Sengketa Lahan SMAN 13 Bandung Memanas, Aktivitas Belajar Sempat Terancam
Jawa Barat | Rabu, 11 Februari 2026
PIFA, Jabar - SMAN 13 Bandung kembali menjadi sorotan setelah konflik lahan yang berlangsung sejak 2016 mencapai titik puncak. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Cibeureum Nomor 52, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung itu nyaris digembok dan dieksekusi oleh pihak yang mengaku ahli waris, sehingga warga sekolah dan siswa sempat resah. Lahan seluas sekitar 3.785 meter persegi itu tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandung dan selama puluhan tahun digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Berdasarkan dokumen DPKAD Kota Bandung, tanah SMAN 13 merupakan aset negara yang sejak lama digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Namun, sekelompok orang yang mengaku ahli waris Nyimas Entjeh Osah mengajukan gugatan dan menuding puluhan pihak tergugat, termasuk SMAN 13 Bandung dan SDN Cibeureum, menguasai tanah tanpa hak. Mereka menuntut pengosongan objek sengketa tanpa syarat.
Wakil Kepala SMAN 13 Bandung, Henhen Suhaeni, mengungkapkan bahwa pihak penggugat mengklaim memiliki bukti bahwa tanah sekolah milik mereka. “Intinya mereka mengaku memiliki bukti bahwa tanah ini milik mereka, mereka mengaku ahli waris. Sementara dari pihak sekolah, bahwa surat gugatan itu tidak jelas, tapi mereka mengaku bisa melakukan eksekusi secara mandiri,” kata Henhen, dilansir dari Detik Jabar. Pernyataan ini memicu kekhawatiran warga sekolah dan orang tua siswa.
Pada Kamis (6/2/2026), upaya penggembokan dan eksekusi sempat mengancam SMAN 13 Bandung. Menurut keterangan Henhen, peristiwa bermula sekitar pukul 05.30 WIB ketika satpam menerima informasi dari pengacara pihak penggugat bahwa mereka akan mengosongkan sekolah karena somasi sebelumnya dianggap tidak ditanggapi. “Saya ditelepon satpam yang menyampaikan ada informasi dari pihak penggugat melalui pengacaranya. Mereka mau mengosongkan sekolah karena sebelumnya sudah ada somasi yang tidak ditanggapi,” ujar Henhen.
Setelah negosiasi, rencana penggembokan akhirnya dibatalkan dan aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal. Namun, pihak penggugat tetap memasang papan klaim yang menyatakan aset tersebut berada dalam pengawasan ahli waris. Sementara itu, Komisi V DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa lahan SMAN 13 jelas merupakan hak milik negara. “Ini jelas hak milik negara!” tegas Siti Muntamah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan siap mengambil langkah hukum untuk melindungi aset pendidikan. Ia menegaskan bahwa SMAN 13 Bandung adalah bagian dari aset negara yang harus dipertahankan untuk kepentingan publik. Di sisi lain, pihak sekolah menyatakan jumlah siswa SMAN 13 Bandung telah mencapai lebih dari 1.000 orang, sehingga gangguan aktivitas belajar dapat berdampak luas. “Ini adalah aset Pemkot Bandung,” kata Dadan Sutrisna, Kepala Tata Usaha SMAN 13 Bandung.
