Berita Pontianak, PIFA - Aliansi  Cipayung Plus Kalbar yang terdiri dari GMNI, HMI,PMII, GMKI, dan KAMMI, menggelar demosntrasi di Kantor DPRD Provinsi  Kalbar, pada Rabu (13/4/2022). 

Massa dari demonstrasi tersebut sempat tidak diizinkan masuk oleh aparat keamanan ke dalam lingkungan Kantor DPRD, namun setelah bernegosiasi dengan aparat, massa diizinkan masuk berorasi di depan Kantor DPRD Kalbar dan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD, dengan  jumlah massa terbatas di ruangan Rapat.
 
Menurut Kordinator lapangan, A. Ersandy Santoso, menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya tersebut pada garis besarnya sama dengan apa yang disampaikan dalam tuntutan massa se-Indonesia saat ini.
 
“ Kami hanya ingin mempertegas, dan harapan kami, masalah dan persoalan ini segera diselesaikan, namun kita juga melihat bahwa setiap lembaga di Indonesia ini mempunyai kewenangannya masing-masing Pak, sehingga kami pikir bahwa kedatangan kami ke Kantor DPRD ini sangat tepat, karena Bapak-bapak semua adalah Perwakilan kami Pak,” ungkapnya.
 
Sementara itu A. Ersandy Santoso yang merupakan Ketua DPD GMNI Kalbar menyampaikan 6 tuntutan yang terdiri dari tuntutan terkait isu permasalahan di Kalbar hingga  Nasional. 
 
Pertama, menolak kenaikan harga bahan pokok. Kedua, menolak kenaikan BBM. Ketiga, Menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian, tuntutan yang keempat ialah menolak Amandemen UUD 1945 yang berpotensi menambah masa Jabatan Presiden/3 periode.

Kelima, Meminta Pemerintah Provinsi untuk mengevaluasi izin konsensi Perusahaan Tambang dan Perkebunan yang merusak lingkungan dan merugikan Masyarakat. Tuntutan terakhir, meminta Pemerintah Provinsi dan Polda Kalbar untuk mengawasi stabilitas distribusi Solar.
 
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang menerima dan mendengarkan Aspirasi dan tuntutan massa Cipayung Plus Kalimantan Barat, menyatakan sepakat dan mendukung terkait aspirasi dan tuntunan tersebut.
 
Suriansyah selaku Wakil Ketua DPRD Kalbar menerima audiensi mahasiswa tersebut menyampaikan  apa yang disampaikan oleh massa Cipayung Plus, benar terjadi dan juga dirasakan serta diketahui oleh semua kalangan masyarakat.
 
“Jadi kita semua sepakat dan mendukung, aspirasi tuntutan masyarakat ini akan kita tindak lanjuti kepada pihak terkait, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” ungkap Suriansyah. (ja)