Menurut Ais, OTT bukanlah indikator utama dalam mengukur penurunan praktik korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa OTT tetap merupakan salah satu instrumen yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," tegas Ais di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Ais menjelaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya diukur dari penurunan jumlah kasus korupsi yang signifikan, meskipun itu tidak selalu berarti mengandalkan OTT.

"Prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan, yang lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," katanya.

Ais juga mengemukakan bahwa penegak hukum sebaiknya fokus pada pencegahan korupsi di semua lini. Dalam hal ini, Ais mendorong pemerintah untuk lebih memperkuat dan memperketat sistem keuangan serta sistem politik yang lebih transparan. Dengan langkah tersebut, Ais yakin praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bisa diminimalisasi bahkan dihentikan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ais menyarankan penguatan sistem keuangan melalui e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

Jika ini diterapkan dengan baik, dirinya yakin KKN bisa dihentikan, yang pada akhirnya akan mengurangi atau menghilangkan OTT.

Ais juga menyoroti pentingnya reformasi sistem politik. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang berakar dari praktik politik transaksional, ia menegaskan perlunya perubahan dalam sistem politik agar masalah korupsi dapat diselesaikan secara lebih efektif. (ad)