SBY menyebut AHY bakal bertemu dengan Puan. (Dok. Antara)

SBY Pastikan AHY Respons Undangan Pertemuan dengan Puan: Tentu Ada Gunanya

Indonesia | Minggu, 11 Juni 2023

PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), direncanakan akan melakukan pertemuan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merespons hal tersebut.

SBY mengatakan bahwa AHY sudah menerima undangan pertemuan tersebut. Dia menyebut AHY siap untuk bertemu dan berdialog dengan Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP.

"Yang saya tahu karena saya tidak menangani langsung sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari mbak Puan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang," ungkapnya, Minggu (11/6), seperti dikutip dari detikcom.

SBY menyebut bahwa pertemuan yang dilakukan dengan niat baik akan berdampak positif. Dia berharap pertemuan antara AHY dan Puan dapat memberikan manfaat bagi masa depan Indonesia.

"Partai Demokrat selalu berpendapat bahwa pertemuan yang didasarkan pada niat baik dan tujuan baik dalam membahas masalah-masalah bangsa tentu memiliki manfaat. Itulah yang dapat saya sampaikan sekarang. Mari kita ikuti perkembangannya, yang pasti pertemuan dengan niat baik dari siapa pun dan dengan siapa pun selalu membawa kebaikan. Terima kasih," jelasnya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya menyatakan bahwa Puan Maharani akan melakukan dialog dengan AHY. Pertemuan tersebut dilakukan dengan menghormati etika politik.

"Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik," ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6).

Hasto mengatakan bahwa partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisi. Namun, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

"Jadi partai-partai yang sudah bersama, yang sudah membentuk kerja sama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog adalah hal yang penting," tutur Hasto.

"Kita bisa berbeda dalam hal politik, tetapi ketika ada kesempatan untuk berdialog, terutama untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, itu adalah hal yang positif," tambahnya.

Indonesia

| Senin, 14 April 2025

Berita Terkait

Nasional

Hati-hati, KUHP Terbaru: Hina Presiden Bisa Dipidana 3 Tahun dan Denda Rp200 Juta

Berita Nasional, PIFA - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut mengatur ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden dan/atau wakil presiden. Pelaku yang melanggar terancam hukuman tiga tahun penjara hingga denda ratusan juta rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 218 KUHP, untuk kategori dendanya tertuang dalam pasal 79 KUHP. Denda kategori IV bagi pelanggar diatur dalam Pasal 218 ayat (1), denda kategori ini setara Rp200 juta. "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi ayat tersebut.

Indonesia

| Rabu, 4 Januari 2023

Lokal

Harisson: Butuh Partisipasi Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan Daerah

PIFA, Lokal - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menyebutkan, butuh peran serta masyarakat mempercepat tercapainya target atau program-program pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Internalisasi Kegiatan Prioritas Kementerian Dalam Negeri di Gedung Pelayanan Terpadu, Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (4/4/2023). "Hari ini kita melakukan sinergitas dengan BSKDN jadi memang sebenarnya saat ini Pemprov inovasinya masih level Inovatif dan kita harus meningkatkan ke level sangat inovatif," jelasnya. Dia mengatakan, inovasi sendiri sebenarnya berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di perangkat daerah dalam mencapai suatu target tujuan. "Kalau kita mengembangkan suatu inovasi terhadap suatu permasalahan ini, tentunya akan mempercepat pencapaian target yang sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Inovasi yang baik itu, kata dia, memang pemerintah hanya mencetuskan suatu gerakan, inovasi dan suatu terobosan. Selanjutnya diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang memainkan suatu program inovasi. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemda menyelenggarakan kegiatan itu dapat melakukan inovasi dan dilaporkan kepada Pemda. "Bukan hanya inovasi, tetapi juga keseluruhan kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan evaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," terangnya. Dia menjelaskan, alat ukur yang sudah dikembangkan saat ini disamping Indeks Inovasi Daerah, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. Beberapa daerah dengan spesifikasi wilayah perbatasan yang ada di Kalbar menurutnya, memiliki prestasi yang cukup bagus yaitu Sambas dan Sanggau. "Mudah-mudahan pada level yang normal yang bukan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal ini akan memiliki indeks yang cukup baik," ujarnya. (ap)

Kalbar

| Rabu, 5 April 2023

Lokal

Inovasi Pengembangan UMKM, Gubernur Sutarmidji Dorong Peningkatan PDB Kalbar

Berita Kalbar, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., mendorong para pelaku UMKM di daerah untuk terus berinovasi. “Masih ada beberapa kelemahan dari para pelaku UMKM Kalbar, yakni pada aspek tampilan produk, kreativitas, dan model pemasaran. Itu yang saya lihat masih lemah,” kata Gubernur Kalbar usai membuka Dialog Interaktif rangkaian HUT ke-65 Pemprov Kalbar yang mengusung tema "UMKM Kalbar Tangguh di Masa Pandemi COVID-19 dan Tumbuh untuk Kalbar Sejahtera" di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu, (9/2/2022). "Nantinya harus ada ruang pameran yang representatif untuk menampilkan produk-produk UMKM Kalbar. Kemudian, ada tempat pelatihan dan diskusi para pelaku UMKM, tempat pemasaran secara online, dan mini market untuk menjual produk UMKM,” jelas H. Sutarmidji. Para pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mengikuti tren dalam mengembangkan bisnis, tetapi harus bisa menangkap peluang sebanyak-banyaknya. “Satu orang jual kopi, lalu yang lainnya juga jual kopi. Kemudian, misalnya para pelaku UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu harus bisa menangkap peluang serta cara packing yang menarik dari komoditas jahe merah dan madu hutan, karena madu hutan dari Kapuas Hulu paling bagus kualitasnya," ujar Gubernur. Packaging (pengemasan) produk UMKM Kalbar dinilai masih belum menarik dan masih monoton. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan Bantuan Rumah Produksi Bersama kepada pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia agar produk-produk Kalbar bisa dikemas dengan baik dan menarik. Akses permodalan merupakan salah satu wujud intervensi Pemprov Kalbar dalam membantu para pelaku UMKM mengembangkan bisnis. “Pemprov Kalbar akan melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM, salah satunya permodalan. Para pelaku UMKM harus bisa membuka akses kepada perbankan, hal ini untuk mengembangkan bisnisnya,” harap H. Sutarmidji. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB Kalbar yaitu sebesar Rp 800 Triliun (61,97%) pada tahun 2020. “UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga kerja di dunia usaha. Selain itu, jumlah UMKM yang besar dan tersebar luas, sifatnya yang padat karya serta kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai krisis, memberikan alasan yang kuat bagi pemerintah dan stakeholder terkait, seperti perbankan, untuk bersama bahu-membahu serta memberikan perhatian lebih untuk pengembangan UMKM, apalagi pandemi COVID-19 masih berlangsung,” tutup Gubernur Kalbar. (rs)

Indonesia

| Rabu, 4 Januari 2023

Kalbar

| Rabu, 5 April 2023

Kalbar

| Kamis, 10 Februari 2022