PIFA.CO.ID, POLITIK - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet adalah kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap usulan dari Pengamat politik Rocky Gerung yang menginginkan perombakan dalam jajaran kabinet.

"Dalam konteks ini, kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk merespons secara langsung isu-isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. "Kita harus menghormati batas-batas kewenangan yang ada," tambahnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga enggan memberikan tanggapan terkait isu perombakan kabinet tersebut.

"Enggak paham," ucap Airlangga singkat.

Pada kesempatan sebelumnya, Rocky Gerung menyoroti momentum reformasi 1998 sebagai momen penting untuk memperbaiki transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia. Dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertema tersebut, Rocky mengemukakan bahwa pemilihan diksi "reformasi" ketimbang "revolusi" merupakan kelemahan epistemik dalam sejarah tahun 1998.

Rocky juga mengungkapkan dukungannya terhadap gagasan ekonomi sosialis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi pribadi mereka beberapa tahun lalu. Menurutnya, perombakan kabinet bisa menjadi peluang bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visi ekonomi sosialis tersebut.

"Maka tugas presiden adalah untuk mengganti mereka yang tidak mendukung gagasan sosialisme, dan inilah yang disebut sebagai perubahan paradigma baru," jelas Rocky.

Perombakan kabinet menjadi topik hangat dalam diskusi publik mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ekonomi dan politik saat ini.