban diketahui bernama Imarah Amira Syafirah Sofa (11), dan satunya lagi bernama Zihan, kedua korbanya masih berhubungan saudara sepupu “Belum diketahui dengan jelas apakah tadi mandi di sungai atau bagaimana, karena tadi kejadiannya ketika waktu shalat Jumat,” ujarnya. Sampai saat ini kedua korban telah ditemukan dan dibawa ke rumah masing-masing keluarga.

Kubu Raya

| Jumat, 12 November 2021

Sutarmidji Dorong Penguatan Pendidikan Non Formal di Kalbar

PIFA, Lokal - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023, Sutarmidji, menunjukkan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, baik formal maupun non formal. Salah satu bentuk konkret dukungannya adalah dengan mendorong kemajuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Kalbar. Kebijakan pro-pendidikan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum DPW Forum Komunikasi PKBM Kalbar, Mahathir Muhammad. Mahathir menjelaskan, selama kepemimpinan Sutarmidji, Pemprov Kalbar mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan. Selain itu, Pemprov juga mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan untuk mendukung program pendidikan kesetaraan melalui dana CSR. "Kebijakan beliau luar biasa, beliau sudah merancang Pergub, membuat surat edaran (SE) ke perusahaan-perusahaan terkait dukungan kepada pendidikan non formal. Beliau memang sangat peduli," ujar Mahathir. Jika terpilih kembali sebagai gubernur di periode kedua, Sutarmidji berjanji akan mendorong pembangunan sekretariat FK-PKBM di 14 kabupaten/kota se-Kalbar dan meningkatkan sinergi antara pendidikan kesetaraan dan pendidikan vokasi.Dengan ini, lulusan paket A, B, dan C akan dilengkapi dengan keterampilan kejuruan yang sesuai dengan minat masing-masing, bahkan akan mendapat sertifikasi keahlian. "Anak-anak yang sudah menyelesaikan paket bisa melanjutkan ke pendidikan vokasi untuk mendapatkan keahlian. Kami berharap ada pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) yang bisa mewadahi hal ini," tambah Mahathir. Di Kalbar, terdapat 182 lembaga pendidikan non formal yang tergabung dalam PKBM, dengan total 30 ribuan pelajar. Targetnya, jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 ribu pelajar di masa mendatang. "Kami bertanggung jawab untuk mendukung mereka yang belum bersekolah di seluruh kabupaten/kota di Kalbar," jelas Mahathir. Sutarmidji sendiri mengakui bahwa pendidikan non formal seperti PKBM perlu penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal fasilitas. Meskipun demikian, output yang diharapkan dari PKBM sama seperti pendidikan formal. "Fasilitas mereka tidak seperti sekolah formal, tapi mereka dituntut menghasilkan output yang setara," katanya. Midji menekankan pentingnya menambah keterampilan bagi para siswa pendidikan kesetaraan. Dengan memanfaatkan fasilitas sekolah formal yang ada, seperti bengkel otomotif di SMK, siswa bisa mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. "Mereka tidak hanya mendapatkan ijazah paket A, B, atau C, tetapi juga keterampilan yang bisa membuat mereka mandiri atau memasuki dunia kerja," ungkapnya. Menurut Midji, pelatihan keterampilan dapat dilakukan dalam waktu singkat, misalnya tiga bulan untuk bidang boga atau otomotif. Setelah itu, peserta bisa mendapatkan sertifikasi keahlian. "Dengan pelatihan beberapa bulan saja, mereka sudah bisa memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan," tambahnya. Data menunjukkan, sekitar 100 ribu warga Kalbar saat ini tidak melanjutkan pendidikan. PKBM diharapkan dapat mengatasi masalah ini, meskipun tantangan masih ada, termasuk fasilitas dan kesejahteraan tutor. Sutarmidji berkomitmen untuk mencari solusi, termasuk mendukung aspirasi FK-PKBM yang ingin memiliki sekretariat di setiap kabupaten/kota. Jika terpilih kembali, Sutarmidji akan bekerjasama dengan DPRD Kalbar untuk mewujudkan pembangunan sekretariat tersebut. "Sekretariat PKBM itu tidak mahal, hanya sekitar Rp200 juta. Saya akan bicarakan ini dengan para anggota dewan di setiap daerah pemilihan," tutupnya. (Bel)

Kronologi Laporan Sponsor Judi

Pontianak

| Sabtu, 19 Oktober 2024

Kubu Raya

| Jumat, 12 November 2021

Pontianak

| Sabtu, 5 Oktober 2024