Secara yuridis, Kalimantan Barat telah menjadi provinsi otonom sejak 1 Januari 1957. Keputusan DPRD Peralihan pada 28 Januari 1957 yang membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat menandai lahirnya pemerintahan provinsi yang kini diperingati setiap 28 Januari.

Dalam peringatan ini, Pj Gubernur Kalbar menyoroti berbagai capaian pembangunan yang telah dicapai berkat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa indikator makro menunjukkan kemajuan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 yang mencapai 71,19 poin, meningkat dari 70,47 pada tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin menurun dari 6,71% di tahun 2023 menjadi 6,32% di tahun 2024, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,86%.

Pertumbuhan ekonomi Kalbar juga mengalami peningkatan, mencapai 4,87% pada tahun 2024 dibandingkan 4,46% di tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita meningkat menjadi Rp10,321 juta, sementara Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dari 0,321 pada tahun 2023 menjadi 0,314 pada 2024.

Upacara peringatan ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang Kalbar dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekda Kapuas Hulu menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.