Ribuan Orang Arab Saudi Operasi Koreksi Jenis Kelamin Akibat Disforia Gender

Admin | Senin, 5 Juli 2021

Lebih dari 2.000 orang di Arab Saudi menjalani operasi koreksi jenis kelamin selama 36 tahun terakhir. Operasi tersebut dilakukan karena kasus disforia gender. Data tersebut dilaporkan oleh Konsultan Bedah Anak di Arab Saudi, Dr Yasser Jamal.

Disforia gender merupakan kasus ketidakjelasan jenis kelamin seseorang atau penampilan mereka tidak sesuai dengan karakteristik fisiologis, psikologis dan genetik mereka.

Penderita disforia gender memiliki perasaan tidak nyaman karena ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dan identitas gendernya. Perasaan tidak nyaman atau ketidakpuasan itu seringkali menyebabkan depresi, kecemasan dan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari penderitanya.

Arab Saudi melarang operasi ganti kelamin untuk pemilik identitas gender yang jelas. Operasi hanya akan diizinkan jika itu bagian dari pengobatan untuk disforia gender pada orang transgender. Tindakan tersebut disarankan langsung oleh Komisi Medis Pemerintah Arab Saudi.

Seorang Konsultan Hukum di Arab Saudi, Rakan Al Ghofaili menjelaskan, prosedur pembedahan untuk mengubah penampilan fisik dan fungsi karakteristik seksual seorang transgender agar menyerupai jenis kelamin yang diidentifikasi juga dapat diizinkan.

“Kementerian Kesehatan mewajibkan rumah sakit untuk tidak mengambil keputusan terkait operasi ganti kelamin kecuali mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Persetujuan ini sangat terbatas pada operasi koreksi jenis kelamin, bukan perubahan jenis kelamin, karena operasi perubahan jenis kelamin ilegal di kerajaan,” kata Al Ghofaili, dikutip Gulf News, Senin (5/7/2021).

Indonesia

| Selasa, 7 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Seleksi PPPK Kemenag 2021 Dibuka Hari Ini, Download Syarat Lengkap dan Formasinya Di Sini

Hari ini Kementerian Agama membuka pendaftaran seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2021, Rabu (7/7/2021). Pendaftaran calon PPPK Kemenag 2021 ini akan berlangsung dua pekan ke depan atau berakhir 21 Juli 2021. Kriteria pelamar diantaranya adalah tenaga guru dan dosen eks tenaga honorer kategori II yang terdaftar pada basis data peserta yang telah melalui seleksi administrasi dan memenuhi syarat administrasi SSCN-P3K BKN 2019. Seleksi tersebut dilakukan Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan MenPANRB No. 993/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama 2021. “Memberikan kesempatan kepada tenaga guru dan dosen eks tenaga honorer kategori II yang terdaftar pada basis data peserta yang telah dilakukan seleksi administrasi dan memenuhi syarat administrasi melalui SSCN-P3K BKN tahun 2019 untuk mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama 2021,” dikutip dari pengumuman Kemenag, Rabu (7/7/2021). Dalam lampiran pengumuman Kemenag, disampaikan juga bahwa Kementerian Agama membuka 39 jabatan dengan total kebutuhan atau jumlah alokasi formasi mencapai 9.458 orang pada seleksi calon PPPK Kemenag 2021. Jabatan dengan kebutuhan atau alokasi formasi terbanyak adalah ahli pratama-guru kelas dengan 3.020 orang. Adapun salah satu persyaratan yang dicantumkan untuk seleksi ini adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi detail mengenai cara pendaftaran, syarat, dan jadwal seleksi calon PPPK Kemenag 2021 dapat dilihat melalui laman resmi Kemenang (download di sini).

Admin

| Rabu, 7 Juli 2021

Lokal

Jadi Gerbang Utama Masuk Ke Kalbar, Kubu Raya Terus Upayakan Dongkrak Ekonomi dan IPM

Berita Kubu Raya, PIFA - Kubu Raya merupakan kabupaten ke-14, atau yang termuda di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), yang dimekarkan dari Kabupaten Mempawah (dulu Kabupaten Pontianak). Kendati baru dilahirkan pada tahun 2007, Kubu Raya dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyampaikan, akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan, mengingat Kubu Raya adalah gerbang utama untuk masuk ke Kalbar. “Mudah-mudahan Kubu Raya terus berlari kencang untuk Kalbar. Apalagi, Kubu Raya letaknya sangat strategis sebagai pintu gerbang Kalbar dengan berbagai potensi alamnya,” kata Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai memperingati HUT ke-65 Pemerintah Provinsi Kalbar, Jumat (28/01/2022). Salah satu komoditi unggulan Kubu Raya disebutkan Muda adalah di sektor pertanian dan perkebunan hortikultura yang tersebar hampir di sembilan kecamatan. Termasuk potensi perikanan, industri kreatif dan UMKM. Kubu Raya telah dikenal memiliki ribuan industri kreatif dan UMKM berbagai bidang. “Kalau ini terus meningkat maka akan melompatkan pertumbuhan ekonomi Kubu Raya yang juga agregat terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar,” jelasnya. Menurut Muda, pertumbuhan SDM juga menjadi perhatian serius pihaknya. Maka penguatan sektor pendidikan dan kesehatan terus digencarkan dengan berbagai cara kepong bakol. “Itu semua tentu juga mempengaruhi IPM Provinsi Kalbar,” ucapnya. Muda menilai, berbagai inovasi akan terus dilakukan Pemkab Kubu Raya dalam memajukan pertumbuhan di semua sektor. Sebab, inovasi yang diciptakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan IPM Kalbar. (ja)

Kubu Raya

| Minggu, 30 Januari 2022

Politik

Pernyataan Kontroversial Menteri Israel Undang Perdebatan tentang Apartheid Kembali Muncul di Tepi Barat

PIFA, Politik -Diwawancarai oleh TV Israel dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan keras, Itamar Ben-Gvir, membuat pernyataan kontroversial yang mengguncang dunia. Dalam wawancara tersebut, ia dengan tegas mengklaim perbedaan hak antara orang Yahudi dan orang Arab di Tepi Barat, yang olehnya disebut sebagai Yudea dan Samaria sesuai dengan nama dalam Alkitab. Pernyataan ini telah memicu perdebatan panas tentang isu Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar negeri. “Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab,” sebut Ben-Gvir. Bella Hadid, supermodel Amerika yang memiliki akar Palestina, merespons tajam pernyataan Ben-Gvir melalui akun Instagramnya yang memiliki hampir 60 juta pengikut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya menguatkan pandangan bahwa Israel adalah rezim apartheid yang memberlakukan supremasi Yahudi. Namun, di tengah kontroversi ini, banyak pendukung Israel yang menentang label apartheid, dengan alasan bahwa istilah ini seharusnya hanya merujuk kepada Afrika Selatan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas membantah tuduhan apartheid dalam wawancara dengan media Amerika. Menurutnya, ancaman nyata di kawasan tersebut adalah upaya untuk menghancurkan etnis Yahudi. Namun, para ahli berpendapat bahwa Israel, meskipun secara resmi belum mencaplok Tepi Barat, telah menguasainya selama lebih dari 50 tahun. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan antara penduduk Israel dan Palestina di wilayah tersebut. Sejumlah peneliti dan pengamat, seperti Samuel Hyde, yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan, berpendapat bahwa Israel tidak dapat dianggap sebagai negara apartheid yang sah karena belum mencaplok wilayah Tepi Barat. N amun, banyak warga Palestina yang berpendapat sebaliknya. Mereka menunjukkan bahwa pemukim Israel di Tepi Barat diatur oleh hukum sipil Israel, memberikan mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel. Perdebatan ini semakin memanas dengan tuduhan bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Organisasi pro-Israel berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk menghapuskan negara Yahudi dan menggantikannya dengan penghapusan orang Yahudi. Sementara itu, sisa dunia terus memantau perkembangan situasi ini dengan keprihatinan, sambil berharap agar perjanjian perdamaian yang dijanjikan dalam Perjanjian Oslo hampir 30 tahun lalu dapat segera terwujud, mengakhiri ketidaksetaraan dalam perlakuan di wilayah tersebut. (hs)

Admin

| Rabu, 7 Juli 2021

Kubu Raya

| Minggu, 30 Januari 2022

Israel

| Jumat, 8 September 2023