Rapat kedua Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia. (Foto: Dok. PSSI)

Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia Gelar Rapat Kedua, Ini yang Dibahas

Jakarta | Senin, 31 Oktober 2022

Berita Sports, PIFA - Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Sepak Bola Indonesia menggelar rapat keduanya pada Senin (31/10/2022) di kantor PSSI, GBK Arena Senayan, Jakarta. Satgas itu dibentuk setelah munculnya Tragedi Kanjuruhan awal Oktober lalu.

Diketahui, Satgas terdiri dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, FIFA, dan AFC.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengungkapkan, rapat hari ini dimulai dengan pemaparan setiap perwakilan Task Force terkait rencana ke depan.

"Setiap elemen sudah ada progress yang baik dan nantinya hasil ini akan kami sampaikan ke Presiden Joko Widodo. Tentu FIFA dan AFC sangat mendukung hal ini," ujarnya, dikutip dari laman PSSI (31/10).

"Terima kasih untuk kepada seluruh perwakilan bidang yang hadir pada rapat kedua ini. PSSI berharap kami dapat selesai sesuai time line yang telah dibuat," tandas dia.

Iriawan menyebut, Satgas telah membuat Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang pengamanan kompetisi olahraga di Indonesia. Peraturan tersebut telah selesai sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat Kemenkunham.

"Perpol tersebut telah selesai dan mengatur terkait regulasi keamanan dan keselamatan pertandingan," tambah Kombes Pol Tri Admodjo Marawasianto.

Seperti dilansir dari laman PSSI (31/10), Pembentukan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia dilakukan untuk menemukan rumusan tata kelola sepak bola di Indonesia, mensinkronkan peran dan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan sepakbola (mulai dari PSSI, pemerintah dan kepolisian, serta klub peserta dan penonton), dan memperbaiki manajemen infrastruktur, pengamanan dan penyelamatan, manajemen kerumunan, manajemen penonton, dan edukasi sepakbola.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan dihadiri oleh:

FIFA Project Manager Asia-Oceania Regional Office Niko Nhouvannasak
FIFA Project Coordinator East Asia-Asean Regional Office Chen Jin
Sekjen PSSI Yunus Nusi
Wasekjen PSSI Maaike Ira Puspita
Staff Khusus Kemenpora M Nigara
Staff Khusus Kemenpora Uden Kusuma
Direktur Prasarana Strategis KemenPUPR Essy Asiah
Perwakilan Kemendagri Edgar Rangkasa
Sekjen KONI Lukman Djajakusuma
Perwakilan Kemenkes Widiana Kusumasari
Analisis Kebijakan Madya Bidang Operasi Sops Polri Kombes Pol Tri Admodjo Marawasianto.

Inggris

| Kamis, 16 Januari 2025

Berita Terkait

Nasional

Datang ke Mempawah, Menteri HAM Natalius Pigai Nyatakan Dukung Penuh Pengesahan RUU Masyarakat Adat

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.“Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi,” ujar Natalius saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Keramat Patih Patinggi di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu (9/3).Natalius menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yakni menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman. Menurutnya, perlindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi semakin mendesak di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi.“Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal,” tambahnya.Saat ini, kata Natalius, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi lebih lanjut terkait substansi RUU tersebut. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.“Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif,” jelasnya.Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat adat. Bentuk intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Mempawah

| Senin, 10 Maret 2025

Teknologi

Netizen Indonesia Pecahkan Rekor, Penonton TikTok Terlama di Dunia!

PIFA, Tekno - Netizen Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi penonton TikTok terlama di dunia, menghabiskan rata-rata 41 jam 35 menit per bulan. Capaian tersebut melampaui beberapa negara besar, seperti Inggris yakni 40 jam 50 menit dan Thailand yakni 39 jam 14 menit.Laporan ini dirilis oleh firma riset Exploding Topics 2024, yang juga mengungkapkan bahwa pengguna TikTok di Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia dalam jumlah sesi aplikasi bulanan, dengan rata-rata 374,9 sesi per pengguna.Bukan hanya soal durasi menonton, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia. Hingga Juli 2024, ada 157,6 juta pengguna TikTok di Indonesia, melampaui Amerika Serikat sebesar 120,5 juta pengguna dan Brasil yakni 105,2 juta pengguna.Sejak 2018, jumlah pengguna TikTok di Indonesia telah melonjak dari 10 juta menjadi 157,6 juta dalam waktu enam tahun. Lonjakan ini membuktikan betapa kuatnya daya tarik TikTok di pasar Indonesia.

Indonesia

| Senin, 9 Desember 2024

Nasional

Prabowo soal Efisiensi Anggaran: Ada yang Melawan Saya, Merasa Sudah jadi Raja Kecil

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ada pihak dalam birokrasi yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang ia putuskan. Ia menekankan bahwa penghematan ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti memberi makan anak-anak dan memperbaiki sekolah."Ada yang melawan saya dalam birokrasi. Merasa kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil. Saya ingin hemat uang untuk rakyat," ujar Prabowo dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyindir pejabat yang sering menggunakan anggaran negara untuk perjalanan luar negeri dengan alasan dinas. Ia meminta kementerian/lembaga berhemat dan tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu, kecuali untuk kepentingan negara."Saya ingin pengeluaran mubazir dan yang jadi alasan untuk korupsi dihentikan," tegasnya. "Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri," tambahnya.Kebijakan efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Dari jumlah itu, Rp256,1 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga, dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Mempawah

| Senin, 10 Maret 2025

Indonesia

| Senin, 9 Desember 2024

Indonesia

| Selasa, 11 Februari 2025