Foto: Dok. PSSI

Sandy Walsh Ungkap Kesedihan dan Kekecewaannya karena Gagal Perkuat Timnas di Kualifikasi Piala Asia 2023

Indonesia | Senin, 6 Juni 2022

Berita Sports, PIFA - Sandy Walsh merasa sedih dan mengungkapkan kekecewaannya karena gagal melewati tenggat waktu proses naturalisasi untuk menjadi pemain resmi Timnas Indonesia. Kesedihannya itu diungkapkannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pada Sabtu (4/6/2022).

Sandy pun dipastikan tak bisa ikut memperkuat Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023.

"Saya datang ke sini dengan tujuan melengkapi dokumen untuk menerima paspor Indonesia saya dengan harapan besar prosesnya akan selesai tepat waktu bagi saya untuk bergabung dengan PSSI di Kuwait untuk bersaing di Kualifikasi Piala Asia dalam beberapa hari mendatang," ujarnya, dikutip dari caption unggahan Instagram Sandy Walsh.

"Kami tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak keberuntungan dan waktu yang tepat!" lanjutnya.

Dia juga merasa kecewa, karena sudah menghabiskan banyak waktu dengan tim pelatih.

"Sayangnya, kami tidak dapat melewati tenggat waktu. Saya kecewa karena setelah menghabiskan waktu bersama tim dan pelatih," tambah Sandy.
Menurutnya, mereka bisa membangun sesuatu yang sangat istimewa.

"Waktu saya akan tiba dan dengan bantuan beberapa orang yang benar-benar hebat, saya tahu itu akan segera terjadi," lanjutnya lagi.

Meskipun gagal membela Timnas Indonesia, Sandy Walsh tetap akan mendukung perjuangan Marc Klok dkk untuk lolos ke Piala Asia tahun 2023 mendatang.

"Untuk saat ini, saya akan mendukung tim saya dan negara saya saat mereka pergi dan bersaing untuk mendapatkan tempat di Piala Asia! Terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda, saya akan melihat Anda di jersey timnas sesegera mungkin, saya janji," tutupnya.yd

Diakhir caption unggahannya, Sandy menyertai tagar #kitagaruda #ayoindonesia #semangat. (yd)

Indonesia

| Senin, 27 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Pasien Bolak-balik Sambas–Pontianak, Wajah Nyata Akses Kesehatan yang Belum Merata

PIFA.CO.ID, SAMBAS - Seorang warga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Ali Suhardi (47), menyuarakan keluhannya terhadap pelayanan BPJS Kesehatan setelah harus melakukan perjalanan bolak-balik dari Sambas ke Pontianak tanpa kejelasan penanganan medis.Ali, pasien dengan riwayat saraf terjepit, awalnya dirujuk dari RSUD Pemangkat ke RSUD Abdul Aziz Singkawang, sebelum akhirnya diberi rujukan ke RS Kartika Husada Kubu Raya. Namun, saat datang ke RS Kartika Husada pada Rabu (14/5), ia diberitahu bahwa antrean penuh dan diminta kembali pada Senin (19/5).“Terpaksa kami pulang dulu ke Sambas, karena tidak mungkin harus menunggu selama seminggu. Perjalanan dari Sambas ke Pontianak tidak dekat, hampir tujuh jam. Apalagi saya membawa istri dan anak,” kata Ali, mengutip detikKalimantan, Jumat (23/5).Ali kembali ke Pontianak sesuai jadwal yang ditentukan. Namun, alih-alih mendapatkan tindakan, pihak RS Kartika Husada meminta ia kembali ke Singkawang untuk memperoleh surat rujukan tambahan terkait tindakan pembiusan. Permintaan tersebut muncul karena kondisi kesehatannya membuat ia tidak sanggup menjalani prosedur MRI dalam keadaan sadar.“Tiga kali sudah dicoba, saya tidak kuat. Makanya saya minta bius agar bisa diperiksa dengan MRI. Tapi dokter di sini malah menyuruh saya kembali ke Singkawang untuk minta surat rujukan bius. Ini sangat memberatkan,” ujarnya.Usaha untuk menghubungi pihak RSUD Abdul Aziz Singkawang pun dilakukan, namun hasilnya nihil. Surat rujukan tambahan tidak bisa dikeluarkan. Bahkan, Ali disarankan untuk pindah ke RSU St Antonius Pontianak dan menjalani pemeriksaan secara umum tanpa jaminan BPJS.“Ini yang membuat saya kecewa. Sudah seperti bola pimpong, dipersulit lagi,” keluhnya.Istri Ali, Ita Rosita (43), turut menyampaikan kekecewaannya. Ia mempertanyakan mengapa rujukan tambahan tidak bisa diurus langsung antar rumah sakit.“Kalau memang butuh surat tambahan, kenapa tidak diberitahu sejak awal? Kami harus keluar biaya transportasi dan waktu yang tidak sedikit,” ujarnya.Menanggapi hal ini, dokter RS Kartika Husada, Rahmat Fajri, menegaskan bahwa pasien telah dilayani sesuai prosedur. Ia juga membantah pernyataan soal antrean penuh.“Pasien dari dokter ortopedi RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk rujukan MRI ini datang ke kami 14 Mei. Dia sudah diperiksa oleh dokter dan sudah juga didaftarkan untuk MRI, maka salah jika yang disebutkan sebelumnya itu antrean penuh dan itu salah,” katanya.Rahmat menjelaskan, layanan MRI di Kalbar hanya tersedia di dua rumah sakit, yakni RS Kartika Husada dan RSUD dr Soedarso Pontianak. Hal ini membuat antrean cukup panjang, sekitar 5–7 hari.“Pada saat itu, pasien mengeluh nyeri. Kami sarankan untuk rawat inap, agar dapat prioritas. Tapi pasien dan keluarganya menolak,” tambahnya.

Sambas

| Kamis, 22 Mei 2025

Nasional

Presiden Akan Lantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN Hari Ini

Berita Nasional, PIFA - Presiden Joko Widodo akan melantik Kepala Badan Otorita Ibu Kota (IKN) Nusantara serta Wakil Kepala Badan Otorita IKN periode 2022-2027 pada Kamis (10/3/2022) sore. Pelantikan rencananya akan digelar di Istana Negara pada Kamis sore. "Benar (dilantik) Kamis," ujar sumber tersebut, melansir kompas.com. Diketahui, Bambang Susantono dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Pada 2015, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian pada 2009, Bambang diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) saat pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun tugasnya, yakni membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia. Bambang juga pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya E. E Mangindaan mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Sedangkan Dhony Rahajoe, merupakan Managing Director President Office Sinarmas Land. (b)

Jakarta

| Kamis, 10 Maret 2022

Lokal

Gelar Seminar Ilmiah Nasional, DJP Kalbar Peringati Hari Pajak Nasional Ke-77

Berita Lokal, PIFA - Kantor Wilayah( KANWIL) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat gelar Seminar Ilmiah Nasional dengan memperingati hari Pajak Nasional Ke-77, Kamis, 14 Juli 2022. Adapun tema yang di usung “Semangat Dalam Kebersamaan, Pulihkan Ekonomi” di Balroom Hotel Mahkota Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, Kanwil Kalbar jangan hanya mengejar pajak untuk negara tetapi harus sinergi untuk pajak Daerah. “Saya rasa harus Sinergitas terutama dalam Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) agar pajak tersebut guna membangun daerah,” ungkapnya Diktakanya lagi, banyak sekali belum termasuk pajak seperti Kratom mempunyai nilai ekspor 300-500 miliar pertahunnya dan Boxit Ekspor mentah tidak tercatat di transaksi. “Tidak hanya itu seperti Boxit ekspor mentah produksi barang jadi mempunyai nilai tambah 19 kali dan itu membawa kesejahteraan kepada masyarakat,” jelasnya. Kepala Kepala Kanwil DJP Kalbar Ir. Kurniawan Nizar, M.Si. , mengatakan, penerimaan perpajakan di APBN 2022 ini menyumbang RP 1.510 Triliun atau 81% dari seluruh pendapatan negara sebesar Rp 1.846 Triliun. “Nantinya akan digunaman untuk pemanfaatan belanja negara sebesar Rp 2.714 triliun, yang digunakan untuk keperluan belanja. Seperti anggaran kesehatan mencapai Rp 255,4 Triliun,perlindungan sosial mencapai Rp 431,5 Triliun,Pendidikan mencapai Rp 542,8 Triliun, serta pembangunan infrastruktur sebesar Rp 365,8 Triliun,” katanya. Ia menambahkan, pada Januari hingga Juni 2022 kami telah berhasil mencatat realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan atau PPH final sebanyak Rp 717 Miliar dari total 6.372 wajib pajak yang memanfaatkan program ini atau hampir 10 persen dari total target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar 2022. Kurniawan Nizar ia berharap, melalui program reformasi perpajakat ini, kedepannya Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi organisasi modern yang dapat di andalkan. “Terutama di percaya seluruh para Stakeholders, serta dapat memenuhi amanah dalam mrnghimpun Penerimaan Negara demi pembangunan Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Kalbar,” jelasnya. (RS)

Sambas

| Kamis, 22 Mei 2025

Jakarta

| Kamis, 10 Maret 2022

Kalbar

| Minggu, 17 Juli 2022