Satpol PP Pontinak Telah Tangani Gelandangan yang Tinggal di Bawah Jembatan Duplikasi Kapuas 1
Pontianak | Kamis, 20 Maret 2025
Evakuasi gelandangan di bawah jembatan Kapuas 1. (Dok. PIFA/Lydia Salsabila)
Pontianak | Kamis, 20 Maret 2025
Sports
PIFA.CO.ID, SPORTS - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan drawing Liga 4 yang baru-baru ini menuai kontroversi. Drawing tersebut dinilai dilakukan secara tidak profesional, tidak transparan, dan bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan kompetisi yang adil dan terpercaya. Hal ini memicu kekecewaan berbagai pihak yang selama ini berupaya membangun ekosistem sepak bola nasional yang sehat dan kompetitif.Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa insiden ini merupakan tamparan keras bagi semangat fair play yang selama ini menjadi pilar utama dalam setiap turnamen sepak bola di Indonesia. Ketidakterbukaan dalam proses undian tim peserta Liga 4 menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas penyelenggara serta validitas hasil drawing tersebut.Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut angkat bicara terkait insiden ini. Ia menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap cara pelaksanaan drawing yang dinilainya jauh dari standar ideal. Erick menekankan bahwa semua pihak harus memahami betapa pentingnya menjaga profesionalisme, bahkan dalam level kompetisi yang dianggap berada di lapisan bawah.“Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi Liga! Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait,” tegas Erick Thohir di Jakarta, Jumat (11/4).Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa PSSI tidak akan membiarkan kejadian seperti ini berlalu tanpa tindak lanjut. Menurutnya, setiap tingkatan liga, termasuk Liga 4 yang sering kali menjadi wadah pembinaan klub-klub kecil di daerah, harus mendapat perhatian serius. Ia menegaskan bahwa pembangunan sepak bola nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan dimulai dari bawah, dan karena itu tidak boleh ada kompromi terhadap tata kelola yang buruk.PSSI sendiri dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyelenggara drawing Liga 4. Evaluasi ini akan mencakup prosedur teknis, transparansi pelaksanaan, serta keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk klub-klub peserta dan perwakilan daerah. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sempit dan mencederai semangat sportivitas.Sebagai federasi tertinggi sepak bola di Tanah Air, PSSI menegaskan komitmennya untuk terus membenahi seluruh aspek manajemen kompetisi, mulai dari Liga 1 hingga Liga 4. Setiap pelanggaran terhadap asas profesionalisme dan integritas akan ditindak tegas demi menciptakan sistem kompetisi yang kredibel, kompetitif, dan dihormati oleh semua pihak.Dengan permintaan resmi agar dilakukan drawing ulang, PSSI berharap momentum ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih menghormati aturan, transparansi, dan prinsip-prinsip dasar olahraga. Erick Thohir juga menambahkan bahwa PSSI akan terus mengawal proses ini hingga selesai, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan sepak bola Indonesia.
Nasional
PIFA, Lokal - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya melaksanakan amanat Undang-undang dalam kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025. "Prinsipnya begini, presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apa pun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang, maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya," kata Bahlil di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Sleman, DIY, Minggu (29/12).Bahlil menegaskan kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR dan pemerintah sejak 2021. "Khusus PPN, memang undang-undang itu tahun 2021 dibuat," tegas Menteri ESDM tersebut. Ia menjelaskan bahwa tarif PPN naik secara bertahap mulai 2022 menjadi 11 persen dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.Bahlil menegaskan Prabowo menyadari pengaruh kenaikan PPN terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah mencari jalan tengah. Alhasil, PPN 12 persen ini hanya akan menyasar barang-barang kategori mewah saja. "Maka yang 12 persen itu yang barang-barang mewah saja, tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya produk lokal itu tidak dikenakan 12 persen, artinya PPN-nya tetap 11 persen," katanya. "Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu dikenakan 12 persen," pungkas Bahlil.Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kenaikan PPN itu hingga Sabtu (28/12).Namun, pernyataan Bahlil soal PPN 12 persen hanya untuk barang mewah bertentangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. "Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12). Artinya, kenaikan PPN akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.Dwi menegaskan hanya ada tiga barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025, yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen. "Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut," tegasnya. Meski begitu, sejumlah kebutuhan pokok lain tetap bebas PPN dan tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen.
Lokal
PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, merayakan pencapaian luar biasa dengan menciptakan lagu inspiratif yang diberi judul "Pesan Mendunia". Kabar baik ini datang bersamaan dengan pengumuman resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pencatatan Ciptaan nomor EC00202241965 pada 5 Juli 2022. Melalui lagu ini, Bupati ingin menyampaikan harapan dan kekhawatirannya terhadap generasi muda Kubu Raya. Dalam lirik lagu tersebut, Muda Mahendrawan menyampaikan pesan mendalam kepada generasi penerus Kubu Raya. Lagu ini menjadi medium aspirasi untuk mendorong generasi muda Kubu Raya agar berpikir secara global, bermimpi besar, dan menjaga warisan identitas daerah mereka. Bupati berharap pesan yang terkandung dalam lagu ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mewujudkan impian mereka tanpa terkendala oleh batasan apapun. Bupati Muda menegaskan bahwa "Pesan Mendunia" bukanlah sekadar lagu biasa. Lagu ini membawa pesan kuat mengenai pentingnya perjuangan untuk mencapai tujuan besar dan tanggung jawab terhadap warisan Kubu Raya. Dengan hak cipta resmi yang diterbitkan untuk lagu ini, Bupati menekankan pentingnya melindungi karya seni dan pesan inspiratif yang terkandung di dalamnya. Lagu ini dianggap sebagai hadiah istimewa bagi Kubu Raya yang merayakan ulang tahunnya yang ke-15 pada 17 Juli. Semangat positif dan inspiratif dari lagu ini diharapkan dapat menginspirasi setiap generasi muda, mendorong mereka untuk berkarya, bermimpi, dan memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Kubu Raya dan dunia. Dengan pencatatan resmi ini, "Pesan Mendunia" bukan hanya sekadar lagu, melainkan juga menjadi simbol semangat dan harapan untuk masa depan Kubu Raya yang lebih cerah, diperjuangkan oleh semangat dan visi para pemuda Kubu Raya yang mendunia. (hs)