Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.

RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.

Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital.

"Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).

Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.

Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.

Belum Dapat Dukungan Koalisi

Meski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.

Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.

Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak.

"Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.

Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.

Australia Jadi Acuan

Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.

Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna.

"Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon.

"Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.