Foto: CNN

Internasional scoped-by-Internasional

Sengketa Wilayah Dengan Cina Perdana Mentri Jepang Fumio Kishida Klaim Amerika Serikat Siap Bela Jepang

Jepang | Selasa, 5 Oktober 2021

Berita Internasional, Pifa - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan bahwa Presiden Joe Biden memastikan komitmen Amerika Serikat untuk membela negaranya mempertahankan Kepulauan Senkaku yang menjadi sengketa dengan China, Selasa (05/10/2021)

Dilansir dari CNN, Kishida usai berkomunikasi melalui telepon dengan Biden pada Selasa,5 Oktober 2021, sehari setelah ia dilantik menjadi PM Jepang.

"Biden memberikan kepastian besar atas komitmen untuk membela Jepang," ujarnya

Senkaku sendiri merupakan kepulauan tak berpenghuni di Laut China Timur. China juga mengklaim kepulauan tersebut dan menyebutnya sebagai Diaoyu.

Sebagai penguatan klaimnya, China kerap mengirimkan kapal ke Senkaku meski Jepang sudah terus melayangkan protes.

Sebagai penguatan klaimnya, China kerap mengirimkan kapal keSenkaku meski Jepang sudah terus melayangkan protes.

Senkaku menjadi objek dalam Pasal 5 kesepakatan pertahanan antara AS dan Jepang. Dalam pasal itu, AS memastikan bakal membantu Jepang mempertahankan wilayahnya jika ada serangan bersenjata.

Selain masalah Senkaku, sejumlah isu lain juga menjadi sorotan dalam pembicaraan antara Kishida dan Biden yang berlangsung selama 20 menit itu.

Pernyataan Kishida ini dianggap sebagai pertanda bahwa PM baru Jepang itu akan mengikuti jejak pendekatan pendahulunya, Shinzo Abe.

Pertanda ini juga tercermin dari langkah Kishida untuk mempertahankan posisi saudara Abe, Nobuo Kishi, sebagai menteri pertahanan dan Toshimitsu Motegi sebagai menlu.

Sejumlah pakar menganggap Kishida ingin mengikuti jejak Abe untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS, sembaru mempertahankan relasi dagang dengan China.

Indonesia

| Jumat, 2 Mei 2025

Berita Terkait

Lokal

Gemawan Gelar FGD Penyusunan Rencana Kerja Bersama Kelompok Hutan Kemasyarakatan Cakra Timba Baya

Berita Sambas, PIFA - Gemawan gelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rencana kerja bersama Kelompok Hutan Kemasyarakatan Cakra Timba Baya, FGD ini melibatkan pihak Pemdes dan KPH Kabupaten Sambas guna membangun sinergitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan yang arif di Hutan Kemasyarakatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung malam hari di kediaman salah satu anggota kelompok ini fokus pada penyusunan rencana kerja pasca terbitnya izin kelola IUPHKM di Desa Twi Mentibar, pada Selasa (12/4/2022). “Pihak pemdes dan KPH turut kami libatkan sebagai bentuk kolaborasi sehingga terbangun sinergitas para pihak dalam upaya pengembangan wilayah kelola pasca diterbitkannya izin oleh kementerian,” Ujar Dedi Wahab, Koordinator CO sekaligus PO Capacity Building Gemawan saat menjadi fasilitator kegiatan. Kelompok Cakra Timba Baya diberi izin kelola seluas 161 ha, sebagaimana di tuangkan dalam SK.7423/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2020. Program perhutanan sosial (PS) dipersiapkan Pemerintah Indonesia sebagai jalan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam. Skema yang ditawarkan dalam program perhutanan sosial adalah hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan adat (HA), hutan tanaman rakyat (HTR), dan kemitraan kehutanan (KK). Dedi sapaan akrabnya juga menjelaskan pengembangan jasa lingkungan ekowisata menjadi topik utama dalam penyusunan rencana kerja kali ini, mengingat wilayah yang terbitkan izin tersebut merupakan area perbukitan yang dikenal dengan nama Bukit Selindung dan sering menjadi tempat mendaki oleh anak muda sekitar. Selain itu Hutan ini juga memiliki sumber air bersih yang dapat menjadi sumber air utama masyarakat Twi Mentibar. “Salah satu point pengembangan usaha yang prioritas adalah pengembangan jasa lingkungan ekowisata desa dan jasa tata air berupa penyediaan air baku, pengembangan air kemasan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga desa,” imbuhnya. Aris Sugiatno selaku Kepala Desa Twi Mentibar menyampaikan Isu perlindungan kawasan , pemanfaatan hbbk, agroforestry, silvopasture, dan silvofishery menjadi bagian yg tak terpisahkan dari perencanaan untuk 10 tahun kedepan. Hal ini yang nantinya akan disinergikan dengan program prioritas desa. “ kami berkomitmen untuk mengawal dan mengalokasikan 20% dari peruntukan penganggaran desa salah satunya untuk penyediaan air bersih yg bersumber dari potensi kawasan hutan lindung bukit selindung ini,” jelasnya. Sementara itu H.Asmadi, KPH Kab. Sambas juga mengingatkan untuk secara bersama-sama menjaga wilayah Hutan Lindung ini, mengingat area hutan Bukit Selindung ini rentan akan kebakaran, oleh karena itu ia menekankan pentingnya kesadaran dan kepedulian bersama untuk menjaga area hutan yang sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitarnya. “Selanjutnya kita akan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk perlindungan pengamanan karhutla secara partisipatif bersama masyarakat,” katanya. Kolaborasi para pihak dalam upaya menyusun strategi pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berbasis masyarakat sebelumnya sudah dilakukan Gemawan di tingkat Kabupaten. Harapannya kolaborasi itu berlanjut sampai ke tingkat desa, sebagaimana yang dilakukan oleh Kelompok Cakra Timba Baya ini, sehingga banyak masukan dan informasi berbagai pihak yang dapat membantu penguatan kelembagaan. “Setelah ini direncanakan pembentukan 6 KUPS untuk penguatan kelembagaan, yang salah satu KUPS tersebut dibentuk dari kader perempuan,” kata Erwin Johana, Ketua Kelompok Hkm Cakra Timba Baya. (ja)

Sambas

| Sabtu, 16 April 2022

Lokal

Tingkatkan Kualitas Layanan di Daerah Perbatasan, PLN Kalbar Tambah Daya Mampu Mesin Pembangkit

Berita Sanggau, PIFA - Meningkatkan keandalan pasokan listrik di daerah perbatasan Balai Karangan-Entikong dan sekitarnya, PLN Kalbar kembali menambah kapasitas mesin pembangkit sebesar 2.000 kW di PLTD Engkahan, Balai Karangan, Jum'at, 1 April 2022 kemarin. Sistem kelistrikan Balai Karangan saat ini melayani 32.482 pelanggan yang tersebar di Kecamatan Kembayan, Beduai, Sekayam, Jangkang, Noyan dan Entikong. Kehidupan masyarakat yang mayoritas bekerja di lahan perkebunan sawit dan pertanian ini terus meningkat. Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tentunya menjadikan perekonomian Balai Karangan berpeluang untuk terus maju dan berkembang. "Jelang Bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri kebutuhan listrik masyarakat akan meningkat secara drastis. Dengan meningkatnya kapasitas mesin pembangkit ini kami berharap sistem kelistrikan untuk daerah perbatasan Entikong akan semakin andal," ungkap General Manager PLN Kalbar, Ari Dartomo. Dijelaskannya, kegiatan mobilisasi mesin pembangkit hingga pemasangan instalasi dan auxiliaries dilaksanakan oleh PT. PLN Tarakan, anak perusahaan PT PLN (Persero) sejak tanggal 18 Maret lalu hingga pelaksanaan COD (Commercial Operation Date) yang telah berhasil dilakukan pada tanggal 30 Maret kemarin. "Kami berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Peningkatan daya mampu mesin pembangkit yang kami lakukan agar suplai listrik semakin meningkat terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat jelang Ramadhan dan Idul Fitri serta bulan-bulan berikutnya," pungkas Ari bersemangat. (RS)

Sanggau

| Sabtu, 2 April 2022

Nasional

Ketua AMSINDO Kritik Keras Pimpinan KPK Soal Usul Kepala Daerah Tak Dipilih Masyarakat Tapi Ditunjuk Pemerintah

Berita Nasional, PIFA - Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO), Andre Afrizal Saputra mengkritik keras usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang meminta kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah. Menurut Andre, KPK sebagai salah satu lembaga negara yang lahir karena amanah reformasi. Salah satu yang lahir dalam konteks amanah reformasi 98 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. “Artinya komisi pemberantasan korupsi atau KPK dan Pilkada langsung adalah 2 hal yang sama sama menjadi anak kandung reformasi. Agak aneh rasanya kalau tiba tiba menyampaikan bahwa sebaiknya Pilkada tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” tegasnya, dikutip dari laman AMSINDO, Jumat (16/12). Andre menilai KPK saat ini mengkhianati salah satu amanah amanah reformasi. Padahal dia sendiri merupakan anak kandung reformasi. “Nah pertanyaannya, apakah ketika kepala daerah itu dipilih langsung oleh pemerintah, itu sudah pasti bebas suap? Tentu tidak, justru akan ada potensi baru yaitu potensi pemberian suap kepada atasan,” imbuhnya. Saat ini, lanjut Andre, KPK tidak usah cawe cawe soal Pilkada karena Pilkada secara langsung itu sudah final. Ia pun meminta agar KPK sebaiknya fokus saja pada tupoksinya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, mengingat saat ini banyak kepala daerah yang ditangkap karena suap lelang jabatan. Andre menegaskan, seharusnya KPK belajar dari kasus kasus yang mereka tangani tersebut. “Sekarangkan banyak kasus kasus yang sampai dengan saat ini masih menggantung di KPK. Ada apa kasus itu nggak selesai? Apakah memang sulit atau faktor yang lain yang menjadi penghmbat,” tegasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata sempat mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diselenggarakan terbuka, tetapi ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam puncak acara peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12/2022) lalu. Alexander menilai ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung. “Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujarnya. (yd)

Sambas

| Sabtu, 16 April 2022

Sanggau

| Sabtu, 2 April 2022

Jakarta

| Jumat, 16 Desember 2022