Direktur salah satu perusahaan di Sanggau ditangkap karena tak setor pajak. (Foto Ilustrasi: Dok. PIFA/Freepik mrdm)

Sengaja Tak Setor Pajak Rp2,2 M, Direktur Perusahaan di Sanggau Ditangkap

Sanggau | Rabu, 18 Januari 2023

Berita Lokal, PIFA - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menyerahkan tersangka berinisial JP beserta barang bukti kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau.

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Kurniawan Nizar mengatakan, penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Tersangka JP merupakan Direktur CV SL yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

"Tindakan yang dilakukan tersangka ini menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,2 miliar," kata Nizar, kemarin.

Tersangka JP, terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang.

Nizar menjelaskan, untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.

Paling lama dalam jangka waktu enam bulan, sejak tanggal surat permintaan jika JP melunasi kerugian pada pendapatan negara berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

“Dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, pihak DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium," tandasnya. (ap)

Inggris

| Jumat, 7 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Sambut Kunjungan Menteri Pertanian, Bupati Mempawah Paparkan Ragam Holtikultura Andalan

Berita Mempawah, Kalbar - Pifa, Kedatangan Menteri Pertanian RI DR. H. Syahrul Yasin Limpo di tanah Galaherang, Mempawah disambut tarian tradisional lokal, Minggu (12//09/2021). Bersama Bupati Mempawah, Erlina dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Yasin Limpo melakukan temu lapang dan panen padi varietes unggul baru ( VUB) Balitbangtan Kementerian Pertanian RI. di Desa Kecurit, Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Dalam kesempatan itu, Erlina memaparkan kendala-kendala pertanian yang dihadapi. "Teknologi dan inovasi yang dilakukan oleh BPPT dan Pemda Mempawah telah mampu membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga diharapkan kedepan dapat meningkatkan pendapatan para petani," ujarnya. Ia juga memaparkan, total ada 12.321 hektare lahan sawah di Kabupaten Mempawah. Menurutnya, dukungan dari Kementerian Pertanian dalam pengembangan tanaman holtikultura terbukti selaras dengan upaya Pemkab Mempawah dalam mengembangkan produk unggulan tersebut. Adapun potensi produk holtikultura Mempawah yang saat ini terus dikembangkan berupa potensi lahan nanas seluas 746 hektare. Buah khas daerah tropis itu dikembangkan di bebeeapa wilayah di Kabuoaten Mempawah, diantaranya di Kecamatan Sungai Pinyuh, Mempawah Hilir dan Mempawah timur. Selain nanas, Pemkab Mempawah juga mengembangkan budi daya buah pisang dengan lahan 320 hektare di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir dan Segedong. Tak ketinggalan tanaman jahe dengan lahan 200 hektare di Kecamatan Mempawah Timur. "Dengan adanya pelabuhan, menjadi tantangan kami untuk terus mendorong para petani agar dapat mengekspor hasil pertanian Kabupaten Mempawah ke luar negeri nantinya," terang Erlina.

Mempawah

| Senin, 13 September 2021

Nasional

DPR RI Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut

PIFA, Nasional - Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan ini membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang telah ditutup selama 20 tahun. "Saya harap pemerintah tidak sembrono menerbitkan kebijakan. Maka, saya minta PP ini perlu dikoreksi, dikaji ulang, bahkan kalau perlu dibatalkan," kata Luluk dalam keterangan tertulisnya yang dimuat dalam laman DPR RI, Rabu (7/6) kemarin. Sejak tahun 2003, Indonesia telah melarang ekspor pasir laut dengan pertimbangan lingkungan. Presiden pada saat itu, Megawati Soekarnoputri, setuju dengan penghentian ekspor pasir laut melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117 Tahun 2003. Larangan tersebut bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan, mencegah pelanggaran batas maritim, dan menghentikan kerusakan pulau-pulau kecil. Namun, larangan ini juga menimbulkan masalah, termasuk adanya kegiatan pengiriman pasir secara ilegal. Luluk mendorong pemerintah untuk memperkuat larangan tersebut, bukan membuat aturan yang membuka kembali izin ekspor pasir laut. Ia khawatir bahwa langkah ini dapat melegalkan pengiriman pasir laut ke luar negeri. Luluk juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, aturan yang membuka kembali izin ekspor pasir laut lebih berbahaya daripada bermanfaat. Ia mengingatkan bahwa kebocoran penyelundupan pasir laut yang melibatkan oknum aparat dan pejabat telah terjadi sebelumnya, dan tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak akan terulang jika peluang ini dibuka. Luluk juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengerukan pasir laut, karena dapat merusak kelestarian lingkungan. Selain itu, ekspor pasir laut dapat mengurangi sumber daya lingkungan dan mengancam eksistensi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. "Menurut saya, pemerintah terkesan mengulang kembali kebijakan yang pernah dilarang karena membahayakan ekologi demi kepentingan ekonomi semata. Padahal kondisi ekologi laut kita sedang tidak baik-baik saja, ditandai dengan kerusakan serius mangrove di sejumlah wilayah dan abrasi yang terus berlangsung," papar Luluk. Luluk menegaskan bahwa ia akan mengawal kebijakan pengerukan pasir laut ini. Ia menolak kebijakan tersebut dan berharap pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama dengan banyaknya kritik terhadap aturan ini. Pasir laut merupakan isu yang krusial yang melibatkan ekologi dan kedaulatan negara. (yd)

Indonesia

| Kamis, 8 Juni 2023

Internasional

34 WNI Korban Perusahaan Online Scam di Poipet Kamboja Berhasil Dievakuasi ke Phnom Penh

Berita Internasional, PIFA - Sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang WNI/PMI asal Sulawesi Utara dibebaskan pada 9 Desember lalu. Setelahnya, KBRI Phnom Penh intensif berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan Imigrasi Kamboja untuk mengevakuasi mereka dari Poipet ke Phnom Penh, pada Senin (12/12/2022). Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Haseng mengatakan, Tim Perlindungan WNI KBRI Phnom Penh telah menemui para WNI untuk memastikan mereka dalam keadaan baik dan aman. "Selanjutnya Tim akan melakukan pendalaman dan identifikasi korban TPPO dan proses pemulangan ke Indonesia," ungkap dia. Dubes Sudirman menerangkan, ke-34 WNI/PMI itu kini ditampung di Central Police di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kamboja di Phnom Penh untuk menjalani proses wawancara dan penyelidikan oleh Kepolisian Kamboja yang diperkirakan akan memakan waktu 3-5 hari. Sejak Januari 2020 hingga Oktober tahun 2022, KBRI Phnom Penh telah menangani kasus korban penipuan online sebanyak 679 orang dan jumlahnya terus bertambah. “Kami prihatin dengan banyaknya kasus serupa yang terus bermunculan. Kita perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dari hulu" tegas Dubes Sudirman. Deteksi dini di hulu menjadi kunci dari upaya pencegahan terjadinya kasus ini berulang kembali. Pemerintah senantiasa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah, menjaga dan melaporkan modus-modus penipuan kerja ke luar negeri di media sosial. Dubes Sudirman menambahkan, dari pendalaman kasus selama ini, tak semua WNI adalah korban. "Ada juga di antara mereka yang menjadi perekrut, bahkan ada yang setelah dipulangkan, malah kembali lagi bekerja di perusahaan serupa," lanjutnya. KBRI Phnom Penh saat ini terus berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan Imigrasi Kamboja untuk proses penyelidikan dan pemulangan ke-34 WNI itu. (yd)

Mempawah

| Senin, 13 September 2021

Indonesia

| Kamis, 8 Juni 2023

Kamboja

| Senin, 14 Desember 2022