PIFA.CO.ID, POLITIK - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, tepat pada pukul 09.53 WIB. Saat itu, dia mengenakan kemeja putih bersama jas hitam yang dipadukan dengan celana berwarna coklat muda. Hasto didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya, termasuk Ronny Talapessy dan Maqdir Ismail.

Penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto setelah ketidakhadirannya pada jadwal sebelumnya pada Senin (17/2).

Sebelumnya, pada hari Selasa, 24 Desember 2024, penyidik KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Kasus ini melibatkan dugaan penyuapan untuk memengaruhi penetapan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto diduga mengatur dan mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Tujuannya adalah agar Wahyu Setiawan menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Selain itu, Hasto juga dituduh mengatur pengambilan dan pengantaran uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina, dengan total mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019.

Di samping kasus suap, Hasto Kristiyanto juga dikenakan status tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Menyikapi penetapan status tersangka tersebut, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada Kamis (13/2), Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, mengabulkan eksepsi dari termohon dengan menyatakan bahwa permohonan praperadilan dari Hasto tidak dapat diterima.

Pengadilan juga membebankan biaya perkara kepada Hasto Kristiyanto sejumlah nihil, dengan menyatakan bahwa permohonan praperadilan dari Hasto dianggap kabur atau tidak jelas.