PIFA, Politik - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memberikan respons santai terhadap pernyataan DPP PDIP yang menambahkan tokoh-tokoh dalam bursa calon wakil presiden PDIP untuk Pemilu 2024 dari lima orang menjadi tujuh orang, termasuk mencantumkan nama Gibran.

“Ya gak gimana-gimana,” kata Gibran, Jumat (25/8/2023), seperti dikutip dari Solo Raya.

Ketika ditanya apakah DPP PDIP telah memberikan pemberitahuan mengenai perkembangan bursa Cawapres terbaru, Gibran menjelaskan bahwa ia akan bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam rangka Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024 di GOR Jatidiri Semarang pada Jumat.  

“Saya tidak mengajukan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengumumkan bahwa saat ini terdapat tujuh nama calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, yaito Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Andika Perkasa, dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Puan menjelaskan kemungkinan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pemilu 2024, apabila Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Puan menyatakan bahwa PDIP sedang mengamati uji materi yang sedang berlangsung di MK mengenai batas usia minimal untuk capres-cawapres, yang awalnya 40 tahun tetapi digugat menjadi 35 tahun.

Apabila gugatan tersebut diterima oleh MK, maka PDIP mungkin akan mencalonkan Gibran, anak sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo di 2024.

“Kita mencermati hal tersebut, kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” tutur Puan.

Puan menjelaskan bahwa saat ini lima nama calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo masih menjadi pilihan utama, yaitu Sandiaga Uno, Erick Thohir, Abdul Muhaimin Iskandar, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, Ketua DPR menegaskan bahwa masih ada pertimbangan atas nama-nama lainnya. Menurutnya, waktu dua bulan sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memungkinkan untuk mempertimbangkan rekam jejak para kandidat. (yd)