Shin Tae-yong Serukan Dukungan Penuh Garuda Fans Jelang Laga Melawan Laos
Indonesia | Kamis, 12 Desember 2024
Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat konferensi pers jelang laga kedua Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. (Dok. PSSI)
Indonesia | Kamis, 12 Desember 2024
Lokal
Berita Lokal, PIFA - DPRD Kalbar kembali menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023. Paripurna yang semestinya beragendakan jawaban Gubernur Kalbar Sutarmidji, terhadap pandangan fraksi seharusnya digelar Senin (23/10/2022) itu batal karena sidang tak kuorum. Ketidakhadiran anggota DPRD Kalbar sebab saat bersamaan dengan rapat sejumlah komisi dengan mitra terkait. Ini menjadi penundaan yang ketiga kalinya. Pada 20 Oktober lalu, paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin juga ditunda. Sebelumnya pada 5 Oktober 2022, paripurna dengan agenda yang sama juga ditunda. Hal tersebut terjadi karena Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Kalbar tak hadir dalam sidang paripurna DPRD Kalbar. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengkhawatirkan pengesahan APBD Kalbar tahun 2023 molor ketuk palu. Kendati demikian, masih ada 40 hari ke depan, sampai batas akhir 30 November. "Kami berupaya tidak molor karena kalau molor berdampak pada pembangunan Kalbar, berdampak pada tidak dibayarkan gaji DPRD dan kepala daerah selama enam bulan," katanya, kemarin. Legislator Gerindra itu menyebut, perlu sinergi semua pihak agar ketuk palu APBD bisa terjadi. Kedua belah pihak harus bertekad menyelesaikan pembahasan. "Tapi harus interaksi kedua belah pihak agar mampu mengesahkan, kalau salah satu pihak tidak fokus akan berdampak tidak disahkannya," ujarnya. (ap)
Lokal
PIFA, Lokal - Kebakaran lahan terus meluas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hingga Senin (29/5/2023) petang, petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri dan MPA masih berjibaku menetralisir titik api. Kebakaran lahan tersebut terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Matan Hilir Selatan di Desa Sungai Besar dan Sungai Pelang serta Kecamatan Matan Hilir Utara di Desa Sungai Putri. Analis Kebencanaan BPBD Ketapang, Lauri Kariadi menerangkan, kebakaran lahan itu terparah terjadi di Desa Sungai Besar. Api terus merambat ke hamparan lahan kosong tersebut hingga mendekati perkebunan sawit. Lauri mengatakan, berdasarkan prediksi timnya di lapangan, sebaran api bertambah hingga ke lima hektare lahan di desa tersebut. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air serta cuaca panas yang menyebabkan kekeringan di lahan gambut sehingga mudah terbakar. "Perkiraan kami bertambah lima hektare lagi dari yang sebelumnya kemarin," ujarnya. Kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut sudah terjadi sejak 18 Mei 2023. Menurut Lauri, pihaknya dalam hal ini BPBD Ketapang, berharap adanya tambahan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk memadamkan api tersebut. "Kami berharap dukungan dari semua pihak. Karena kalau lihat dari situasi sekarang, ini tidak akan selesai pemadamannya sehingga akan terus dilanjutkan hari seterusnya tergantung situasi lapangan," ujarnya. Di sisi lain berdasarkan data BPBD Kalbar, total lahan yang terbakar di Kabupaten Ketapang hingga Senin (29/5/2023) tercatat kurang lebih 25 hektare. Namun angka ini masih terus diperbaharui, mengingat Karhutla masih terjadi. Sementara itu, berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat 142 titik panas atau hotspot di kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga telah menetapkan status siaga bencana Karhutla. BPBD Kalbar dan pihak terkait juga masih mengidentifikasi penyebab yang memicu munculnya kebakaran lahan itu. Selain faktor cuaca, juga mendalami adanya dugaan unsur kesengajaan membakar lahan. Sementara itu, kondisi sekitaran lokasi kebakaran lahan tersebut kini mulai berdampak pada munculnya kabut asap. Di beberapa titik, jarak pandang bahkan sangat minim. (ap)
Nasional
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menanggapi pernyataan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, yang menduga penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK bertujuan mengalihkan isu laporan OCCRP.Jokowi menegaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang biasa dilakukan KPK. Ia enggan menanggapi lebih jauh tuduhan pengalihan isu."Ya namanya isu, kenapa harus ditanggapi," ujar Jokowi di Solo, Rabu (8/1).Terkait laporan OCCRP yang menempatkannya sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, Jokowi menyatakan bahwa OCCRP sudah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa nominasi tersebut berasal dari usulan publik, dan OCCRP tidak memiliki kendali atas nama-nama yang diajukan."Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP," tambahnya.Jokowi juga menepis anggapan bahwa penggeledahan rumah Hasto berkaitan dengan dinamika hubungan dirinya dengan PDIP."Enggak ada. Itu proses hukum biasa aja," tegasnya.