Foto: Dok. PIFA/Riski

Foto: Dok. PIFA/Riski

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalSatu Kapal Tugboat Terbakar di Dermaga Jungkat, Kapolsek Sihar Sebut Dugaan Korsleting Listrik

Satu Kapal Tugboat Terbakar di Dermaga Jungkat, Kapolsek Sihar Sebut Dugaan Korsleting Listrik

Mempawah | Senin, 23 Mei 2022

Berita Kalbar, PIFA – Satu unit kapal tugboat terbakar di dermaga galangan kapal, PT Muara Jungkat, di Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (23/5/2022) sekira pukul 08.30 WIB pagi.

Kapolsek Jungkat, AKP Sihar Birnandi, berdasarkan informasi yang didapat di lapangan kapal tersebut tiba-tiba terbakar.

“Kapal tugboat bernama TB Sari Benua 10, diduga akibat dari korsleting pada aliran listrik yang sedang melakukan perbaikan di PT DOK Muara Jungkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kejadian kebakaran tersebut terjadi sekitar 08.30 WIB.

“Pemadaman kapal sekitaran 1jam, yang di padamkan pekerja PT Muara Jungkat,” ungkapnya.

Menurut salah satu ABK, Edi menyampaikan kejadian dirinya bersama ABK lainnya sedang berada di atas tongkang. Namun tiba-tiba terkejut mendengar teriakan dari petugas keamanan setempat, ketika api membakar kapal.

“Ketika menoleh ke kapal, api sudah membesar dan melahap seluruh bodi kapal yang terbuat dari kayu. Tak ada satupun barang yang bisa kami selamatkan,” ungkap Edi.

Kejadian ini idak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Sementara pihak kepolisian setempat hingga kini masih melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi dan mengumpulkan keterangan saksi, serta memintai keterangan kapten dan ABK tugboat. (rs)

Rekomendasi

Foto: Mesir dan Negara Arab Siap Rekonstruksi Gaza dalam Tiga Tahun | Pifa Net

Mesir dan Negara Arab Siap Rekonstruksi Gaza dalam Tiga Tahun

Palestina
| Kamis, 20 Februari 2025
Foto: Classy Urban Explore Berlanjut, Yamaha Ajak Konsumen Rayakan Sumpah Pemuda Riding Jelajahi Tempat Bersejarah & Kekinian | Pifa Net

Classy Urban Explore Berlanjut, Yamaha Ajak Konsumen Rayakan Sumpah Pemuda Riding Jelajahi Tempat Bersejarah & Kekinian

Indonesia
| Kamis, 16 Januari 2025
Foto: PDIP Berharap Megawati Bertemu Prabowo Sebelum Kongres | Pifa Net

PDIP Berharap Megawati Bertemu Prabowo Sebelum Kongres

Jakarta
| Jumat, 17 Januari 2025
Foto: Juventus Resmi Depak Thiago Motta, Igor Tudor Ditunjuk Sebagai Pelatih Baru | Pifa Net

Juventus Resmi Depak Thiago Motta, Igor Tudor Ditunjuk Sebagai Pelatih Baru

Italia
| Senin, 24 Maret 2025
Foto: PSSI-LIB Datangkan Wasit Asing untuk Tingkatkan Profesional Liga | Pifa Net

PSSI-LIB Datangkan Wasit Asing untuk Tingkatkan Profesional Liga

Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025
Foto: Putin Siap Mediasi Konflik Iran-Israel, Trump Sindir: Urus Dulu Perang di Ukraina | Pifa Net

Putin Siap Mediasi Konflik Iran-Israel, Trump Sindir: Urus Dulu Perang di Ukraina

Internasional
| Kamis, 19 Juni 2025
Foto: Blackpink Umumkan Tanggal dan Lokasi Tur Dunia Baru, Ada Indonesia? | Pifa Net

Blackpink Umumkan Tanggal dan Lokasi Tur Dunia Baru, Ada Indonesia?

Korea Selatan
| Jumat, 21 Februari 2025
Foto: LaLiga Rilis Jadwal El-Clasico Musim 2025/26 | Pifa Net

LaLiga Rilis Jadwal El-Clasico Musim 2025/26

Sports
| Kamis, 3 Juli 2025
Foto: Samsung Galaxy S25 Edge Siap Diluncurkan 13 Mei, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya | Pifa Net

Samsung Galaxy S25 Edge Siap Diluncurkan 13 Mei, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya

Indonesia
| Selasa, 6 Mei 2025
Foto: Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Kerajaan Johor | Pifa Net

Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Kerajaan Johor

Politik
| Senin, 27 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Sekda Kapuas Hulu Harapkan Optimalisasi SIPD untuk Tata Kelola Pemerintahan | Pifa Net

Sekda Kapuas Hulu Harapkan Optimalisasi SIPD untuk Tata Kelola Pemerintahan

PIFA.CO.ID, LOKAL – Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara resmi membuka acara Sosialisasi Percepatan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia, Kamis (17/10/2024). Acara yang berlangsung di aula DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus mempercepat implementasi aplikasi SIPD untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.Acara sosialisasi dihadiri oleh kepala dinas, camat, dan perangkat daerah lainnya. Selain mendapatkan pemaparan materi, peserta juga mengikuti pelatihan langsung terkait penggunaan aplikasi SIPD. Pelatihan ini dirancang agar perangkat daerah mampu memanfaatkan SIPD secara maksimal di semua tingkatan pemerintahan.Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menekankan pentingnya aplikasi ini dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja pemerintahan. "Harapan kami, melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah di Kapuas Hulu dapat segera memanfaatkan SIPD secara optimal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," ungkapnya.Ia juga berharap implementasi SIPD dapat menjadi momentum untuk menyelaraskan data dan informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pemerintahan. Dengan demikian, program-program yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Dengan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, Sekda optimis penggunaan aplikasi SIPD akan berdampak positif terhadap pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah di masa depan.

Kapuas Hulu
| Kamis, 17 Oktober 2024

Nasional

Foto: Ketua AMSINDO Kritik Keras Pimpinan KPK Soal Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Masyarakat Tapi Ditunjuk Pemerintah | Pifa Net

Ketua AMSINDO Kritik Keras Pimpinan KPK Soal Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Masyarakat Tapi Ditunjuk Pemerintah

Berita Nasional, PIFA - Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO), Andre Afrizal Saputra mengkritik keras usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah.  Menurut Andre, KPK sebagai salah satu lembaga negara yang lahir karena amanah reformasi. Salah satu yang lahir dalam konteks amanah reformasi 98 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. “Artinya komisi pemberantasan korupsi atau KPK dan Pilkada langsung adalah 2 hal yang sama sama menjadi anak kandung reformasi. Agak aneh rasanya kalau tiba tiba menyampaikan bahwa sebaiknya Pilkada tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” tegasnya, dikutip dari laman AMSINDO, Jumat (16/12). Andre menilai KPK saat ini mengkhianati salah satu amanah amanah reformasi. Padahal dia sendiri merupakan anak kandung reformasi. “Nah pertanyaannya, apakah ketika kepala daerah itu dipilih langsung oleh pemerintah, itu sudah pasti bebas suap? Tentu tidak, justru akan ada potensi baru yaitu potensi pemberian suap kepada atasan,” imbuhnya. Saat ini, lanjut Andre, KPK tidak usah cawe cawe soal Pilkada karena Pilkada secara langsung itu sudah final. Ia pun meminta agar KPK sebaiknya fokus saja pada tupoksinya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, mengingat saat ini banyak kepala daerah yang ditangkap karena suap lelang jabatan. Andre menegaskan, seharusnya KPK belajar dari kasus kasus yang mereka tangani tersebut. “Sekarangkan banyak kasus kasus yang sampai dengan saat ini masih menggantung di KPK. Ada apa kasus itu nggak selesai? Apakah memang sulit atau faktor yang lain yang menjadi penghmbat,” tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sempat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diselenggarakan terbuka, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam puncak acara peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12/2022) lalu. Alexander menilai ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung. “Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujarnya. (yd)

Jakarta
| Jumat, 16 Desember 2022

Lokal

Foto: Dibalik Peringatan Hardiknas 2025, PGRI Sebut Kalbar Masih Kekurangan Guru SMA/SMK | Pifa Net

Dibalik Peringatan Hardiknas 2025, PGRI Sebut Kalbar Masih Kekurangan Guru SMA/SMK

PIFA.CO.ID, PONTIANAK - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025 seharusnya menjadi momentum refleksi dan evaluasi dunia pendidikan. Namun di Kalimantan Barat, realitasnya justru membuat miris. Sekretaris Umum PGRI Kalbar, Suherdiyanto, menegaskan bahwa Kalbar masih kekurangan lebih dari 5.000 guru jenjang SMA dan SMK.“Data terakhir rekrutmen PPPK 2024 menunjukkan kebutuhan guru SMA/SMK Kalbar sekitar 8.490 orang. Tapi yang terpenuhi baru 3.067. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 5.000 guru,” ungkap Suherdiyanto.Krisis ini semakin parah akibat regulasi yang melarang dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Banyak sekolah yang terpaksa merumahkan guru karena tidak lagi mampu menggaji mereka. Padahal, guru honorer selama ini menjadi tulang punggung utama pendidikan di banyak daerah terpencil Kalbar.“Kita bisa bayangkan, kalau guru-guru honorer itu berhenti total, bagaimana layanan pendidikan bisa berjalan? Ini darurat, dan harus disikapi dengan kebijakan konkret,” tegasnya.Suherdiyanto menyoroti minimnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah tertinggal. Ia meminta Gubernur Kalbar, Dinas Pendidikan dan DPRD – khususnya Komisi V – untuk duduk bersama mencari solusi. Ia mengingatkan agar kasus 17 guru honorer yang dirumahkan baru-baru ini tidak terulang.Masalah pendidikan di Kalbar tak berhenti di soal tenaga pendidik. Menurut data statistik 2024, Kalbar masih berada di peringkat 6–7 terbawah secara nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah warga Kalbar hanya 7,6 tahun setara dengan anak kelas 1 SMP.“Ini PR besar untuk kepala daerah. IPM rendah menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan kita masih belum merata,” katanya.Kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan pelosok juga masih sangat terasa. Fasilitas belajar yang minim, laboratorium yang tak memadai, dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan harian sekolah-sekolah di wilayah 3T.“Distribusi guru juga timpang. Banyak guru menumpuk di kota, sementara daerah pelosok kekurangan parah. Tapi belum ada kebijakan yang berani dan berpihak pada keadilan pendidikan,” jelasnya.Di momentum Hardiknas 2025 ini, PGRI Kalbar berharap pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat bisa bersinergi, termasuk menggandeng sektor swasta untuk memperkuat dunia pendidikan.“Pendidikan bukan hanya tugas pemda, tapi perlu keterlibatan semua pihak. Harus ada kemitraan yang dibangun agar IPM Kalbar bisa naik dan pendidikan bisa dinikmati secara merata, terutama di daerah terpencil,” tutup Suherdiyanto.

Pontianak
| Sabtu, 3 Mei 2025
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5